Nama : Gisella Aura Putri
NPM : 2216031108
Kelas : Reguler B
NPM : 2216031108
Kelas : Reguler B
Posts made by Gisella Aura Putri
Nama : Gisella Aura Putri
NPM : 2216031108
Kelas : Reguler B
Judul jurnal : Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani
Perubahan Indonesia menuju pada sistem demokrasi merupakan sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang lengser pada 21 Mei 1998, Indonesia mengalami proses pembentukan demokrasi meskipun berjalan setelah lebih dari 30 tahun Orde Baru berkuasa. Transisi Indonesia menaiki demokrasi menimbulkan banyak kecemasan dimana pada saat yang sama masyarakat masih cenderung melakukan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak, dan praktik money politics sebagai cermin dari perilaku dan sikap yang bertolak belakang dengan demokrasi yang diperjuangkan oleh kalangarn reformis selama ini. Perkembangan ini tentu saja merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi transisi Indonesia menuju demokrasi yang berkeadaban (Democratic Civility). Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi ketiga, tuntutan dmokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) yang selama ini dirasakan tidak relevan dengan semangat reformasi. Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia.
Perkembangan ini tentu saja merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi transisi Indonesia menuju demokrasi yang berkeadaban (Democratic Civility). Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia. Transisi Indonesia menaiki demokrasi menimbulkan banyak kecemasan dimana pada saat yang sama masyarakat masih cenderung melakukan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak, dan praktik money politics sebagai cermin dari perilaku dan sikap yang bertolak belakang dengan demokrasi yang diperjuangkan oleh kalangarn reformis selama ini.
Ubaedillah (2008: 1) Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi saat ini telah diwujudkan dalam bentuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 267/Dikti/Kep/200 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya mewarganegarakan individu atau orang orang yang hidup dalam suatu negara menjadi tugas dan tanggung jawab pokok yang diemban oleh Negara. Hal ini sejalan dengan konsep warganegara yang baik (smart and good citizenship) untuk dapat diterapkan dalam berbagai negara.
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain: a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab. Hal lain yang menjadi fokus dari Pendidikan Kewarganegaraan (Civics) adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga dunia (Global Society) (Ubaedillah, 2008: 6). Dengan demikian, setelah mahasiswa mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan dengan baik dan benar diharapkan mereka akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat melakukan transfer of learning (proses pembelajaran), transfer of values (proses pengejawantahan nilai-nilai) dan transfer of principles (proses pengalihan prinsip-prinsip) demokrasi, HAM dan masyarakat madani dalam kehidupan nyata (Ubaedillah, 2008: 10).
NPM : 2216031108
Kelas : Reguler B
Judul jurnal : Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani
Perubahan Indonesia menuju pada sistem demokrasi merupakan sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang lengser pada 21 Mei 1998, Indonesia mengalami proses pembentukan demokrasi meskipun berjalan setelah lebih dari 30 tahun Orde Baru berkuasa. Transisi Indonesia menaiki demokrasi menimbulkan banyak kecemasan dimana pada saat yang sama masyarakat masih cenderung melakukan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak, dan praktik money politics sebagai cermin dari perilaku dan sikap yang bertolak belakang dengan demokrasi yang diperjuangkan oleh kalangarn reformis selama ini. Perkembangan ini tentu saja merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi transisi Indonesia menuju demokrasi yang berkeadaban (Democratic Civility). Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi ketiga, tuntutan dmokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) yang selama ini dirasakan tidak relevan dengan semangat reformasi. Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia.
Perkembangan ini tentu saja merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi transisi Indonesia menuju demokrasi yang berkeadaban (Democratic Civility). Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia. Transisi Indonesia menaiki demokrasi menimbulkan banyak kecemasan dimana pada saat yang sama masyarakat masih cenderung melakukan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak, dan praktik money politics sebagai cermin dari perilaku dan sikap yang bertolak belakang dengan demokrasi yang diperjuangkan oleh kalangarn reformis selama ini.
Ubaedillah (2008: 1) Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi saat ini telah diwujudkan dalam bentuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 267/Dikti/Kep/200 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya mewarganegarakan individu atau orang orang yang hidup dalam suatu negara menjadi tugas dan tanggung jawab pokok yang diemban oleh Negara. Hal ini sejalan dengan konsep warganegara yang baik (smart and good citizenship) untuk dapat diterapkan dalam berbagai negara.
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain: a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab. Hal lain yang menjadi fokus dari Pendidikan Kewarganegaraan (Civics) adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga dunia (Global Society) (Ubaedillah, 2008: 6). Dengan demikian, setelah mahasiswa mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan dengan baik dan benar diharapkan mereka akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat melakukan transfer of learning (proses pembelajaran), transfer of values (proses pengejawantahan nilai-nilai) dan transfer of principles (proses pengalihan prinsip-prinsip) demokrasi, HAM dan masyarakat madani dalam kehidupan nyata (Ubaedillah, 2008: 10).
