Nama : Ninda Aprilia
Npm : 2217011097
Kelas : A
Npm : 2217011097
Kelas : A
Kiriman dibuat oleh Ninda Aprilia
Ninda Aprilia
2217011097
A
Analisis jurnal “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni:
Jurnal ini mengkaji keterkaitan antara nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila dengan implementasi demokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Penulis menyoroti bahwa meskipun Indonesia secara normatif menganut sistem demokrasi dan menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologis, realisasi demokrasi dalam praktik pemilu daerah masih jauh dari nilai ideal yang dicita-citakan, yakni “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya problematika yang signifikan, antara lain kampanye yang tidak sehat, dominasi partai politik tanpa prinsip demokrasi internal, sulitnya calon independen maju dalam kontestasi, serta pelanggaran etika politik yang mencederai semangat musyawarah. Selain itu, penulis menyoroti ketidaksesuaian antara regulasi pemilu dan nilai Pancasila, serta lemahnya pengawasan terhadap partai politik yang tidak menjalankan prinsip demokratis. Jurnal ini menyimpulkan bahwa demokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah belum sepenuhnya mencerminkan nilai sila keempat Pancasila dan merekomendasikan penguatan nilai-nilai demokrasi substansial dalam peraturan pemilu serta internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan politik. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam melihat demokrasi bukan hanya sebagai prosedur elektoral, tetapi sebagai nilai yang harus diinternalisasi dalam sistem dan aktor politik di Indonesia.
2217011097
A
Analisis jurnal “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni:
Jurnal ini mengkaji keterkaitan antara nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila dengan implementasi demokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Penulis menyoroti bahwa meskipun Indonesia secara normatif menganut sistem demokrasi dan menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologis, realisasi demokrasi dalam praktik pemilu daerah masih jauh dari nilai ideal yang dicita-citakan, yakni “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya problematika yang signifikan, antara lain kampanye yang tidak sehat, dominasi partai politik tanpa prinsip demokrasi internal, sulitnya calon independen maju dalam kontestasi, serta pelanggaran etika politik yang mencederai semangat musyawarah. Selain itu, penulis menyoroti ketidaksesuaian antara regulasi pemilu dan nilai Pancasila, serta lemahnya pengawasan terhadap partai politik yang tidak menjalankan prinsip demokratis. Jurnal ini menyimpulkan bahwa demokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah belum sepenuhnya mencerminkan nilai sila keempat Pancasila dan merekomendasikan penguatan nilai-nilai demokrasi substansial dalam peraturan pemilu serta internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan politik. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam melihat demokrasi bukan hanya sebagai prosedur elektoral, tetapi sebagai nilai yang harus diinternalisasi dalam sistem dan aktor politik di Indonesia.
Ninda Aprilia
2217011097
A
Video ini menjelaskan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi di Indonesia masih sangat terbatas karena bangsa Indonesia tengah berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Fokus utama pada masa itu adalah mempertahankan kedaulatan dan melawan penjajah, sehingga praktik demokrasi belum bisa berkembang secara ideal. Pers seperti Tempo memainkan peran penting sebagai alat perjuangan dan media inspiratif dalam mendukung revolusi.Memasuki era demokrasi terpimpin (1959–1965), kekuasaan terkonsentrasi pada Presiden Soekarno. Ketegangan muncul antara tiga kekuatan utama: ABRI, Soekarno, dan PKI. Demokrasi pada masa ini bergeser ke arah otoritarianisme, dan ruang partisipasi masyarakat menjadi semakin terbatas.Pada masa Orde Baru, demokrasi dibungkus dalam konsep Demokrasi Pancasila. Tiga tahun awal terlihat ada harapan, namun kemudian kekuasaan semakin terkonsentrasi pada ABRI dan birokrasi. Partai politik dikendalikan, kebebasan sipil dibatasi, dan masyarakat dibuat tidak punya pilihan yang berarti dalam politik.
