Nama : Vicka Nurlista
NPM : 2216031041
Kelas : Reg A

Analisis Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Judul Jurnal: Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.
Oleh: Aulia Rosa Nasution

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha pendidikan yang sangat penting peranannya, karena memiliki tujuan untuk mengajarkan karakter bangsa Indonesia sebagai warga negara yang kritis, aktif, demokratis dan beradab. Selain itu, tugas pendidikan politik adalah menyadarkan warga negara akan pentingnya hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta berkeinginan menjadi bagian dari warga dunia modernitas. Saat ini Pendidikan Tinggi Kewarganegaraan diselenggarakan dalam bentuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 267/Dikti/Kep/200 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi jalan untuk mempertemukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berbeda dari luar, serta pikiran dan nilai-nilai bangsa Indonesia, bertujuan untuk mewujudkan sintesa kreatif yang dibutuhkan Indonesia sebagai negara demokrasi baru yang berlandaskan Pancasila. Untuk menjadi negara yang matang secara demokrasi, demokrasi Indonesia dapat berjalan beriringan dengan koridor penguatan nasionalisme berdasarkan empat konsensus dasar nasional Indonesia:
Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pendidikan Kewarganegaraan Inklusif yang humanistik diharapkan dapat menjadi laboratorium penyemaian prinsip-prinsip demokrasi yang terintegrasi dengan nilai-nilai keindonesiaan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa, yang diharapkan dapat menjadi unsur utama dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia.

Nama : Vicka Nurlista
NPM : 2216031041
Kelas : Reg A

Hakekat Pentingnya PKN di Perguruan Tinggi

• Pengertian PKN

Kewarganegaraan berasal dari kata warganegara yang berarti penduduk suatu daerah (negara). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu upaya sadar pemerintah dalam pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang cinta tanah air serta memiliki sifat dan sikap yang sesuai dengan Pancasila, seperti cinta, kesetiaan, dan keberanian berkorban untuk bangsa dan negara. Hal ini mengajarkan siswa untuk selalu berpikir kritis, analitis dan demokratis berdasarkan Pancasila

• Landasan Ideal dan Landasan Hukum PKN :
1. Pancasila
2. Pembukaan UUD 1945
3. Batang tubuh UUD 1945
4. UU nomor 20 tahun 1982
5. UU nomor 20 tahun 2003
6. SK dierjen DIKTI nomor 43 tahun 2006.

• Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik PKN

-Sumber Historis
Dimulai sebelum Indonesia merdeka

-Sumber Sosiologis
masyarakat sangat memerlukan pendidikan kewarganegaraan untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan eksistensi negara bangsa.

-Sumber politik
Dimuat dalam dokumen kurikulum pendidikan kewarganegaraan tahun 1957-2013.

• Dinamika, Esensi, dan Urgensi PKN

Pendidikan kewarganegaraan harus mendorong warga negara Indonesia untuk menggunakan dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan bangsa dan negara. Masa depan PKN ditentukan oleh keberadaan konstitusi negara dan generasi penerus bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

NAMA : VICKA NURLISTA

NPM : 2216031041

KELAS : REG A

NAMA : Vicka Nurlista

NPM : 2216031041

KELAS : Reguler A

Vicka Nurlista 2216031041 Reg A

jawab : pentingnya Pancasila sebagai paradigma ilmiah melalui sila-silanya :

-Ketuhanan YME
sila pertama ini mengandung arti adanya pemahaman akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang terus menciptakan hubungan dan kesatuan dengan manusia dan alam semesta beserta isinya. Ilmu paradigmatik Pancasila bersifat teistik.(Sudjito, 2007).

-Kemanusiaan yang adil dan beradab
sila kedua ini jelas mengandung konsep manusia sempurna. Keseluruhannya adalah mental dan fisik. Sebagai entitas spiritual, keberadaan nurani (hati) sama pentingnya dengan akal. Ilmu paradigmatik Pancasila mengakui dan menghormati keberadaan akal (relasi) tetapi tidak semua (di luar relasional)

-Persatuan Indonesia
Kebutuhan untuk menetapkan tatanan pertama dan kedua sebagai jiwa persatuan Indonesia menunjukkan integrasi antara hakikat ilmu pengetahuan dan ideologi kebangsaan Indonesia serta penolakan terhadap etnisitas dan etnosentrisme (Jacob, 2006).

-Kerakyatan ​​yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
sila ini menjelaskan adanya konsep bahwa rakyat atau wakil wakil rakyat dalam menjalankan kekuasaannya harus dipimpin oleh kebijaksanaan dan penuh tanggung jawab, baik secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara horizontal kepada seluruh rakyat Indonesia, dan tidak pernah dengan paksaan atau legalitas formal.

-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Keadilan bukanlah keadilan formal, keadilan yang dihasilkan dari peraturan perundang-undangan, tetapi keadilan yang didasarkan pada lingkungan sosialnya, yaitu masyarakat Indonesia yang berwatak religius-komunitas. Paradigma keilmuan Pancasila mengedepankan pengejaran keadilan sosial dengan menolak supremasi positivisme (Sudjito, 2007).

B. Bagaimanakah harapanmu mengenai model pemimpin, warganegara dan ilmuwan yang Pancasilais di Indonesia sekarang dan di masa mendatang?
jawab : harapan saya yaitu semoga pemimpin selalu menerapkan nilai nilai pancasila dengan bijak dan bersikap adil, bertanggung jawab, jujur dan memiliki mindset yang bagus sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk rakyat Indonesia. Untuk di masa depan harapannya yaitu para generasi muda dapat mewariskan sifat-sifat Pancasilais untuk generasi berikutnya