nama : agita rahmawati
npm : 2215031115
kelas : pste b
prodi : teknik elektro
npm : 2215031115
kelas : pste b
prodi : teknik elektro
Kiriman dibuat oleh Agita Rahmawati 2215031115
Nama : Agita Rahmawati
NPM : 2215031115
Kelas : PSTE B
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab : hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel di atas yaitu pemahaman lebih dalam tentang bagaimana revisi UU yang tidak tepat dapat mengancam integritas konstitusi Indonesia. Artikel tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana revisi UU yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi, persamaan, dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Konstitusi.
Hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel:
1.) Transparansi dan partisipasi publik: Dalam proses pembentukan undang-undang seperti UU Cipta Kerja, perlu adanya transparansi dan partisipasi publik yang lebih terbuka dan luas. Hal ini penting agar masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif sehingga undang-undang yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara lebih baik.
2.) Perlindungan hak tenaga kerja: Dalam konteks UU Cipta Kerja, perlindungan hak tenaga kerja menjadi salah satu aspek yang menjadi sorotan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam memastikan bahwa hak-hak tenaga kerja terlindungi dengan baik, seperti melalui penegakan hukum yang tegas dan adil serta peningkatan pengawasan terhadap praktik-praktik yang melawan hak tenaga kerja.
3.) Perlindungan lingkungan hidup: Salah satu kritik terhadap UU Cipta Kerja terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat regulasi terkait dengan lingkungan hidup dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar regulasi tersebut.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab : Konstitusi adalah sebuah dokumen hukum yang memuat aturan-aturan dasar tentang bagaimana suatu negara harus dijalankan dan bagaimana kekuasaan harus didistribusikan di dalamnya.
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara terletak pada fungsinya sebagai instrumen hukum tertinggi yang mengatur bagaimana negara harus dijalankan dan mengikat seluruh warga negara serta pihak-pihak yang berkepentingan. Konstitusi juga berperan dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, serta meminimalkan konflik politik dan sosial di dalam suatu negara.
Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah konstitusi yang menjadi dasar negara dan hukum tertinggi di Indonesia. UUD NRI 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, dan tata cara pembentukan dan pelaksanaan undang-undang. UUD NRI 1945 juga menjamin hak-hak dasar warga negara dan memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, UUD NRI 1945 sangat penting bagi keberlangsungan dan kestabilan negara Indonesia.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab : Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
1. Melanggar hak asasi manusia
2. Menyalahgunakan kekuasaan
3. Korupsi dan nepotisme
4. Tidak menghormati aturan hukum yang telah ditetapkan
5. Melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu
6. Tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, namun memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu
Dalam kasus-kasus di atas, hukuman yang diberikan tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pada umumnya, hukuman yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan contoh bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama.
Namun, dalam beberapa kasus, pelaku juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kehidupannya. Ini bisa dilakukan melalui rehabilitasi, pembinaan, atau penjara. Tujuan utamanya adalah agar pelaku dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak lagi melakukan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.
NPM : 2215031115
Kelas : PSTE B
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab : hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel di atas yaitu pemahaman lebih dalam tentang bagaimana revisi UU yang tidak tepat dapat mengancam integritas konstitusi Indonesia. Artikel tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana revisi UU yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi, persamaan, dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Konstitusi.
Hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel:
1.) Transparansi dan partisipasi publik: Dalam proses pembentukan undang-undang seperti UU Cipta Kerja, perlu adanya transparansi dan partisipasi publik yang lebih terbuka dan luas. Hal ini penting agar masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif sehingga undang-undang yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara lebih baik.
2.) Perlindungan hak tenaga kerja: Dalam konteks UU Cipta Kerja, perlindungan hak tenaga kerja menjadi salah satu aspek yang menjadi sorotan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam memastikan bahwa hak-hak tenaga kerja terlindungi dengan baik, seperti melalui penegakan hukum yang tegas dan adil serta peningkatan pengawasan terhadap praktik-praktik yang melawan hak tenaga kerja.
3.) Perlindungan lingkungan hidup: Salah satu kritik terhadap UU Cipta Kerja terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat regulasi terkait dengan lingkungan hidup dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar regulasi tersebut.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab : Konstitusi adalah sebuah dokumen hukum yang memuat aturan-aturan dasar tentang bagaimana suatu negara harus dijalankan dan bagaimana kekuasaan harus didistribusikan di dalamnya.
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara terletak pada fungsinya sebagai instrumen hukum tertinggi yang mengatur bagaimana negara harus dijalankan dan mengikat seluruh warga negara serta pihak-pihak yang berkepentingan. Konstitusi juga berperan dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, serta meminimalkan konflik politik dan sosial di dalam suatu negara.
Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah konstitusi yang menjadi dasar negara dan hukum tertinggi di Indonesia. UUD NRI 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, dan tata cara pembentukan dan pelaksanaan undang-undang. UUD NRI 1945 juga menjamin hak-hak dasar warga negara dan memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, UUD NRI 1945 sangat penting bagi keberlangsungan dan kestabilan negara Indonesia.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab : Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
1. Melanggar hak asasi manusia
2. Menyalahgunakan kekuasaan
3. Korupsi dan nepotisme
4. Tidak menghormati aturan hukum yang telah ditetapkan
5. Melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu
6. Tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, namun memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu
Dalam kasus-kasus di atas, hukuman yang diberikan tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pada umumnya, hukuman yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan contoh bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama.
Namun, dalam beberapa kasus, pelaku juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kehidupannya. Ini bisa dilakukan melalui rehabilitasi, pembinaan, atau penjara. Tujuan utamanya adalah agar pelaku dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak lagi melakukan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.
Nama : Agita Rahmawati
NPM : 2215031115
Kelas : PSTE B
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Jawab : Tanggapan saya mengenai isi berita tersebut yaitu setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Karena upaya melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi berpotensi tidak aman atau berujung ricuh bisa dianggap sebagai eksploitasi anak apalagi anak-anak belum mengerti.
Beberapa hal positif yang bisa saya ambil dari berita ini, yaitu pertama, tindakan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, untuk meminta agar anak-anak tidak dilibatkan dalam aksi demonstrasi menunjukkan kepedulian dan kekhawatiran terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa ia menghargai hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Kedua, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan dalam aksi demonstrasi, sehingga tidak merugikan masyarakat dan fasilitas umum.
2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Jawab : Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum, solusinya adalah dengan mengedepankan nilai-nilai keamanan, ketertiban, dan keteraturan dalam setiap aksi demonstrasi. Pelaku aksi harus mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku, serta menghindari tindakan kekerasan dan merusak fasilitas umum. Selain itu, perlu ada pengawasan dari pihak berwenang untuk memastikan keamanan dan keteraturan dalam aksi demonstrasi.
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Jawab : Kewajiban dasar manusia adalah hakikat kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban dasar manusia antara lain meliputi kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, menjaga perdamaian dan keamanan, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta memenuhi kewajiban sosial. Kewajiban dasar manusia tidak menjadikan hak itu dibatasi, namun justru saling melengkapi dan memperkuat hak asasi manusia. Kewajiban dasar manusia mengingatkan setiap individu bahwa hak-hak yang dimilikinya harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan.
NPM : 2215031115
Kelas : PSTE B
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Jawab : Tanggapan saya mengenai isi berita tersebut yaitu setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Karena upaya melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi berpotensi tidak aman atau berujung ricuh bisa dianggap sebagai eksploitasi anak apalagi anak-anak belum mengerti.
Beberapa hal positif yang bisa saya ambil dari berita ini, yaitu pertama, tindakan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, untuk meminta agar anak-anak tidak dilibatkan dalam aksi demonstrasi menunjukkan kepedulian dan kekhawatiran terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa ia menghargai hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Kedua, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan dalam aksi demonstrasi, sehingga tidak merugikan masyarakat dan fasilitas umum.