Era reformasi sejak 1998 membawa perubahan besar. Soeharto turun karena tekanan rakyat, dan demokrasi mulai dibuka kembali. Pemilu dilaksanakan lebih jujur dan adil, kekuasaan bisa berganti hingga ke tingkat desa, proses rekrutmen politik lebih terbuka, dan hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat lebih dihormati. Namun, demokrasi era reformasi ini masih dalam tahap mencari bentuk idealnya.Periode demokrasi parlementer (1945–1959) sering dianggap sebagai masa keemasan demokrasi karena banyak prinsip demokratis yang diterapkan. Namun, sistem ini tidak bertahan lama akibat perpecahan politik berbasis ideologi, lemahnya struktur sosial ekonomi, serta ketidakpuasan dari kalangan militer dan Presiden Soekarno terhadap sistem multipartai yang dianggap tidak stabil.Era reformasi (1998-sekarang) dimulai dengan jatuhnya rezim Soeharto. Reformasi ini ditandai dengan tuntutan akan demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Pemilu yang lebih bebas dan adil, serta peningkatan kebebasan pers dan sipil, menjadi ciri khas era ini. Meskipun demikian, demokrasi di Indonesia masih terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan polarisasi politik. Proses konsolidasi demokrasi masih berlangsung, dan dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk memperkuat demokrasi dan mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berlanjut, membutuhkan partisipasi aktif dan kesadaran dari seluruh warga negara.
2217011097
A
Video ini menjelaskan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi di Indonesia masih sangat terbatas karena bangsa Indonesia tengah berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Fokus utama pada masa itu adalah mempertahankan kedaulatan dan melawan penjajah, sehingga praktik demokrasi belum bisa berkembang secara ideal. Pers seperti Tempo memainkan peran penting sebagai alat perjuangan dan media inspiratif dalam mendukung revolusi.Memasuki era demokrasi terpimpin (1959–1965), kekuasaan terkonsentrasi pada Presiden Soekarno. Ketegangan muncul antara tiga kekuatan utama: ABRI, Soekarno, dan PKI. Demokrasi pada masa ini bergeser ke arah otoritarianisme, dan ruang partisipasi masyarakat menjadi semakin terbatas.Pada masa Orde Baru, demokrasi dibungkus dalam konsep Demokrasi Pancasila. Tiga tahun awal terlihat ada harapan, namun kemudian kekuasaan semakin terkonsentrasi pada ABRI dan birokrasi. Partai politik dikendalikan, kebebasan sipil dibatasi, dan masyarakat dibuat tidak punya pilihan yang berarti dalam politik.
Era reformasi sejak 1998 membawa perubahan besar. Soeharto turun karena tekanan rakyat, dan demokrasi mulai dibuka kembali. Pemilu dilaksanakan lebih jujur dan adil, kekuasaan bisa berganti hingga ke tingkat desa, proses rekrutmen politik lebih terbuka, dan hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat lebih dihormati. Namun, demokrasi era reformasi ini masih dalam tahap mencari bentuk idealnya.Periode demokrasi parlementer (1945–1959) sering dianggap sebagai masa keemasan demokrasi karena banyak prinsip demokratis yang diterapkan. Namun, sistem ini tidak bertahan lama akibat perpecahan politik berbasis ideologi, lemahnya struktur sosial ekonomi, serta ketidakpuasan dari kalangan militer dan Presiden Soekarno terhadap sistem multipartai yang dianggap tidak stabil.Era reformasi (1998-sekarang) dimulai dengan jatuhnya rezim Soeharto. Reformasi ini ditandai dengan tuntutan akan demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Pemilu yang lebih bebas dan adil, serta peningkatan kebebasan pers dan sipil, menjadi ciri khas era ini. Meskipun demikian, demokrasi di Indonesia masih terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan polarisasi politik. Proses konsolidasi demokrasi masih berlangsung, dan dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk memperkuat demokrasi dan mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berlanjut, membutuhkan partisipasi aktif dan kesadaran dari seluruh warga negara.
Nama : Ninda Aprilia
Npm : 2217011097
Kelas : A
Npm : 2217011097
Kelas : A
Nama : Ninda Aprilia
Npm : 2217011097
Kelas : A
Npm : 2217011097
Kelas : A