Nama : Kadek Savitri
NPM : 2215061120
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika

1. Pada artikel tersebut, memberitakan tentang konflik yang terjadi di perbatasan Indonesia dengan timor leste yang disebabkan oleh perbedaan etnis, agama, sengketa atas tanah, dan SDA-nya. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konfliks tersebut, namun, hal positif yang dapat dilihat dari permasalah tersebut adalah dengan adanya komunikasi yang jelas dan terarah pada antar kelompok tersebut mampu menyelesaikan masalah yang ada tanpa perlu tindakan yang merugikan. Hal ini menandakan dengan adanya konsepsi wawasan nusantara mampu menimbulkan perdamaian secara aman dan optimal.

2. Menurut pendapat saya, jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara, Indonesia akan mengalami berbagai masalah, seperti Indonesia tidak akan memiliki pandangan yang terintegrasi mengenai keberadaan dan potensi wilayahnya, serta posisinya di kawasan. Indonesia memiliki peran yang penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan yang mengakibatkan stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia dapat terganggu yang dapat berdampak buruk pada sektor pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indonesia akan kesulitan dalam menjaga dan memanfaatkan SDA yang ada dengan bijaksana. Serta terjadi pecah belah keutuhan bangsa dalam keberagaman suku, budaya serta agama di kalangan masyarakat Indonesia.

3. Konflik dapat muncul karena perbedaan pandangan, kepentingan, dan adanya sentimen negatif antara kelompok-kelompok yang berbeda. Konsepsi Wawasan Nusantara menekankan pentingnya memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut, serta mempromosikan rasa persatuan dan kesatuan di antara berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Pada permasalah tersebut, konsepsi wawasan nusantara dapat mencegah konflik tersebut dengan memprioritaskan musyawarah dengan komunikasi antar pihak yang bermasalah dengan seksama serta meluruskan kesalahpahaman yang ada dengan tetap mengutamakan persatuan, pemecahan masalah dengan adil tanpa mengubah kesimbangan kedua belah pihak dengan memperhatikan kepentingan tiap masing masing pihak.

Nama : Kadek Savitri
NPM : 2215061120
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika

Analisis Video : Geopolitik Indonesia
Geopolitik merupakan ilmu penyelenggaraan negara dimana kebijakan yang ada di dalamnya berkaitan dengan masalah pada geografi wilayah bangsa tersebut. Macam-macam Teori Geopolitik, yaitu Teori Geopolitik Fredich Ratzel, Teori Geopolitik Rudolf Kjellen, Teori Geopolitik Karl Haushofer, Teori Geopolitik Halford Mackinder, Teori Geopolitik Alferd Thayer Mahan, Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller

Teori geopoliltik dilaksanakan pertama kali di Indonesia pada pertemuan sidang BPUPKI 1 Juni 1945 oleh Ir. Soekarno. Teori geopolitik Indonesia yang dibahasa ini menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional digunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan dalam menentukan politik nasional dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. Konsep Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia Wawasan nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 1945.

Konsep NKRI dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Sebagai NKRI, kesatuan wilayah Indonesia mencakup Kesatuan politik, Kesatuan hukum, Kesatuan sosial-budaya, Kesatuan pertahanan-keamanan

Nama : Kadek Savitri
NPM : 2215061120
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika

Analisis Jurnal : Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara

Perlindungan hukum adalah suatu sistem dan mekanisme yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak-hak individu dan kepentingan masyarakat secara adil dan setara. Ini artinya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum, baik itu dari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun tindakan yang merugikan orang lain.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, seperti faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Namun, masalah utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah pada kualitas manusia yang menjalankan hukum, seperti lemahnya pemahaman agama dan ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan sebagainya.

