Dini Artika
NPM 2217011043
Kelas A

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Tanggapan saya mengenai tindakan Wali Kota Risma sangat tepat dan patut diapresiasi. Melibatkan anak-anak dalam demonstrasi adalah tindakan yang sangat berisiko dan dapat membahayakan keselamatan mereka. Anak-anak belum memiliki pemahaman yang cukup tentang isu-isu kompleks yang menjadi tuntutan dalam demonstrasi.
Pernyataan Risma bahwa melibatkan anak-anak dalam demonstrasi adalah bentuk eksploitasi juga sangat relevan. Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi dalam kegiatan politik.
Hal Positif dari tindakan itu mencakup aspek Perlindungan anak: Tindakan Risma menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan anak. Aspek pendidikan: Pernyataan Risma dapat menjadi edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari kegiatan yang berisiko, dan aspek kondusivitas: Imbauan Risma untuk menjaga kondusivitas kota sangat penting untuk mencegah terjadinya kericuhan dan korban jiwa.

2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Solusi Antisipasi Demonstrasi seperti Dialog dan mediasi dimana Pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam demonstrasi perlu membuka ruang dialog untuk mencari solusi yang damai. Pengawasan ketat aparat keamanan perlu melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya demonstrasi untuk mencegah terjadinya tindakan anarkis, lalu edukasi publik dimana masyarakat perlu diedukasi tentang cara menyampaikan aspirasi yang baik dan benar, serta tentang bahaya melibatkan anak-anak dalam demonstrasi, yang terakhir yaitu penyampaian aspirasi dengan cara yang lebih terstruktur. Misalkan dengan perwakilan yang menyampaikan aspirasi, atau dengan cara petisi.

3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap individu untuk menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini meliputi:
Kewajiban untuk menghormati hak hidup, hak kebebasan, dan hak keamanan orang lain.
Kewajiban untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain.
Kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
Kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Kewajiban dasar manusia tidak membatasi hak asasi manusia. Justru, kewajiban dasar manusia berfungsi untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dapat dinikmati oleh semua orang secara adil dan setara. Tanpa kewajiban dasar manusia, hak asasi manusia akan menjadi tidak berarti karena setiap orang akan bebas melakukan apa saja tanpa menghormati hak orang lain.

Dini Artika, 2217011043, Kelas A

Dini Artika
NPM 2217011043
Kelas A

Video tersebut menyajikan analisis mendalam mengenai sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menjadi landasan hukum bagi negara, video ini menyoroti bagaimana UUD 1945 dirancang untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang demokratis.

Sebagai bagian dari perjalanan konstitusi, video menjelaskan perubahan penting yang terjadi melalui amandemen yang dilakukan antara tahun 1999 dan 2002. Amandemen tersebut bertujuan untuk memperbaiki struktur pemerintahan dan memperkuat hak asasi manusia. Proses amandemen ini menjadikan UUD 1945 lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dan perubahan zaman, dengan penekanan pada penguatan lembaga negara serta penegakan prinsip-prinsip demokrasi.

Video tersebut juga mencakup berbagai aspek yang diatur oleh konstitusi, seperti pemilihan umum yang lebih adil dan transparan, serta pengaturan mengenai peran dan fungsi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ditekankan bahwa pemisahan kekuasaan menjadi semakin jelas, menjamin check and balances dalam pemerintahan. Selain itu, video ini menggambarkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, yang diatur dalam konstitusi untuk mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan.

Namun, meskipun ada kemajuan, video tersebut tidak mengesampingkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi konstitusi, seperti masalah korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan sosial. Tantangan-tantangan ini menjadi isu penting yang harus dihadapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusi dapat dijalankan secara efektif.

Akhir video menekankan harapan bahwa dengan semua perubahan dan penguatan yang telah dilakukan, konstitusi akan tetap menjadi pedoman yang kokoh bagi pembangunan dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Dengan refleksi terhadap perjalanan konstitusi, diharapkan masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya, serta pentingnya konstitusi dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Video ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang perkembangan konstitusi Indonesia dan relevansinya dalam konteks saat ini.

Dari video tersebut dapat disimpilkan bahwa perkembangan konstitusi di Indonesia merupakan perjalanan yang kompleks dan dinamis, dimulai dari pengesahan UUD 1945 yang menjadi fondasi negara hingga serangkaian amandemen yang dilakukan antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen tersebut berhasil memperkuat aspek demokrasi dan hak asasi manusia, serta memperjelas pemisahan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, menjadikannya lebih transparan dan akuntabel.

Meskipun ada kemajuan yang signifikan, tantangan dalam implementasi konstitusi masih ada, seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan sosial yang memerlukan perhatian serius. Video tersebut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam ranah politik dan hukum, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses pembangunan hukum dan pemerintahan. Konstitusi di Indonesia bukan hanya sekadar dokumen hukum, tetapi juga menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusi diimplementasikan secara efektif, guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Dengan demikian, video ini menegaskan perlunya kesadaran kolektif akan hak dan tanggung jawab konstitusional, agar tujuanakhir dari konstitusi tersebut dapat tercapai, yaitu untuk menciptakan kekuatan sosial dan politik yang harmonis demi kemajuan bangsa Indonesia.

Nama. : Dini Artika
NPM. : 2217011043
Mata Kuliah Umum Pendidikan Pancasila

Tanggapan saya mengenai video pembelajaran Pancasila Sebagai Sistem Etika:
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila selain sebagai ideologi negara juga bertindak sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagaituntunan moral bagi warga negara, khususnya pelajar.
Alasan Pancasila Sebagai Sistem Etika
• Pancasila memberikan nasihat buruk dan tidak laku.
• Mahasiswa diharapkan moralitas dan spiritualitas dalam kehidupan berkembang.
• Pancasila bukan sekedarteks atau jargon,tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
Konsep Pancasila sebagai Sistem Etika
• Etika : Kajian kritis tentang baik dan buruk.
• Etiket : pengaturan sopan santun dan adatistiadat.
Etika lebih bersifat filsafat moral, sedangkan etiket fokus pada cara berperilaku yang diharapkan.
Dinamika dan Tantangan Pancasila
Adapun ada 5 tantangan dinamika Pancasila yaitu:
Tantangan 1: Perubahan sosial dan budaya yang mengarah pada hal negatif seperti kenakalan remaja.
Tantangan 2 : Lunturnya wibawa pemerintah menimbulkan ketidakpercayaan.
Tantangan 3 : Munculnya ekonomi liberal dan kapitalisme menyebabkan ketimpangan ekonomi.
Tantangan 4 : Penegakan hukum yang tidak adil memicu perilaku hakim utama sendiri.
Tantangan 5 : Penyalahgunaan teknologi untuk hal negatif seperti penipuan dan intimidasi.

Kesimpulan

Pancasila harus dijadikan tutunan untuk menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan sejahtera.
Tantangan terkait ketidakmampuan warga memaknai Pancasila dalam kehidupan praktis.