NAMA : Dini Artika
NPM : 2217011043
KELAS : A
PRODI : Kimia


1. Tanggapan Artikel dan Hal Positif yang Dapat Diambil

Artikel ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste, khususnya di wilayah Timor Tengah Utara dan Oecussi. Penjelasan kronologi, faktor penyebab, dan upaya penyelesaian (meskipun tidak dirinci secara spesifik di bagian "usaha penyelesaian") sangat membantu dalam memahami kompleksitas masalah ini.

Beberapa hal positif yang bisa saya ambil dari artikel ini adalah:

1. Pentingnya Delimitasi Perbatasan yang Jelas: Konflik ini menggarisbawahi urgensi penyelesaian delimitasi batas negara yang belum tuntas. Ketidakjelasan status wilayah dapat menjadi pemicu konflik di tingkat akar rumput.
2. Perbedaan Interpretasi Zona Netral: Artikel ini menyoroti bagaimana perbedaan interpretasi terhadap "zona netral" dapat memperkeruh suasana. Ini menunjukkan perlunya komunikasi dan kesepahaman yang kuat antara kedua negara dalam mengelola wilayah perbatasan.
3. Dampak Sentimen Negatif Pascapemisahan: Konflik ini memperlihatkan bahwa sejarah dan sentimen negatif pascapemisahan Timor Timur masih memengaruhi hubungan antarwarga di perbatasan. Ini menjadi pengingat bahwa penyelesaian formal saja tidak cukup; rekonsiliasi sosial dan budaya juga penting.
4. Keterlibatan Aparat Keamanan: Keterlibatan polisi perbatasan Timor Leste dalam aksi saling lempar batu menunjukkan bahwa konflik antarwarga bisa dengan cepat meluas jika tidak ditangani dengan baik oleh aparat keamanan. Ini menekankan pentingnya profesionalisme dan netralitas aparat di perbatasan.
5. Studi Kasus untuk Pencegahan: Artikel ini berfungsi sebagai studi kasus yang berharga untuk menganalisis dan mencegah konflik serupa di masa depan, tidak hanya di perbatasan Indonesia-Timor Leste tetapi juga di wilayah perbatasan lainnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun jarang terjadi di perbatasan lain, potensi konflik komunal tetap ada dan perlu diwaspadai.



2. Implikasi Jika Indonesia Tidak Memiliki Konsepsi Wawasan Nusantara

Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi Wawasan Nusantara, saya berpendapat bahwa wilayah dan bangsa Indonesia akan menghadapi berbagai ancaman dan disintegrasi yang jauh lebih besar. Berikut adalah beberapa implikasi yang mungkin terjadi:

Fragmentasi dan Disintegrasi: Tanpa Wawasan Nusantara, gagasan kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke akan lemah. Setiap pulau atau daerah mungkin merasa memiliki identitas terpisah dan kepentingan sendiri, yang dapat memicu gerakan separatisme dan keinginan untuk memisahkan diri.

Klaim Wilayah yang Berpotensi Meningkat: Negara-negara tetangga atau pihak asing mungkin lebih mudah melakukan klaim atas wilayah-wilayah perbatasan atau pulau-pulau terluar Indonesia jika tidak ada doktrin yang kuat mengenai kesatuan dan integritas wilayah.

Kerentanan Terhadap Pengaruh Asing: Tanpa pemahaman bahwa seluruh kepulauan Indonesia adalah satu kesatuan geopolitik, pengaruh asing, baik politik, ekonomi, maupun budaya, akan lebih mudah masuk dan memecah belah bangsa.

Eksploitasi Sumber Daya Alam yang Tidak Terkontrol: Wilayah laut dan darat yang kaya sumber daya alam mungkin akan dieksploitasi secara sporadis dan tidak merata tanpa adanya perspektif nasional yang terintegrasi.

Konflik Internal yang Memburuk: Perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang ada di Indonesia akan lebih mudah memicu konflik tanpa adanya perekat berupa Wawasan Nusantara yang menekankan persatuan dalam keberagaman.

Lemahnya Pertahanan dan Keamanan Nasional: Tanpa konsep yang mengintegrasikan seluruh wilayah sebagai satu kesatuan pertahanan, upaya menjaga kedaulatan dan keamanan nasional akan sangat sulit. Setiap daerah mungkin hanya berfokus pada pertahanan lokalnya sendiri.

