Setelah menonton video pembelajaran dan membaca materi yang telah diberikan, menurut saya keduanya memiliki keterkaitan mengenai pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila memenuhi ciri-ciri ideologi terbuka yaitu: pertama, bersumber dari ide atau gagasan masyarakat, bukan dari elit penguasa. Dimana pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa, tetapi nilai-nilai seperti religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial berasal dari tradisi dan budaya yang sudah ada di masyarakat Indonesia. Kedua, terbuka pada perubahan. Pancasila bersifat fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khasnya. Dalam zaman yang telah modern ini, pengaruh globalisasi dan masuknya ide-ide baru dari luar negeri tetap dapat disaring sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, berisi tuntunan dasar bukan tuntutan konkret yang spesifik. Sila-sila dalam Pancasila tidak memberikan panduan konkret yang spesifik, tetapi memberikan kerangka dasar yang dapat diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dalam implementasinya, konsep Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan penerapannya dalam konteks sosial dan politik yang dinamis. Misalnya, kebebasan menjalankan demokrasi atau menghadapi tantangan globalisasi dilakukan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai yang digariskan dalam Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi, dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Hal ini menjadikan Pancasila relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan menjaga identitas bangsa Indonesia.

Dari materi dan video pembelajaran yang diberikan, menyoroti kesinambungan antara Pancasila sebagai ideologi negara dan tantangannya pada keberagaman di Indonesia. Pancasila digambarkan sebagai pedoman yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta menjunjung tinggi nilai keadilan sosial menjadi landasan penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Keberagaman adat, budaya, dan agama di Indonesia dianggap sebagai kekuatan, dengan Pancasila berfungsi sebagai perekat yang menyatukan perbedaan tersebut. Nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang terdapat dalam Pancasila mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan yang ada dan membentuk fondasi moral untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.

Namun, tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila masih sering muncul seperti konflik antaragama dan kekerasan berdasarkan perbedaan golongan. Dalam Pancasila dengan prinsip persatuan dan keadilan sosial, seharusnya menjadi alat penyelesaian konflik serta mempersatukan masyarakat melalui musyawarah dan gotong royong. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa intoleransi masih terjadi, mengindikasikan bahwa penerapan Pancasila perlu diperkuat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila tetap relevan sebagai panduan moral dan etika dalam menghadapi tantangan sosial di Indonesia, sekaligus mengarahkan bangsa menuju masyarakat yang lebih adil dan bersatu.

Menurut saya, Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan Pembukaan UUD 1945. Seperti yang dijelaskan dalam ajaran Stuffen theory dari Hans Kelsen pada piramida norma hukum, Pancasila ditempatkan sebagai cita-cita hukum tertinggi yang berada di puncak piramida. Sebagai cita-cita bersama, Pancasila terus menjadi acuan utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pembukaan UUD 1945 mengandung substansi Pancasila dan menjadi sumber hukum tertinggi dalam penyelenggaraan bernegara. Pancasila ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara yang menjadi landasan penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Lima pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mewakili prinsip-prinsip utama dari Pancasila. Ini menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak hanya memberikan landasan hukum formal, tetapi juga menegaskan nilai-nilai Pancasila dalam struktur dan aturan kehidupan bernegara.

Dinamika dan tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia muncul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi penerapan dan pemahaman Pancasila di masyarakat. Seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan meningkatnya interaksi dengan budaya asing yang membawa pengaruh budaya, ideologi, dan gaya hidup asing yang terkadang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Radikalisme dan intoleransi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, Penyalahgunaan Kekuasaan dan Korupsi yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Serta kurangnya pemahaman mendalam mengenai Pancasila di kalangan generasi muda dan implementasi Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, media sosial juga sering digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang tidak akurat atau mengandung kebencian, yang dapat memecah belah masyarakat. Informasi yang salah atau propaganda yang bertentangan dengan Pancasila dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dan memperburuk dinamika kebangsaan.

Untuk itu upaya yang harus dilakukan dalam memperbaiki dan menjaga keutuhan NKRI yaitu melakukan peningkatan Pendidikan Pancasila yang mencakup reformasi kurikulum dengan menyusun kurikulum Pendidikan Pancasila yang lebih relevan dan kontekstual, dengan pendekatan yang interaktif dan aplikatif. Selain itu, sosialisasi Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan di semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilainya. Upaya selanjutnya pemberantasan korupsi, dengan memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum untuk memberantas korupsi dan ketidakadilan sosial. Radikalisme, yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu, harus diwaspadai dan ditangani secara serius. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme. Penyebaran hoaks atau informasi yang salah juga bisa memecah belah masyarakat, sehingga literasi digital perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu menyaring informasi dengan baik.