Nama : Abnes Teresia Pakpahan
NPM : 2257011001
Kelas : D
Jurnal ini berfokus pada hubungan antara hukum dan etika di dalam politik hukum Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar nilai dan sumber etik. Dalam jurnal menjelaskan bahwa tujuan negara Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, harus dicapai melalui perumusan dan persetujuan politik hukum yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Dalam konteks ini, politik hukum adalah konsep di mana hukum dibuat dan diformulasikan sebagai bagian dari kebijakan publik untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum di Indonesia sendiri sudah mulai diformulasikan sejak 15 tahun setelah kemerdekaan, melalui TAP MPRS No. 2 tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (GBPNSB), yang kemudian diubah menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diperbarui setiap lima tahun sekali.
Disoroti bahwa pembentukan hukum merupakan aktivitas akhir dari kebijakan publik, di mana etika berperan dalam mengarahkan perilaku manusia dalam konteks bernegara. Etika terapan, sebagai cabang filsafat yang membahas tentang perilaku manusia, terutama menyoroti perilaku yang diharapkan dalam kehidupan bernegara. Menurut Pujiningsih, hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum Indonesia dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama:
1. Dimensi Substansi dan Wadah: Etika dianggap sebagai dasar atau esensi dari nilai yang ingin dicapai oleh hukum. Hukum menjadi alat untuk mengatur nilai-nilai yang berasal dari etika sehingga dapat diterapkan secara luas dan mengikat.
2. Dimensi Cakupan Hubungan: Etika memiliki cakupan yang lebih luas daripada hukum, yang berarti setiap pelanggaran hukum adalah pelanggaran etika, tetapi tidak semua pelanggaran etika dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dengan kata lain, hukum adalah bagian dari etika tetapi tidak mencakup seluruh aspek etika.
3. Dimensi Alasan Kepatuhan: Etika mendorong individu untuk mematuhi hukum tidak hanya karena takut terhadap sanksi, tetapi juga karena adanya kesadaran moral. Dalam hal ini, etika berfungsi sebagai pengendali perilaku yang lebih luas dan bersifat preventif, sehingga diharapkan perilaku individu dapat dikontrol oleh etika sebelum sampai pada sanksi hukum.
Pada jurnal juga menguraikan tahapan perkembangan etika dalam konteks bernegara, mulai dari etika teologi, ontologis, hingga menjadi kode etik yang lebih konkrit, dan pada akhirnya sebagai etika fungsional terbuka yang diterapkan melalui peradilan etika. Dalam hubungannya dengan politik hukum, etika berperan dalam mengarahkan pembentukan hukum yang responsif terhadap nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.
Jurnal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber nilai dan etika yang menjadi pedoman dalam pembentukan politik hukum di Indonesia. Politik hukum merupakan upaya untuk menciptakan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan nasional yang tercantum dalam konstitusi.

Nama : Abnes Teresia Pakpahan
NPM : 2257011001

https://drive.google.com/file/d/1-17V6L55XuIc7OVmbk4wohxHFi4ZqkGq/view?usp=drivesdk

