NAMA: Bagas Gangsar Sugiarto
NPM: 2215014050
KELAS: TEKNIK LINGKUNGAN B

Berdasarkan jurnal yang telah diberikan dengan judul "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" menyatakan bahwa Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.
Namun, Pancasila yang gunanya sebagai nilai fundenmental sudah bergeser kedudukannya hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran para penyelenggara politik serta kurangnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan. Salah satu yang dapat menimbulkan permasalahan yaitu pada saat kampanye para parpol memberikan janji-janji namun tidak disertai dengan tanggung jawab, menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap para calon yang diusung oleh parpol, ditambah adanya media sosial menambah luas kemungkinan ujaran kebencian pada proses kampanye. Pada saat ini juga banyak partai politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi yaitu mengusung nama hanya berdasarkan instruksi ketua umum, menjadikan calonnya hanya sebuah boneka saja dengan para ketua umum parpol yang mengatur dari belakang. Tentu saja hal ini akan melemahkan sistem demokrasi dan sila ke-4 Pancasila tentunya.
Kesimpulanya, demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila (Demokrasi) sangat penting dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Dalam menjalankan demokrasi ini, masyarakat Indonesia diharapkan dapat bersama-sama mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berkualitas.

NAMA: Bagas Gangsar Sugiarto
NPM: 22150104050
KELAS: Teknik Lingkungan B

Indonesia telah mengalami berbagai tahapan dalam perkembangan demokrasinya sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Beberapa tahapan tersebut antara lain:
Masa Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Pada masa ini, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan parlemen sebagai lembaga yang berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Namun, masa ini juga ditandai dengan seringnya terjadi pergeseran kepemimpinan dan pertentangan antara partai politik yang akhirnya menyebabkan terjadinya krisis politik.
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Pada masa ini, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi terpimpin yang mengutamakan kepemimpinan tunggal dan sentralisasi kekuasaan pada Presiden. Namun, sistem ini diwarnai oleh tindakan represif dan otoriter yang dilakukan oleh pemerintah terhadap oposisi dan kritikusnya.
Masa Orde Baru (1966-1998)
Pada masa ini, Indonesia diperintah oleh Presiden Soeharto yang menegakkan kekuasaan otoriter dengan menggunakan alat-alat represif dan menghilangkan oposisi politik yang ada. Meski ada pembatasan hak-hak politik dan kebebasan sipil, ekonomi Indonesia berkembang dengan pesat dan stabilitas politik terjaga.
Masa Reformasi (1998-sekarang)
Masa reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah jatuhnya Soeharto dari kekuasaan. Indonesia mengalami perubahan menuju sistem demokrasi multi-partai yang inklusif dan terbuka. Pada masa ini, Indonesia mengadopsi sistem pemilihan umum langsung untuk memilih pemimpinnya dan kebebasan berekspresi serta hak asasi manusia diakui secara lebih luas.

Kesimpulanya, meski demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang positif pada masa reformasi, masih ada tantangan yang harus diatasi seperti adanya praktik korupsi, ketimpangan sosial, dan diskriminasi terhadap minoritas. Oleh karena itu, Indonesia harus terus berupaya untuk memperkuat demokrasinya agar dapat menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya.

NAMA : YOSIA
NPM : 2255014004
KELAS : TEKNIK LINGKUNGAN B