Nama : Keysha Dwi Nova Rohima
NPM : 2215061047
Kelas : PSTI C

Judul Jurnal : KEARIFAN BUDAYA LOKAL PEREKAT IDENTITAS BANGSA
Analisis saya mengenai jurnal tersebut yaitu :
Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan kebudayaan,Identitas seseorang ditentukan oleh keanggotaannya di dalam berbagai kesatuan sosial. Memahami kebudayaan Indonesia dari berbagai segi penting artinya dalam rangka menemukan integrasi sebagai unsur penting dalam usaha persatuan bangsa. Rasa persatuan dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia sangat penting untuk memahaminya lewat pendekatan kebudayaan se-Indonesia. Kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan,yang dapat diartikan dengan identitas atau kepribadian budaya suatu bangsa.kearifan lokal dapat dimaknai sebagai kebijakan manusia dan komunitas dengan bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional mengelola berbagai sumber daya alam, sumber daya hayati, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya. Masa depan politik dunia akan semakin mengarah kepada benturan antar kebudayaan, bahkan antar peradaban dan kebijakan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal terjebak pada persoalan politik tanpa aplikasi yang nyata.

Dalam rangka menganalisis hubungan antara suku bangsa atau antara golongan, maka beberapa hal yang harus diketahui adalah:
1. Sumber-sumber konflik.
2. Potensi untuk toleransi
3. Sikap dan pandangan dari suku bangsa atau golongan terhadap sesama suku bangsa atau golongan
4. Tingkat masyarakat dimana hubungan dan pergaulan antara suku bangsa atau golongan tadi berlangsung.

Lalu perlu adanya upaya memulihkan dan membangkitkan kembali ingatan dan kesadaran kolektif masyarakat lokal dengan ciri dan identitas budayanya masing-masing, serta perlu adanya komitmen untuk meningkatkan kesadaran kolektif bersama sehingga semakin kuat tumbuhnya kesadaran identitas nasional. Perlu disadari bahwa bangsa Indonesia mewarisi berbagai kekayaan alam, kekayaan hayati, dan kekayaan keanekaragaman sosiokultural.

Pada era globalisasi ini muncul upaya-upaya untuk membangkitkan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan peran dari lembaga-lembaga adat. Semua
komponen bangsa berkewajiban memelihara dan mendidik masyarakat untuk mampu hidup bersama dalam keanekaragaman tanpa kehilangan identitas budaya masing-masing. Banyak yang dapat diangkat sebagai aset kekayaan kebudayaan bangsa dan dapat dijadikan sebagai perekat untuk memperkokoh identitas atau jati diri bangsa.

NAMA : KEYSHA DWI NOVA ROHIMA

NPM: 2215061047

KELAS: PSTI C

NAMA : KEYSHA DWI NOVA ROHIMA

NPM: 2215061047

KELAS: PSTI C

NAMA : KEYSHA DWI NOVA ROHIMA

NPM : 2215061047

KELAS : PSTI C

NAMA : Keysha Dwi Nova Rohima
NPM : 2215061047
Kelas : PSTI C

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.

Analisis saya mengenai jurnal tersebut adalah Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara.

A. Demokrasi
Pendidikan Kewarganegaraan tidak lepas dari realitas bangsa Indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi. Perkembangan demokrasi selama ini tentu saja merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi transisi Indonesia menuju demokrasi yang berkeadaban. Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia. Demokrasi dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :
1. Demokrasi langsung
Demokrasi langsung (direct democracy) adalah demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan suatu negara.
2. Demokrasi tidak langsung
Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang secara tidak langsung melibatkan rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan.
Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal yaitu pemerintahan dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by the people), dan pemerintahan untuk rakyat (government for the people).

B. Hak Asasi Manusia (HAM)
HAM pertama kalinya dikemukakan oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak- hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Di dalam HAM terdapat empat prinsip dasar HAM yaitu :
1. Kebebasan
2. Kemerdekaan
3. Persamaan
4. Keadilan

C. Masyarakat Madani
Masyarakat Madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Istilah ‘masyarakat madani’ pertama kali dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia yang memperkenalkan istilah masyarakat madani sebagai civil society. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani diantaranya wilayah public yang bebas (free public spehere), demokrasi (democracy), toleransi (tolerance), kemajemukan (pluralism), dan keadilan sosial (social justice). Upaya mewujudkan masyarakat madani juga dilakukan dalam ranah organisasi nonpemerintah atau Non Governmental Organization (NGO). Selain NGO, mahasiswa juga merupakan salah satu komponen strateis bangsa Indonesia dalam pengembangan demokrasi dan masyarakat madani.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar. Untuk menjadi sebuah negara yang matang berdemokrasi, demokrasi Indonesia dapat seiring dan sejalan dengan penguatan wawasan kebangsaan yang berbasis pada empat konsensus dasar nasional Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu menjadi laboratorium bagi penyemaian prinsip-prinsip demokrasi yang terintegrasikan dengan nilai-nilai keindonesiaan yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa.