Analisis soal pertemuan 5
1. Artikel memberikan wawasan tentang pentingnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga demokrasi dan konstitusi di Indonesia dengan mengungkap potensi ancaman demokrasi dari revisi UU MK, terutama dalam aspek checks and balances antara cabang kekuasaan negara. Hal yang perlu dibenahi adalah menjaga independensi lembaga peradilan, terutama MK, agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.
2. Hakikat Konstitusi pada artikel bahwa konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi fondasi tertinggi dalam suatu negara. Ia mengatur sistem pemerintahan, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Pentingnya konstitusi adalah untuk menjaga kedaulatan rakyat, karena UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat.
3. Contohnya adalah tindakan represif terhadap demonstrasi damai, yang bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan berekspresi. Jika pelanggaran melanggar hukum berat, seperti korupsi atau pelemahan demokrasi secara sistematis, maka hukuman maksimal diperlukan
1. Artikel memberikan wawasan tentang pentingnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga demokrasi dan konstitusi di Indonesia dengan mengungkap potensi ancaman demokrasi dari revisi UU MK, terutama dalam aspek checks and balances antara cabang kekuasaan negara. Hal yang perlu dibenahi adalah menjaga independensi lembaga peradilan, terutama MK, agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.
2. Hakikat Konstitusi pada artikel bahwa konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi fondasi tertinggi dalam suatu negara. Ia mengatur sistem pemerintahan, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Pentingnya konstitusi adalah untuk menjaga kedaulatan rakyat, karena UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat.
3. Contohnya adalah tindakan represif terhadap demonstrasi damai, yang bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan berekspresi. Jika pelanggaran melanggar hukum berat, seperti korupsi atau pelemahan demokrasi secara sistematis, maka hukuman maksimal diperlukan