Nama : Abnes Tereia Pakpahan
NPM : 2257011001
Kelas : Pancasila D

Artikel ini membahas dinamika dan tantangan Pancasila Pendidikan di Era Globalisasi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui eksplorasi literatur dengan menggunakan pendekatan kajian literatur. Fokus utama adalah tentang peran pendidikan Pancasila dalam menghadapi berbagai tantangan. Datanya Proses pengumpulan terdiri dari pencarian sumber yang relevan, penentuan subbagian, memeriksa referensi, mengekstraksi poin-poin penting, dan menyediakan a pemaparan subbagian secara komprehensif. Pendidikan Pancasila bukan hanya sekedar ideologi tetapi juga jati diri dan landasan bangsa. Pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat juga disorot dalam artikel ini.
Adapun tujuan studi ini adalah untuk menggali pemahaman mendalam tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila terutama dalam upaya menyebarkan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Ini mencakup dinamika dan tantangan dalam kurikulum, perubahan sosial, perubahan teknologi, serta bagaimana pendidikan Pancasila dapat beradaptasi dengan keragaman budaya dan nilai-nilai global. Selain itu, juga untuk mengaktualisasikan Pentingnya Pendidikan Pancasila untuk Masa Depan Bangsa.
Hasil penelitian
Kualitas pendidikan Pancasila juga dihadapkan pada tantangan dalam hal implementasi yang efektif. Bagaimana menyampaikan nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi muda dengan cara yang menginspirasi dan relevan adalah hal yang tidak mudah. Perlu diupayakan pendekatan yang inovatif dan interaktif agar pesan-pesan moral dan etika dalam Pancasila dapat diterima dengan baik oleh siswa.
Tantangan dalam penelitian ini
• pengaruh teknologi digital
Guru-guru perlu memiliki pemahaman mendalam tentang Pancasila dan keterampilan untuk mengajarkan nilainya secara efektif. Pelatihan dan peningkatan kompetensi guru dalam hal ini sangat penting.
• partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam pendidikan Pancasila.
dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di semua lapisan masyarakat. Aspek penilaian dan evaluasi juga perlu mendapatkan perhatian lebih.
Refleksi dalam peningkatan pendidikan Pancasila menjadi krusial mengingat peran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Peningkatan pendidikan Pancasila memerlukan solusi-solusi inovatif. Salah satu solusi adalah mengintegrasikan pendidikan Pancasila dengan berbagai mata pelajaran, seperti sejarah, sosiologi, bahasa, dan seni. Ini dapat membantu peserta didik memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks yang lebih luas dan relevan dengan kehidupan mereka. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam penyampaian materi dapat memikat generasi muda.
Dalam menghadapi tantangan pendidikan Pancasila, penting juga untuk memperkuat pelatihan dan peningkatan kompetensi para pendidik. Pendidikan Pancasila tidak hanya tentang pemberian pengetahuan dan pengenalan ideologi, tetapi juga tentang pembentukan karakter. Tanpa pemahaman dan praktik nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, kita berisiko menghadapi tantangan seperti konflik sosial, ketidakadilan, radikalisme, dan perpecahan masyarakat. Pendidikan Pancasila menjadi alat untuk meminimalisir risiko tersebut dengan mengajarkan toleransi, menghargai perbedaan, dan mengedepankan semangat persatuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Tanggapan saya tentang artikel ini adalah Pancasila penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga diperlukannya inovasi yang melibatkan keluarga, pendidik, pemerintah, dan masyarakat secara holistik. Dengan pendekatan ini, generasi muda Indonesia akan memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai Pancasila, siap menghadapi perubahan, membangun persatuan, dan menjaga integritas bangsa di tengah dinamika global yang terus berkembang.

1. Kasus penolakan jenazah korban Covid-19, khususnya seorang perawat yang bertugas di garda terdepan, merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Beberapa korelasi yang dapat ditarik adalah:
Pelanggaran terhadap Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): Tindakan menolak pemakaman seseorang, bahkan seorang pahlawan kesehatan, menunjukkan sikap tidak menghargai martabat dan hak asasi manusia. Setiap individu, hidup atau mati, berhak mendapatkan perlakuan yang layak dan manusiawi.
Kurangnya Rasa Empati dan Kepedulian: Peristiwa ini mencerminkan rendahnya tingkat empati dan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Padahal, nilai-nilai kemanusiaan mengajarkan kita untuk saling tolong menolong dan saling menghormati.
Ketakutan yang Tidak Berdasar: Penolakan seringkali didasari oleh ketakutan yang tidak berdasar terhadap penularan virus. Padahal, prosedur pemakaman jenazah Covid-19 telah diatur secara ketat untuk mencegah penularan.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan sosialisasi secara intensif mengenai Covid-19, termasuk prosedur pemakaman jenazah. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan miskonsepsi dan ketakutan yang tidak berdasar. Pendidikan karakter harus dimulai sejak dini dan terus dikembangkan sepanjang hayat. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan gotong royong.
3. Ya, penolakan jenazah korban Covid-19 jelas merupakan pelanggaran terhadap Sila Kedua Pancasila. Meskipun jenazah sudah tidak bernyawa, namun tindakan menolak pemakaman menunjukkan sikap tidak menghargai martabat manusia karena setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang layak dan tindakan menolak pemakaman merendahkan martabat manusia.