Nama : Gisella Aura Putri
NPM : 2216031108
Kelas : Reguler B
Judul Pertemuan 1 : Hakekat Dan Pentingnya PKn di Perguruan Tinggi terkait dengan rangkuman yakni tentang :
- Pengertian PKn, kata kewarganegaraan berasal dari kata warga negara yang berarti anggota dari suatu negara. Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki arti yaitu usaha sadar dalam menyiapkan peserta didik yang memiliki sikap cinta, setia, dan berani berkorban membela bangsa dan negara. Selain itu juga melatih peserta didik berpikir kritis, analitis, demokratis berdasarkan Pancasila.
- Landasan ideal dan hukum pendidikan kewarganegaraan adalah Pancasila, pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945 (khususnya pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan, pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan), UU nomor 20 tahun 1982 tentang pendidikan bela negara, UU nomor 20 tahun 2003 tentang mata kuliah pengembang kepribadian, dan SK Dirjen DIKTI nomor 43 tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah kepribadian.
- Sumber historis (substansi PKn sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka), sosiologis (masyarakat memerlukan PKn untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara dan bangsa), dan politik PKn (dimuatnya dokumen kurikulum PKn sejak tahun 1957 sampai 2012)
- Dinamika, Esensi, dan Urgensi PKn, mata kuliah PKn diperlukan untuk mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan segala pengaruh positif dari perkembangan terutama iptek untuk membangun negara dan bangsa yang lebih baik karena masa depan PKn sangatlah ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.
NPM : 2216031108
Kelas : Reguler B
Judul Pertemuan 1 : Hakekat Dan Pentingnya PKn di Perguruan Tinggi terkait dengan rangkuman yakni tentang :
- Pengertian PKn, kata kewarganegaraan berasal dari kata warga negara yang berarti anggota dari suatu negara. Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki arti yaitu usaha sadar dalam menyiapkan peserta didik yang memiliki sikap cinta, setia, dan berani berkorban membela bangsa dan negara. Selain itu juga melatih peserta didik berpikir kritis, analitis, demokratis berdasarkan Pancasila.
- Landasan ideal dan hukum pendidikan kewarganegaraan adalah Pancasila, pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945 (khususnya pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan, pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan), UU nomor 20 tahun 1982 tentang pendidikan bela negara, UU nomor 20 tahun 2003 tentang mata kuliah pengembang kepribadian, dan SK Dirjen DIKTI nomor 43 tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah kepribadian.
- Sumber historis (substansi PKn sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka), sosiologis (masyarakat memerlukan PKn untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara dan bangsa), dan politik PKn (dimuatnya dokumen kurikulum PKn sejak tahun 1957 sampai 2012)
- Dinamika, Esensi, dan Urgensi PKn, mata kuliah PKn diperlukan untuk mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan segala pengaruh positif dari perkembangan terutama iptek untuk membangun negara dan bangsa yang lebih baik karena masa depan PKn sangatlah ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.
NAMA : Gisella Aura Putri
NPM : 2216031108
KELAS : REGULER B
Gisella Aura Putri (2216031108) Reguler B
Analisis Video
Dalam video tersebut menjelaskan suatu peristiwa yang memberikan Indonesia peluang untuk memproklamirkan kemerdekaan, dimana saat itu Jepang telah menyerah kepada sekutu karena negaranya hancur di bom dan menyerahnya Jepang menandakan berakhirnya perang dunia ke 2. Sehingga hal tersebut menguntungkan bagi negara kita karena terjadi kekosongan kekuasaan. Sehingga dapat kita simpulkan, bahwa pemimpin negara kita saat itu sudah cukup bijak karena dapat mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan nilai luhur bangsa dan di diskusikan dengan para pemuda negara saat itu. Dan bisa kita pastikan mereka para pahlawan dan pejuang kemerdekaan memiliki nilai persatuan semangat nasionalisme yang tinggi dan cinta tanah air.
Analisis Video
Dalam video tersebut menjelaskan suatu peristiwa yang memberikan Indonesia peluang untuk memproklamirkan kemerdekaan, dimana saat itu Jepang telah menyerah kepada sekutu karena negaranya hancur di bom dan menyerahnya Jepang menandakan berakhirnya perang dunia ke 2. Sehingga hal tersebut menguntungkan bagi negara kita karena terjadi kekosongan kekuasaan. Sehingga dapat kita simpulkan, bahwa pemimpin negara kita saat itu sudah cukup bijak karena dapat mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan nilai luhur bangsa dan di diskusikan dengan para pemuda negara saat itu. Dan bisa kita pastikan mereka para pahlawan dan pejuang kemerdekaan memiliki nilai persatuan semangat nasionalisme yang tinggi dan cinta tanah air.