Saya setuju dengan pandangan Walikota Ibu Risma dalam berita tersebut bahwa melibatkan pelajar atau anak di bawah umur dalam demonstrasi bisa dianggap sebagai bentuk eksploitasi anak. Seringkali, pelajar mengikuti demonstrasi tanpa memahami tujuannya, yang dapat menyebabkan kekacauan dan kericuhan. Sebagai walikota, Ibu Risma menunjukkan kepeduliannya terhadap perlindungan anak dan ketertiban sosial selama demonstrasi.

Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum, penting untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang maksud dan tujuan demonstrasi. Selain itu, perlu menjaga ketertiban dan fasilitas umum selama demo berlangsung.

Kewajiban dasar manusia adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia. Meskipun kewajiban dan hak memiliki perbedaan, keduanya saling berkesinambungan. Kewajiban harus dilaksanakan agar hak asasi manusia dapat terlaksana dan tegak. Menurut saya, kewajiban dasar tidak membatasi hak, tetapi malah memastikan bahwa hak tersebut ditegakkan dan dihormati.

NAMA: MAHATHIR MUHAMMAD
NPM: 2255061001
KELAS: PSTI D

NAMA: MAHATHIR MUHAMMAD
NPM: 2255061001
KELAS: PSTI D

Konstitusi Indonesia telah mengalami banyak dinamika dan tantangan sejak awal dibuatnya pada tahun 1945.

Perubahan Konstitusi: Sejak pertama kali disahkan pada tahun 1945, Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Beberapa perubahan dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat, seperti perubahan konstitusi pada tahun 1999 setelah jatuhnya Orde Baru.

Keterbatasan Penegakan Hukum: Meskipun Konstitusi Indonesia telah memiliki aturan-aturan yang jelas dan kuat, namun penegakan hukum di Indonesia masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti korupsi, kelemahan lembaga penegak hukum, dan masih banyak lagi.

Tantangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah: Konstitusi Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri, namun dalam pelaksanaannya masih banyak tantangan. Beberapa daerah masih mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan daerah dan menghadapi konflik antardaerah.

Perubahan Sistem Pemerintahan: Konstitusi Indonesia mengalami perubahan pada sistem pemerintahannya beberapa kali, seperti perubahan dari sistem presidensial menjadi parlementer pada tahun 1950-an dan kembali ke sistem presidensial pada tahun 1959. Perubahan ini dilakukan untuk mencari sistem pemerintahan yang paling efektif untuk Indonesia.

Hak Asasi Manusia: Konstitusi Indonesia menjamin hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, namun dalam praktiknya masih banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi terhadap minoritas, dan pelanggaran hak atas tanah.

Secara keseluruhan, dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia mencakup berbagai aspek seperti perubahan konstitusi, penegakan hukum, pelaksanaan otonomi daerah, perubahan sistem pemerintahan, dan hak asasi manusia. Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, Konstitusi Indonesia tetap menjadi dasar hukum yang penting dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia.

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Revisi UU oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada dasarnya adalah sebuah proses yang legal dan sah dalam sistem hukum Indonesia, dengan tujuan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan atau kelemahan dalam undang-undang yang berlaku. Sehingga, pada prinsipnya revisi UU yang dilakukan oleh MK tidak mengancam konstitusi di Indonesia jika dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Namun, terkadang dalam praktiknya, revisi UU dapat mengancam konstitusi jika terdapat kesalahan dalam proses pembuatan UU atau jika revisi tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar konstitusi, seperti pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan hak-hak masyarakat. Sebagai contoh, jika revisi UU tersebut membatasi kebebasan pers atau hak asasi manusia, maka revisi tersebut dapat dianggap mengancam konstitusi dan harus diperbaiki.

Dalam konsep berbangsa, penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hukum dan pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

1.Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya menjaga integritas konstitusi.
2.Memperkuat lembaga-lembaga pengawasan dan keamanan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri, untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum yang berlaku.
3.Membuat dan menegakkan undang-undang yang jelas dan transparan serta memastikan implementasinya dilakukan secara adil dan konsisten.
4.Menjaga kebebasan pers dan memastikan bahwa media massa memiliki akses untuk menyampaikan informasi yang benar dan faktual kepada masyarakat.
5.Memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan menghargai perbedaan pendapat dan pluralisme.

2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Konstitusi adalah seperangkat aturan tertulis yang menjelaskan struktur, fungsi, dan kewenangan pemerintahan suatu negara. Hakikat dari konstitusi adalah untuk memberikan kerangka kerja hukum yang jelas untuk pemerintahan suatu negara dan masyarakatnya.

Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena:

1.Memberikan batasan-batasan pada pemerintah: Konstitusi menetapkan batasan-batasan pada pemerintah, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak semaunya dan harus bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan mereka.

2.Mempertegas hak-hak individu: Konstitusi juga mempertegas hak-hak individu dan melindungi hak-hak tersebut dari pelanggaran oleh pemerintah atau pihak lainnya.

3.Menetapkan struktur pemerintahan yang jelas: Konstitusi juga menetapkan struktur pemerintahan yang jelas dan mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat.

4.Menjamin kepastian hukum: Konstitusi memastikan bahwa hukum diterapkan dengan konsisten dan adil terhadap semua orang tanpa pandang bulu.

Dalam sebuah negara, konstitusi menjadi pondasi bagi sistem hukum dan pemerintahan yang adil dan demokratis. Konstitusi yang kuat dan efektif dapat menjaga stabilitas politik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjamin kebebasan serta hak-hak dasar individu.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional

1.Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan: Pejabat negara yang melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan melanggar konstitusi karena mereka menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

2.Pelanggaran hak asasi manusia: Pejabat negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia melanggar konstitusi karena konstitusi melindungi hak asasi manusia dan menetapkan batasan-batasan pada tindakan pemerintah.

3.Meningkatkan kekuasaan eksekutif: Pejabat negara yang mencoba untuk meningkatkan kekuasaan eksekutif di atas kekuasaan legislatif atau yudikatif melanggar konstitusi karena konstitusi menetapkan pembagian kekuasaan yang jelas antara tiga cabang pemerintah.

4.Memperpanjang masa jabatan: Pejabat negara yang mencoba untuk memperpanjang masa jabatannya melanggar konstitusi karena konstitusi menetapkan batasan-batasan pada masa jabatan pejabat publik.

5.Melanggar aturan pemilihan: Pejabat negara yang terpilih melalui pelanggaran aturan pemilihan, seperti kecurangan pemilihan atau pelanggaran hukum lainnya, melanggar konstitusi karena konstitusi menetapkan aturan yang jelas untuk pemilihan.

Jika pejabat negara melakukan tindakan yang melanggar konstitusi, maka mereka harus diberi hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, di sisi lain, jika mereka bersedia untuk memperbaiki kesalahan dan mematuhi konstitusi, mereka juga berhak mendapat kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka dan melakukan perbaikan. Namun, penegakan hukum dan penghukuman tetaplah penting untuk menjaga integritas konstitusi dan mencegah tindakan melanggar hukum di masa mendatang.