NAMA : RACA ASYIFA HASANAH

NPM : 2217011028

KELAS : C

1. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa pernyataan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan anak. Mengingat anak-anak belum sepenuhnya memahami isu-isu kompleks seperti kebijakan publik, melibatkan mereka dalam demonstrasi dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Hal ini juga mencerminkan tanggung jawab orang dewasa untuk melindungi anak-anak dari situasi yang berpotensi berbahaya atau tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Hal positif yang dapat diambil dari berita tersebut yaitu kesadaran bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama terutama dalam situasi yang bisa berisiko, pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan dalam menyampaikan aspirasi agar tidak merugikan masyarakat luas, dan pemerintah daerah menunjukkan kepedulian dalam menjaga kondusifitas kota serta hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang aman.

2. Solusi agar penyampaian aspirasi berjalan efektif tanpa menimbulkan dampak negatif, demonstrasi harus dilakukan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Salah satu langkah pencegahan adalah dengan memberikan edukasi kepada peserta aksi tentang batasan-batasan yang harus dipatuhi agar tidak terjadi kekerasan atau perusakan fasilitas umum. Selain itu, koordinasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah juga penting untuk memastikan keamanan selama aksi berlangsung. Jika demonstrasi tidak memungkinkan, masyarakat dapat memanfaatkan jalur lain, seperti audiensi dengan pemerintah, petisi online, atau kampanye di media sosial. Dengan pendekatan yang lebih konstruktif, aspirasi tetap bisa tersampaikan tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

3. Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi setiap individu dalam kehidupan sosial dan bernegara. Beberapa kewajiban tersebut meliputi menaati hukum, menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban, dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban ini berhubungan erat dengan hak asasi manusia, karena kebebasan seseorang tetap harus dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, hak tidak bisa digunakan secara mutlak tanpa memperhatikan kewajiban yang menyertainya. Misalnya, seseorang berhak menyampaikan pendapat, tetapi dia juga berkewajiban untuk tidak merugikan pihak lain atau merusak ketertiban umum. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban harus dijaga agar tercipta masyarakat yang adil dan harmonis.

Nama : Raca Asyifa Hasanah
NPM : 2217011028
Kelas : C
Hadir

Nama : Raca Asyifa Hasanah
NPM : 2217011028
Kelas : C
Hadir

1. Hal positif yang didapatkan dari artikel tersebut yaitu artikel tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Kesadaran ini mencerminkan bahwa masyarakat tidak hanya pasif, tetapi aktif dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Konsep berbangsa dan bernegara yang perlu dibenahi dalam artikel tersebut, dengan meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang. Pemerintah dan DPR harus lebih terbuka terhadap masukan masyarakat dan melibatkan mereka dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penting untuk menjaga independensi lembaga-lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi, agar tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.

2. Konstitusi adalah seperangkat norma dan aturan dasar yang mengatur struktur, fungsi, dan kekuasaan lembaga-lembaga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan melindungi hak-hak individu. Bagi suatu negara, konstitusi sangat penting karena:
- Menjamin Kedaulatan Rakyat: Konstitusi menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, sehingga setiap kebijakan harus mencerminkan aspirasi masyarakat.
- Menjaga Stabilitas: Konstitusi memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur hubungan antar lembaga negara, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
- Melindungi Hak Asasi Manusia: Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak-hak dasar warga negara, sehingga setiap individu memiliki jaminan atas hak-haknya.

3. Salah satu contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah ketika seorang pejabat melakukan korupsi atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Misalnya, jika seorang anggota DPR mengesahkan undang-undang yang menguntungkan dirinya atau kelompoknya secara ilegal. Pejabat negara yang melakukan tindakan tidak konstitusional seharusnya mendapatkan hukuman yang maksimal sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, penting juga untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri, terutama jika mereka menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Namun, kesempatan tersebut harus disertai dengan pertanggungjawaban yang jelas dan transparan.