2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Jawab : Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum, solusinya adalah dengan mengedepankan nilai-nilai keamanan, ketertiban, dan keteraturan dalam setiap aksi demonstrasi. Pelaku aksi harus mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku, serta menghindari tindakan kekerasan dan merusak fasilitas umum. Selain itu, perlu ada pengawasan dari pihak berwenang untuk memastikan keamanan dan keteraturan dalam aksi demonstrasi.
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Jawab : Kewajiban dasar manusia adalah hakikat kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban dasar manusia antara lain meliputi kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, menjaga perdamaian dan keamanan, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta memenuhi kewajiban sosial. Kewajiban dasar manusia tidak menjadikan hak itu dibatasi, namun justru saling melengkapi dan memperkuat hak asasi manusia. Kewajiban dasar manusia mengingatkan setiap individu bahwa hak-hak yang dimilikinya harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan.
Nama : Agita Rahmawati
NPM : 2215031115
Kelas : PSTE B
NPM : 2215031115
Kelas : PSTE B
Nama : Agita Rahmawati
NPM : 2215031115
Kelas : PSTE B
1. Pendapat saya mengenai kasus penolakan jenazah korban covid-19 yg terjadi di Jawa Tengah sangat tidak berperikemanusiaan dan tidak menghargai sesama. Saya prihatin dengan terjadinya penolakan tersebut, apalagi korban adalah seorang perawat yg merupakan garda terdepan dalam menangani pasien covid-19. Kasus ini berkorelasi dengan implemantasi nilai pancasila sila ke-2, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dimana penolakan ini sangat tidak beradab, tidak pantas untuk ditiru, dan tidak adil. Seharusnya para masyarakat bisa menghargai, dan berperilaku adil untuk membiarkan pemakaman, apalagi pemakaman jenazah ini pasti dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.
2. Saya setuju dengan saran Pak Bambang, yaitu untuk memberi pendidikan karakter di sekolah-sekolah, dan kepada masyarakat agar bisa lebih menghargai, berkarakter dan bermoral baik.
Karena hal tersebut masih sangat kurang di lingkungan kita, dan apabila sudah diterapkannya pendidikan karakter, maka akan lebih terjadi sikap saling menghargai sesama, dan bersikap adil dengan yang lain.
3. Menurut saya, Iya. Hal tersebut termasuk pelanggaran pancasila sila ke-2, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena setiap manusia memiliki hak asasi manusia, dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, kita wajib menghormati, dan menjunjung tinggi hak, serta mampu bersikap adil. Apalagi sebagai keluarga dari korban mempunyai hak akan keadilan tersebut, untuk memakamkan jenazahnya.
NPM : 2215031115
Kelas : PSTE B
1. Pendapat saya mengenai kasus penolakan jenazah korban covid-19 yg terjadi di Jawa Tengah sangat tidak berperikemanusiaan dan tidak menghargai sesama. Saya prihatin dengan terjadinya penolakan tersebut, apalagi korban adalah seorang perawat yg merupakan garda terdepan dalam menangani pasien covid-19. Kasus ini berkorelasi dengan implemantasi nilai pancasila sila ke-2, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dimana penolakan ini sangat tidak beradab, tidak pantas untuk ditiru, dan tidak adil. Seharusnya para masyarakat bisa menghargai, dan berperilaku adil untuk membiarkan pemakaman, apalagi pemakaman jenazah ini pasti dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.
2. Saya setuju dengan saran Pak Bambang, yaitu untuk memberi pendidikan karakter di sekolah-sekolah, dan kepada masyarakat agar bisa lebih menghargai, berkarakter dan bermoral baik.
Karena hal tersebut masih sangat kurang di lingkungan kita, dan apabila sudah diterapkannya pendidikan karakter, maka akan lebih terjadi sikap saling menghargai sesama, dan bersikap adil dengan yang lain.
3. Menurut saya, Iya. Hal tersebut termasuk pelanggaran pancasila sila ke-2, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena setiap manusia memiliki hak asasi manusia, dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, kita wajib menghormati, dan menjunjung tinggi hak, serta mampu bersikap adil. Apalagi sebagai keluarga dari korban mempunyai hak akan keadilan tersebut, untuk memakamkan jenazahnya.