Nabilah Attohiroh Sofwah Al-atsari
2217011002
A-Kimia


Video ini menelusuri evolusi demokrasi di Indonesia dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi. Pada awal kemerdekaan, demokrasi belum menjadi prioritas karena bangsa lebih fokus pada upaya mempertahankan kedaulatan dari ancaman penjajah. Saat itu, media seperti Tempo lebih berperan sebagai corong perjuangan ketimbang menjalankan fungsi kontrol sosial.

Masa demokrasi parlementer (1945-1959) sering disebut sebagai periode kejayaan demokrasi karena banyak menerapkan nilai-nilai demokratis. Namun, sistem ini rapuh dan cepat runtuh akibat konflik ideologis, kondisi sosial-ekonomi yang belum mapan, serta penolakan dari kalangan militer dan Soekarno yang menganggap sistem multipartai tidak efektif.

Era demokrasi terpimpin (1959-1965) menandai pergeseran ke sistem otoriter di mana kekuasaan terpusat di tangan Soekarno. Ketegangan politik memuncak akibat persaingan antara tiga aktor utama: militer, Soekarno, dan PKI. Ruang demokrasi menyempit, dan partisipasi masyarakat semakin dibatasi.

Di bawah Orde Baru, demokrasi diwarnai oleh konsep Demokrasi Pancasila. Awalnya ada harapan baru, tetapi lama-kelamaan kekuasaan didominasi oleh militer dan birokrasi. Partai politik dibatasi, kebebasan sipil dikendalikan, dan pilihan politik rakyat sangat terbatas.

Gelombang reformasi tahun 1998 membawa perubahan signifikan. Runtuhnya rezim Soeharto membuka jalan bagi kebebasan yang lebih luas. Pemilu dilaksanakan dengan lebih transparan, sirkulasi kekuasaan terjadi hingga tingkat daerah, rekrutmen politik semakin inklusif, dan hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi mulai dijamin. Namun, demokrasi di era ini masih terus berkembang menuju bentuk yang lebih matang.

Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan bertahap, dari sistem yang tertutup menuju tata kelola yang lebih inklusif. Meski demikian, tantangan seperti penguatan lembaga politik dan pembudayaan nilai-nilai demokrasi masih perlu diatasi. Video ini menegaskan bahwa demokrasi bukanlah hasil instan, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan kesadaran dan partisipasi seluruh elemen bangsa.

Nabilah Attohiroh Sofwah Al-atsari
2217011002
A-Kimia

Nabilah Attohiroh Sofwah Al-atsari
2217011002
A-Kimia

Nabilah Attohiroh Sofwah Al-atsari
2217011002
A-Kimia

Jurnal ini berjudul "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019" dan diterbitkan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI pada Juni 2019. Jurnal ini membahas berbagai aspek politik dan sosial yang muncul menjelang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia, yang merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan anggota legislatif dilaksanakan secara bersamaan. Topik utama yang dibahas meliputi penguatan sistem presidensial, mobilisasi perempuan melalui narasi simbolik, netralitas Polri, populisme dalam kontestasi politik, demokrasi dan pemilu presiden, serta dimensi politik dalam tradisi pesantren.

Salah satu artikel dalam jurnal ini, "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" oleh R. Siti Zuhro, mengkaji tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden 2019. Penulis menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah melaksanakan pemilu secara rutin sejak era Reformasi, pendalaman demokrasi belum tercapai secara substansial. Pilpres 2019 dinilai belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik atau membangun kepercayaan publik, terlihat dari kerusuhan sosial pasca-pengumuman hasil pemilu. Artikel ini juga membahas politisasi identitas, kegagalan partai politik dalam kaderisasi, dan politisasi birokrasi yang memengaruhi netralitas aparatur sipil negara.

Selain itu, jurnal ini menampilkan analisis tentang narasi simbolik "emak-emak" dan "ibu bangsa" yang digunakan untuk memobilisasi suara perempuan, serta kajian tentang netralitas Polri dalam menjaga keamanan pemilu. Fenomena populisme dalam kontestasi politik juga dibahas, di mana elit politik memanfaatkan isu identitas primordial dan relasi klientelistik untuk kepentingan pragmatis. Jurnal ini ditutup dengan ulasan buku tentang penataan demokrasi dan pemilu pasca-Reformasi, yang menekankan pentingnya reformasi kelembagaan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika politik dan sosial yang kompleks menjelang Pemilu Serentak 2019, serta menawarkan kritik dan refleksi terhadap proses demokratisasi di Indonesia.

Nabilah Attohiroh Sofwah Al-atsari
2217011002
A-Kimia

Video ini menjelaskan demokrasi yang pada dasarnya memiliki properti "bising" dan terkadang tampaknya bingung Ini disebabkan oleh berbagai upaya untuk mewarnai kebebasan berekspresi dan lembaga pemerintah yang demokratis. Namun, video tersebut memberikan perspektif bahwa, selama semua pihak masih dipatuhi pada proses yang ditentukan, kebisingan dan ketidaksepakatan masih dapat ditoleransi dan bahkan dianggap sebagai bagian rasional dari proses demokrasi. Video ini juga menyoroti tren penurunan peringkat demokratis di Indonesia sejak 2013. Data dari lembaga independen seperti Freedom House dan The Economist Intelligence Unit memberikan petunjuk untuk memperkuat debat ini. Penurunan ini mengidentifikasi tantangan atau kemunduran dalam beberapa aspek praktik demokrasi Indonesia. Namun, video ini menawarkan konteks yang lebih luas dengan menemukan bahwa fenomena degradasi dalam demokrasi bukanlah topik eksklusif di Indonesia. Faktanya negara -negara yang dikenal sebagai demokrasi mapan seperti Amerika Serikat juga menurun karena tinjauan demokratis. Ini berarti bahwa ini adalah topik global dengan dinamika dan tantangan yang kompleks dalam mempertahankan kualitas demokratis, membutuhkan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, video ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi demokrasi Indonesia, tetapi juga muncul dalam konteks tren global yang lebih luas.