Silvia May Angelina Pandiangan
2217011117
A
Kimia

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
jawab:
Artikel tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai kompleksitas konflik komunal di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Saya menanggapi isi artikel ini sebagai pengingat pentingnya pengelolaan wilayah perbatasan yang adil, sensitif terhadap sejarah, serta memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat lokal. Hal positif yang bisa saya ambil adalah pentingnya pemahaman terhadap penyebab konflik secara menyeluruh, mulai dari aspek hukum batas negara, perbedaan persepsi antarwarga, hingga pengaruh sejarah dan identitas. Selain itu, pentingnya peran komunikasi dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik secara damai menjadi pelajaran berharga dari artikel ini.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
jawab:
Tanpa konsepsi wawasan nusantara, wilayah dan bangsa Indonesia berpotensi mengalami disintegrasi, terutama di wilayah-wilayah perbatasan yang rentan terhadap konflik dan provokasi. Wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan dalam kerangka kesatuan wilayah sangat penting untuk menjaga keutuhan negara. Tanpa hal ini, semangat kebangsaan bisa luntur, rasa memiliki terhadap tanah air melemah, dan masyarakat perbatasan bisa merasa terpinggirkan atau bahkan tidak merasa bagian dari Indonesia. Akibatnya, konflik horizontal maupun vertikal lebih mudah muncul, mengancam stabilitas nasional dan keamanan regional.

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikell diatas?
jawab:
Konsepsi wawasan nusantara berperan penting dalam mencegah konflik seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia–Timor Leste. Dengan mengedepankan kesatuan wilayah dan persatuan bangsa, wawasan nusantara menanamkan rasa saling menghargai dan toleransi antarmasyarakat, sekaligus memperkuat peran negara dalam membangun perbatasan secara adil dan inklusif. Pemahaman terhadap wawasan nusantara juga mendorong peningkatan diplomasi bilateral dalam menyelesaikan masalah batas negara serta memperkuat sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat dalam mengelola perbatasan secara damai. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mencegah gesekan antarwarga yang dapat berkembang menjadi konflik komunal.

Silvia May Angelina Pandiangan
2217011117
A
Kimia

Video ini membahas tentang geopolitik Indonesia, dimulai dengan penjelasan mengenai geopolitik sebagai suatu disiplin ilmu yang mengaitkan kebijakan suatu negara dengan kondisi geografisnya. Video ini juga menjelaskan berbagai teori geopolitik dari beberapa pemikir terkenal.

Selanjutnya, video ini menjelaskan konsep geopolitik yang ada di Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi nasional untuk menentukan arah kebijakan politik negara, terutama dalam menghadapi keadaan geografis Indonesia. Pembahasan mengenai Wawasan Nusantara juga disampaikan sebagai elemen dari geopolitik Indonesia, dengan penekanan pada persatuan bangsa dan wilayah. Pandangan masyarakat Indonesia mengenai kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan juga diuraikan.

Video ini juga mengulas tentang kehidupan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang termaktub dalam UUD 1945. Kesatuan wilayah Indonesia meliputi berbagai aspek, di antaranya politik, hukum, sosial budaya, dan pengelolaan pertahanan serta keamanan. Sebagai kesimpulan, Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan berbentuk republik dengan ribuan pulau yang terletak strategis di antara dua samudera dan dua benua. Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada jumlah penduduk yang melimpah, keberagaman sosial budaya, serta posisi geografis yang menguntungkan.

Silvia May Angelina Pandiangan
2217011117
A

Silvia May Angelina Pandiangan
2217011117
A

Silvia May Angelina Pandiangan
2217011117
A

Jurnal “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” membahas bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan seharusnya menjadi landasan utama dalam sistem pemilihan umum daerah di Indonesia. Penulis menyoroti bahwa meskipun pemilihan umum secara langsung telah dilaksanakan sebagai perwujudan demokrasi, dalam praktiknya masih banyak ditemukan penyimpangan dari nilai-nilai tersebut. Misalnya, konflik internal partai politik, penunjukan calon kepala daerah secara otoriter oleh elit partai tanpa mekanisme musyawarah, serta sulitnya jalur pencalonan independen yang tidak memberikan ruang partisipasi yang setara. Demokrasi di Indonesia, dalam konteks ini, lebih menekankan pada aspek prosedural dibandingkan pada esensi nilai kebijaksanaan, keadilan, dan musyawarah yang diamanatkan oleh Pancasila. Situasi ini diperparah dengan maraknya politik uang, rendahnya kualitas kampanye yang sering kali berisi ujaran kebencian, serta lemahnya moralitas politik baik dari peserta maupun penyelenggara pemilu, yang semuanya berkontribusi terhadap melemahnya demokrasi substantif.

Penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji regulasi-regulasi yang mengatur pemilihan umum serta konsep-konsep dalam teori demokrasi dan Pancasila. Hasilnya menunjukkan bahwa undang-undang pemilu dan pilkada belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila, terutama dalam hal penyelenggaraan yang jujur, adil, serta terbuka untuk semua golongan, termasuk calon independen. Selain itu, penulis menekankan pentingnya reformasi internal dalam tubuh partai politik yang kerap kali bersifat elitis dan tidak demokratis dalam proses pengambilan keputusan. Jika partai politik sebagai pilar demokrasi tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, maka demokrasi yang terwujud akan bersifat semu. Oleh karena itu, penegakan hukum dan peraturan yang lebih jelas serta berbasis nilai Pancasila sangat diperlukan untuk mengarahkan pemilu agar benar-benar menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat secara bijak dan bermartabat. Pemilu yang ideal menurut sila keempat Pancasila adalah pemilu yang tidak hanya memberi ruang partisipasi rakyat, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan bersama.