Pembangunan yang Tidak Merata: Pembangunan akan cenderung terpusat di wilayah tertentu, mengabaikan daerah terpencil atau perbatasan, karena tidak ada pandangan menyeluruh tentang bagaimana setiap bagian wilayah berkontribusi pada kemajuan bangsa secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, tidak adanya Wawasan Nusantara akan membuat Indonesia menjadi negara yang rapuh, terpecah belah, dan rentan terhadap berbagai ancaman dari dalam maupun luar negeri.


3. Konsepsi Wawasan Nusantara dalam Mencegah Konflik Seperti Artikel di Atas

Wawasan Nusantara memiliki peran krusial dalam mencegah timbulnya konflik seperti yang dijelaskan dalam artikel, terutama melalui penekanannya pada kesatuan wilayah, persatuan bangsa, dan kedaulatan negara. Berikut adalah bagaimana Wawasan Nusantara dapat berkontribusi:

Membangun Kesadaran Akan Kesatuan Wilayah: Wawasan Nusantara memandang seluruh kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan utuh. Ini berarti bahwa wilayah perbatasan, seperti yang ada di Timor Tengah Utara, bukanlah "pinggiran" atau daerah yang terpisah, melainkan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemahaman ini akan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih serius dalam menjaga dan mengelola perbatasan, serta menyelesaikan sengketa batas dengan tuntas.

Meningkatkan Pemahaman Kedaulatan Negara: Dengan Wawasan Nusantara, setiap jengkal tanah dan perairan yang diakui sebagai wilayah Indonesia adalah bagian dari kedaulatan negara yang tidak dapat diganggu gugat. Ini akan meminimalisir tindakan sepihak seperti pembangunan infrastruktur yang melintasi batas atau klaim wilayah oleh pihak lain, karena akan dipandang sebagai pelanggaran kedaulatan.

Memperkuat Persatuan dan Keharmonisan Antarwarga: Meskipun mengakui keragaman, Wawasan Nusantara menekankan persatuan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Hal ini mendorong pembentukan identitas nasional yang kuat, mengurangi sentimen negatif berbasis etnis atau historis yang dapat memicu konflik antarwarga di perbatasan. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya persatuan ini dapat membantu meredakan ketegangan.

Mendorong Penyelesaian Masalah Melalui Dialog dan Negosiasi: Konsep Wawasan Nusantara yang mengedepankan keamanan dan stabilitas regional akan mendorong penyelesaian sengketa perbatasan melalui jalur diplomatik dan negosiasi yang damai, bukan melalui kekerasan komunal. Hal ini akan mengurangi potensi bentrokan fisik antarwarga dan mendorong pemerintah kedua negara untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

Mewujudkan Pembangunan yang Merata di Perbatasan: Wawasan Nusantara juga menekankan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah perbatasan. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di daerah perbatasan dapat mengurangi persaingan atas sumber daya dan mengurangi potensi konflik yang dipicu oleh kemiskinan, seperti perebutan lahan atau sapi.

Meningkatkan Sinergi Antar-Lembaga: Wawasan Nusantara mendorong koordinasi dan sinergi antar berbagai lembaga pemerintah (BNPP, TNI, Kementerian Luar Negeri, dll.) dalam mengelola perbatasan. Ini akan memastikan bahwa upaya penyelesaian sengketa batas, pengawasan, dan pembangunan dilakukan secara terpadu dan efektif, sehingga mencegah terulangnya konflik akibat tumpang tindih kewenangan atau kurangnya koordinasi.

Nama : Dini Artika
NPM : 2217011043
Kelas : A

Nama : Dini Artika
NPM : 2217011043
Kelas : A

Video tersebut membahas tentang konsep Wawasan Nusantara, yaitu pandangan geopolitik Indonesia yang menekankan kesatuan wilayah dan bangsa dalam kerangka negara kepulauan. Konsep ini menjadi dasar dalam menjaga integritas nasional serta mengelola keberagaman budaya dan geografis Indonesia.
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan yang utuh dan menyatu, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Konsep ini menekankan bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan penghubung antar pulau di Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan yang utuh dan menyatu. Konsep ini menekankan bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan penghubung antar pulau, sehingga seluruh wilayah Indonesia dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Wawasan Nusantara bertujuan untuk:
Menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah Indonesia.
Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Memperkuat identitas nasional di tengah keberagaman budaya dan etnis.
Menjadi landasan dalam perumusan kebijakan nasional di berbagai bidang.