Di Indonesia, masih banyak masalah dalam penegakan hukum dan perlindungan negara, seperti kasus korupsi, pelanggaran HAM, sistem peradilan yang lambat, kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur, serta penegakan hukum. Masalah ini menjadi perhatian serius pemerintah, dan Presiden Jokowi telah membentuk lembaga hukum untuk menyelesaikan beberapa masalah tersebut.Namun, permasalah ini tidak luput dari kurangnya penegakkan hukum pada golongan atas masyarakat sehingga membuat ketidakseimbangan hukum, hal ini perlu diatasi dengan tegas. Masalah penegakan hukum di Indonesia harus segera diatasi untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Nama : Kadek Savitri
NPM : 2215061120
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika

Supremasi hukum adalah sebuah prinsip yang menempatkan hukum sebagai bagian yang paling tertinggi di atas semua peraturan atau otoritas, termasuk pemerintah dan individu. Di Indonesia. Hal ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Supremasi hukum penting bagi terciptanya negara yang stabil dan berperadaban, melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa pemerintah dan pejabatnya tidak dapat bertindak semaunya. Kesuksesan dan kemajuan hukum Indonesia dalam hal supremasi hukum dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi, perlindungan hak asasi manusia yang memadai, peningkatan sistem peradilan, dan pengadopsian teknologi. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang dicari di tengah-tengah dunia modern yang kompleks.

Supremasi hukum ini sangat penting bagi terciptanya negara yang stabil dan berperadaban, karena prinsip ini menjamin perlindungan hak-hak individu, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia. Hal ini juga memastikan bahwa pemerintah dan pejabatnya tidak dapat bertindak semaunya, dan harus tunduk pada hukum yang sama dengan warga negara lainnya.

Di Indonesia, keberhasilan dan kemajuan hukum dalam hal supremasi hukum dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi oleh masyarakat dan pemerintah, perlindungan hak asasi manusia, peningkatan sistem peradilan, dan adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem peradilan.

Reformasi hukum yang dimulai sejak 1998 telah membuka babak baru bagi hukum Indonesia. Slogan reformasi adalah "demokrasi dan desentralisasi" yang berarti transisi ke rezim politik yang lebih demokratis dan penyerahan kekuasaan pemerintah kepada daerah otonom. Adanya pembangunan masyarakat madani atau civil society juga telah membuka koridor-koridor baru yang membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Dengan demikian, kita perlu memperhatikan perkembangan hukum dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dalam penerapan hukum agar terciptanya hukum yang adil dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Nama : Kadek Savitri
NPM : 2215061120
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika

Analisis Video
Supremasi hukum adalah prinsip yang menempatkan hukum pada bagian tertinggi dari segala peraturan yang ada, bahkan di atas penguasa atau individu tertinggi dalam suatu negara. Dengan prinsip ini, hukum menjadi kedudukan yang teratas dan berlaku untuk semua kalangan dan seluruh lapisan masyarakat, tanpa tergantung dengan tingkatan jabatan atau kekuasannya. Tujuan utama dari supremasi hukum adalah menempatkan hukum di tingkatan tertingginya, sehingga posisi hukum tidak dapat digoyahkan atau diubah tanpa persetujuan dan kesepakatan dari pihak yang berwenang dan disetujui dari semua belah pihak dan seluruh lapisan masyarakat. Supremasi hukum juga menjamin bahwa kekuasaan dan tindakan pemerintah harus selalu tunduk pada hukum yang berlaku, dan bahwa hukum harus dihasilkan melalui proses yang adil, transparan, dan demokratis.

Supremasi hukum itu penting untuk memastikan hukum di negara kita berjalan dengan baik. Artinya, hukum harus di atas segalanya dan melindungi semua orang tanpa pandang bulu. Kita butuh hukum supaya kehidupan di negara kita teratur dan tidak berantakan. Tapi, kadang-kadang hukumnya tidak cukup kuat dan bisa membuat kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan prinsip Supremasi Hukum untuk membuat hukum lebih kuat dan bisa memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat. Prinsip ini juga memastikan bahwa semua orang, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Supremasi Hukum penting untuk menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat kita.