1. Tanggapan dan Hal Positif dari Berita, yaitu
Saya setuju dengan pernyataan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, bahwa anak-anak seharusnya tidak dilibatkan dalam demonstrasi, terutama yang berpotensi menimbulkan kericuhan. Anak-anak belum memiliki pemahaman yang matang terhadap isu yang diperjuangkan dan rentan menjadi korban eksploitasi. Melibatkan mereka dalam aksi demonstrasi dapat mengancam keselamatan dan mengganggu hak mereka untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan kondusif.
Hal positif yang dapat diambil dari berita ini adalah kepedulian pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak anak serta menjaga ketertiban kota. Risma menunjukkan sikap yang tegas terhadap eksploitasi anak dan menekankan pentingnya menjaga keamanan saat menyampaikan aspirasi. Selain itu, kesadaran bahwa demonstrasi harus berlangsung secara damai dan tidak merusak fasilitas umum juga merupakan nilai positif yang dapat dijadikan contoh dalam berdemokrasi.

2. Kemudian solusi untuk Mengantisipasi Hal yang Tidak Diinginkan dalam Menyampaikan Aspirasi di Depan Umum
• Melakukan Aksi Damai dan Terorganisir: Demonstrasi harus dilakukan dengan cara yang tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Koordinator aksi harus memastikan bahwa peserta tidak melakukan tindakan anarkis.
• Tidak Melibatkan Anak-anak: Hanya individu yang telah cukup umur dan memiliki pemahaman tentang isu yang diperjuangkan yang seharusnya ikut serta dalam demonstrasi.
• Mematuhi Prosedur Perizinan: Demonstrasi yang sah sebaiknya mendapatkan izin dari pihak berwenang agar dapat diawasi dengan baik oleh aparat keamanan.
• Menggunakan Media Alternatif: Selain turun ke jalan, aspirasi juga bisa disampaikan melalui media sosial, petisi online, atau audiensi langsung dengan pemangku kebijakan.
• Mengedepankan Dialog dan Diplomasi: Jika memungkinkan, penyampaian pendapat bisa dilakukan melalui jalur diskusi dengan pemerintah atau DPR untuk mencapai solusi tanpa perlu aksi massa yang berisiko.

3. Kewajiban Dasar Manusia dan Hubungannya dengan Hak Asasi
Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap individu sebagai bagian dari masyarakat dan negara. Beberapa kewajiban dasar manusia meliputi:
• Menghormati hak orang lain, termasuk tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain.
• Menaati hukum dan peraturan yang berlaku di suatu negara untuk menjaga ketertiban dan keadilan.
• Menjaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
Berkontribusi dalam kehidupan sosial, misalnya dengan membayar pajak, menjaga lingkungan, dan menghormati keberagaman.
Kewajiban dasar manusia memang dapat membatasi hak asasi seseorang, tetapi batasan tersebut bertujuan untuk melindungi hak orang lain dan menjaga ketertiban sosial. Misalnya, kebebasan berbicara bukan berarti seseorang bebas menyebarkan ujaran kebencian atau hoaks, karena hal tersebut dapat merugikan orang lain. Dengan demikian, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

1. Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat dipetik adalah kesadaran bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan negara, terutama dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum. Partisipasi publik dalam menyuarakan pendapat dan melakukan pengujian terhadap undang-undang yang dianggap bermasalah menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih hidup dan berkembang.
Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Artikel menyoroti minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja dan Revisi UU MK, yang seharusnya menjadi dasar dalam sistem demokrasi. Pemerintah dan DPR perlu lebih terbuka dalam menyusun kebijakan, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat secara aktif, agar undang-undang yang dibuat benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu.

2. Hakikat dari konstitusi adalah sebagai hukum dasar tertinggi yang mengatur jalannya pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang berlandaskan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Bagi Indonesia, UUD NRI 1945 sangat penting karena menjadi dasar dalam membangun sistem pemerintahan yang berkeadilan dan demokratis. Konstitusi menjamin hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, serta menjaga keseimbangan antara cabang kekuasaan melalui prinsip checks and balances. Dengan adanya konstitusi, Indonesia dapat memastikan bahwa segala kebijakan yang dibuat tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah:
• Membentuk undang-undang tanpa partisipasi publik yang memadai, seperti dalam kasus UU Cipta Kerja dan Revisi UU MK yang dianggap tidak transparan dan mengabaikan aspirasi rakyat.
• Menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, misalnya melalui praktik korupsi, nepotisme, atau intervensi dalam lembaga peradilan untuk mengamankan kepentingannya.
• Mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang dikhawatirkan dalam Revisi UU MK, di mana DPR dan Presiden tidak lagi memiliki kewajiban menindaklanjuti putusan MK, yang dapat melemahkan prinsip supremasi hukum.
Terkait dengan hukuman bagi pejabat negara yang tidak konstitusional, hal ini tergantung pada tingkat pelanggarannya. Jika pelanggaran yang dilakukan bersifat berat dan merugikan masyarakat luas, maka hukuman maksimal layak diberikan sebagai bentuk keadilan dan efek jera. Namun, dalam beberapa kasus, pejabat negara juga dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, terutama jika kesalahannya masih dapat diperbaiki dan dia menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagaimanapun, integritas pejabat negara harus dijaga agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan tetap terpelihara.