Dalam praktiknya, Wawasan Nusantara diimplementasikan melalui:
Aspek Politik: Menjaga stabilitas politik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi.
Aspek Ekonomi: Mendorong pemerataan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Aspek Sosial Budaya: Memperkuat toleransi dan kerukunan antar suku, agama, dan budaya.
Aspek Pertahanan dan Keamanan: Menjaga kedaulatan wilayah dan menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Nama : Dini Artika
NPM : 2217011043
Kelas : A

Analisis Jurnal: Demokrasi sebagai Wujud Nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia

1. Pendahuluan:
Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila berperan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penulis merujuk pada perkembangan demokrasi di Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 dan Pancasila.

2. Ringkasan Konten:
- Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai Cermin Demokrasi:
Pemilu dianggap sebagai sarana penting untuk partisipasi politik warga negara. Jurnal ini menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yang mengatur penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali,.

- Tantangan Implementasi:
Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, praktik pelaksanaan demokrasi seringkali menghadapi tantangan, seperti pelanggaran, kecurangan dalam pemilu, dan konflik sosial yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap hasil,. Jurnal menyatakan bahwa pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dalam pemilu dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi yang terlibat.

- Nilai-nilai dalam Pancasila:
Penulis mencatat bahwa sila keempat Pancasila mendorong musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai cara untuk pengambilan keputusan, yang seharusnya diterapkan dalam pemilu. Namun, kenyataannya, sering kali terjadi konflik internal dalam partai politik dan tidak adanya sikap sportif dari calon yang kalah.

3. Kesimpulan:
Jurnal ini menegaskan pentingnya menghentikan stigma negatif terkait calon independen, serta menghapuskan kompleksitas syarat pencalonan untuk meningkatkan partisipasi dalam sistem demokrasi. Penerapan nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat untuk menciptakan pemilu yang lebih demokratis dan berkeadilan,.

4. Saran untuk Penelitian Selanjutnya:
Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan pemilu dapat diubah atau ditingkatkan agar lebih sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Analisis terhadap pengalaman pemilu di negara lain dengan sistem demokrasi yang lebih mapan juga bisa memberikan insight berharga bagi reformasi pemilu di Indonesia.

Nama : Dini Artika
NPM: 221711043
Kelas : A

Analisis Jurnal Penelitian Politk Volume 16 No. 1 Juni 2019

Pendahuluan
Jurnal ini menerbitkan berbagai artikel yang membahas isu-isu kritis dalam konteks politik di Indonesia, dengan fokus utama pada demokrasi, pemilu, dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga politik. Dalam edisi ini, terdapat berbagai perspektif yang diambil oleh penulis-penulis yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika politik terkini.

Tantangan Politik
Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh P2Politik-LIPI adalah kebutuhan untuk menghasilkan kajian yang dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan fokus pada persoalan otonomi daerah, HAM, dan posisi Indonesia dalam arena global, lembaga ini diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas dan relevan bagi masyarakat dalam membangun demokrasi yang lebih kuat.

Partisipasi Publik
Jurnal ini juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses politik. Artikel-artikel yang ada menjelaskan bagaimana partisipasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya kekerasan dan keterbukaan politik. Penulis menekankan bahwa untuk mencapai kedaulatan rakyat, perlu ada penguatan budaya toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Mobilisasi Perempuan
Dalam analisis mengenai mobilisasi suara perempuan dalam pemilu, terlihat bahwa ada upaya untuk menggunakan narasi simbolis yang ditujukan untuk menarik perhatian pemilih perempuan. Artikel ini menunjukkan bahwa label-label seperti "emak-emak" dan "ibu bangsa" hanyalah strategi untuk memobilisasi suara tanpa benar-benar menciptakan perubahan yang berarti.

Penutup
Melalui edisi ini, Jurnal Penelitian Politik tidak hanya berfungsi sebagai media pertukaran akademik tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu politik yang penting. Dengan menghadirkan berbagai perspektif, jurnal ini berkontribusi pada pengembangan ilmu politik dan kebijakan publik yang lebih adil dan demokratis di Indonesia.