NAMA : Bimo Seno Trisatrio
NPM : 2215031049
Kelas : TE A

Jurnal ini membahas urgensi pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) sebagai pendidikan karakter
bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani. Perubahan Indonesia menuju pada sistem demokrasi
merupakan sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang lengser pada 21
Mei 1998, Indonesia mengalami proses pembentukan demokrasi meskipun berjalan setelah lebih dari 30 tahun Orde Baru
berkuasa. Transisi Indonesia menaiki demokrasi menimbulkan banyak kecemasan dimana pada saat yang sama masyarakat
masih cenderung melakukan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan
kehendak, dan praktik money politics sebagai cermin dari perilaku dan sikap yang bertolak belakang dengan demokrasi yang
diperjuangkan oleh kalangarn reformis selama ini.

Perkembangan ini tentu saja merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi
transisi Indonesia menuju demokrasi yang berkeadaban (Democratic Civility). Seiring dengan perkembangan gelombang
demokrasi ketiga, tuntutan dmokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok
gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic
Education) yang selama ini dirasakan tidak relevan dengan semangat reformasi. Di dalam mewujudkan demokrasi yang
berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai
pendidikan karakter bangsa Indonesia.

Nama : Bimo Seno Trisatrio
NPM : 2215031049
Kelas : TE A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawaban
1. Mengetahui apa yang di hiraukan oleh masyarakat yang tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka. yang harus dibenahi adalah Memperbaiki regulasi yang dianggap tidak efektif, Perlindungan hak tenaga kerja, Transparansi dan partisipasi publik.

2. konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah sehingga hak warga negara dapat terlindungi. Kedua, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi.

3.a. Tidak mengakui hak asasi manusia
b. menerima suap
c. melakukan korupsi
d. Tidak menaati peraturan yang berlaku

Bimo Seno Trisatrio
2215031049
TE A

Nama : Bimo Seno Trisatrio
NPM : 2215031049
Kelas : PSTE A

1. Menurut saya itu terlalu berlebihan , karena kita harus memanusiakan manusia walaupun dia sudah meninggal dunia karena terkena virus covid 19 dia tetap harus dikubur di tempat dia inginkan dan dapat beristirahat dengan tenang. ini juga bersangkutan dengan sila kedua tentang kemanusian yg adil dan beradab dan sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
2. Menurut saya kita harus mengadakan sosialisasi mengenai jenazah covid 19 dan menemukan solusi bersama berdasarkan sila keempat.
3. Tentu saja, walaupun sudah meninggal dunia tetap lah manusia yg pernah bersosialisasi di lingkungan tersebut dan dia harus mendapatkan haknya.

Bimo Seno Trisatrio, 2215031049, TE A