Dari video berisi materi tentang identitas dan integritas nasional, hal yang saya pahami yakni identitas nasional adalah karakteristik atau ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Identitas ini mencerminkan jati diri suatu negara dan terbentuk melalui sejarah, budaya, bahasa, agama, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Di Indonesia, identitas nasional terwujud dalam berbagai aspek seperti Pancasila sebagai ideologi bangsa, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi nasional, serta beragam budaya dan adat istiadat yang menjadi kekayaan bangsa. Identitas nasional berperan penting dalam memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia, sekaligus menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Sementara itu, integritas nasional merujuk pada kesatuan dan ketahanan suatu bangsa dalam menjaga kedaulatan serta persatuannya di tengah keberagaman. Integritas nasional mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang harus dijaga agar tidak terjadi perpecahan atau konflik internal. Di Indonesia, integritas nasional sangat penting mengingat keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada. Nilai-nilai dalam Pancasila, semangat gotong royong, serta sikap toleransi antarumat beragama menjadi landasan utama dalam menjaga integritas nasional. Tantangan terbesar dalam menjaga integritas nasional adalah ancaman disintegrasi yang bisa muncul akibat konflik sosial, kesenjangan ekonomi, atau pengaruh asing. Oleh karena itu, memperkuat identitas dan integritas nasional melalui pendidikan, kebijakan yang adil, serta semangat persatuan adalah langkah penting untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

NAMA: ANNISA AULIA PUTRI
NPM: 2217011143
KELAS: C

Berdasarkan penjelasn video tersebut dan materi yang ada, sedikit halnya yang saya tangkap, yaitu identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Identitas ini terbentuk melalui sejarah, budaya, bahasa, agama, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dalam suatu negara. Di Indonesia, identitas nasional tercermin dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, serta semangat persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Unsur-unsur yang membentuk identitas nasional antara lain suku bangsa dan budaya, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, simbol negara seperti bendera Merah Putih dan Garuda Pancasila, serta sejarah perjuangan bangsa.

Identitas nasional sangat erat kaitannya dengan budaya, karena budaya merupakan bagian fundamental dari jati diri suatu bangsa. Keanekaragaman budaya di Indonesia, seperti adat istiadat, seni, dan tradisi, berperan dalam membentuk identitas nasional yang unik. Pelestarian budaya menjadi hal penting untuk memperkokoh rasa kebangsaan dan mencegah lunturnya identitas akibat pengaruh globalisasi. Selain itu, nilai-nilai dalam Pancasila yang mengedepankan gotong royong, musyawarah, dan toleransi juga berasal dari budaya bangsa Indonesia. Meskipun memiliki keberagaman budaya, masyarakat tetap dipersatukan oleh budaya nasional yang menjadi simbol identitas bangsa. Oleh karena itu, menjaga dan melestarikan budaya bukan hanya sekadar menjaga warisan leluhur, tetapi juga memperkuat identitas nasional agar tetap kokoh di tengah arus modernisasi.

Nama: Annisa Aulia Putri
NPM: 2217011143

Berdasarkan apa yang saya baca dari jurnal ini, menurut opini saya, jurnal ini, membahas bagaimana nilai-nilai budaya lokal berperan dalam memperkuat identitas nasional di tengah tantangan globalisasi. Hal ini sangat sesuai karena Indonesia sebagai negara multikultural memiliki keberagaman suku, budaya, dan tradisi. Akan tetapu, dalam era modern, nilai-nilai budaya lokal semakin tergerus oleh pengaruh budaya asing. Meskipun semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" menjadi prinsip persatuan, masih ada tantangan dalam menjaga integrasi nasional. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap budaya Indonesia menjadi penting untuk memperkokoh persatuan.

Kearifan lokal memiliki peran utama dalam mempertahankan identitas bangsa. Nilai-nilai tradisional yang diwariskan turun-temurun, seperti Tri Hita Karana dalam budaya Bali dan Gotong Royong dalam budaya Jawa, menjadi pedoman dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Namun, budaya lokal sering kali berbenturan dengan modernisasi dan kapitalisme global, menyebabkan banyak tradisi mulai ditinggalkan. Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai budaya lokal perlu dilakukan agar tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Meskipun memiliki potensi besar dalam menjaga persatuan bangsa, kearifan lokal menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan sosial, konflik berbasis etnis dan agama, serta pengaruh globalisasi membuat masyarakat lebih cenderung mengadopsi budaya asing dibandingkan dengan budaya sendiri. Jika dibiarkan terus menerus budaya kita yang tergerus.

Kesimpulannya, jurnal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang hidup dalam keberagaman, sehingga diperlukan kesadaran untuk menjaga dan menghormati identitas budaya tanpa mengorbankan persatuan nasional. Kearifan lokal harus tetap dijaga dan dikembangkan sebagai modal budaya dalam menghadapi globalisasi. Dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman, identitas nasional akan semakin kuat dan menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa.