Nama : Fauza Subhan Irawan
NPM : 2216031086
Kelas : Reguler B
NPM : 2216031086
Kelas : Reguler B
Posts made by Fauza Subhan Irawan
NAMA : Fauza Subhan Irawan
NPM : 2216031086
KELAS : Reguler B
NPM : 2216031086
KELAS : Reguler B
Nama : Fauza Subhan Irawan
NPM : 2216031086
Kelas : Reguler B
Analisis video tentang Identitas Nasional
NPM : 2216031086
Kelas : Reguler B
Analisis video tentang Identitas Nasional
Identitas nasional diartikan sebagai hal yang mendasari suatu negara serta memberi perbedaan dari negara lain, selain itu juga dapat menggambarkan siapa diri kita yang sebenarnya. Identitas nasional adalah hal yang penting untuk menjaga keutuhan bangsa.
Terdapat identitas-identitas yang mencirikan suatu negara yaitu; suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Indentitas Nasional tercantum pada pasal 35 dan 36C. Jati diri Indonesia ditunjukkan melalui 10 hal yaitu, bahasa persatuan (bahasa Indonesia), bendera merah putih, Indonesia Raya, Lambang negara (Pancasila), Semboyan Bhineka tunggal ika, dasar falsafah (Pancasila), Konstitusi hukum dasar negara (UUD 1945), bentuk (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Konsepsi (Wawasan Nusantara), Kebudayaan daerah yang diterima (Kebudayaan Nasional).
Terdapat identitas-identitas yang mencirikan suatu negara yaitu; suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Indentitas Nasional tercantum pada pasal 35 dan 36C. Jati diri Indonesia ditunjukkan melalui 10 hal yaitu, bahasa persatuan (bahasa Indonesia), bendera merah putih, Indonesia Raya, Lambang negara (Pancasila), Semboyan Bhineka tunggal ika, dasar falsafah (Pancasila), Konstitusi hukum dasar negara (UUD 1945), bentuk (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Konsepsi (Wawasan Nusantara), Kebudayaan daerah yang diterima (Kebudayaan Nasional).
NAMA : Fauza Subhan Irawan
NPM : 2216031086
KELAS : Reguler B
NPM : 2216031086
KELAS : Reguler B
Nama : Fauza Subhan Irawan
NPM : 2216031086
Kelas : Reguler B
Analisis Jurnal tentang “Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani”
Menurut Edmonson, pengertian kewarganegaraan selalu diartikan sebagai ilmu administrasi dan kewarganegaraan dalam kaitannya dengan tugas, hak, dan hak istimewa warga negara. Dimond merasa menarik bahwa kewarganegaraan terkait dengan kegiatan belajar di sekolah, karena pentingnya disiplin ilmu ini bagi kehidupan warga satu sama lain dan dengan negara tempat mereka berada. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan keputusan di suatu negara. Demokrasi tidak langsung, di sisi lain, adalah demokrasi yang secara tidak langsung melibatkan rakyat negara dalam pengambilan keputusan.
Dalam demokrasi tidak langsung rakyat menunjuk wakil-wakil yang dipercaya untuk menyampaikan keinginan dan keinginannya, maka dalam demokrasi tidak langsung wakil-wakil ikut serta secara langsung sebagai perantara atas nama seluruh rakyat. Kepentingan masyarakat umum harus menjadi basis politik terpenting dari pemerintahan yang demokratis.
Kemajemukan Indonesia dapat menjadi aset potensial bagi masa depan demokrasi Indonesia. Kedua, refleksi. Semangat musyawarah membutuhkan kesadaran dan kedewasaan dari warga negara untuk secara damai dan bebas menerima kemungkinan negosiasi dan kompromi sosial dan politik dalam setiap keputusan bersama. Namun, demokrasi juga membutuhkan kekuatan dan dukungan negara sebagai instrumen negara yang berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan demokrasi lebih lanjut. Terkait dengan dukungan terhadap prinsip demokrasi, partisipasi warga sangat penting bagi negara untuk menindak tegas kegiatan kelompok yang berusaha merusak prinsip demokrasi. Pandangan dan tindakan sektarian yang memaksakan kehendak kelompok atas nama kepentingan umum dapat digolongkan sebagai hal yang dapat merusak kemurnian demokrasi.
Di bawah Presiden Soeharto pada era Orde Baru tidak dikenal istilah partai oposisi, bahkan beberapa gerakan yang menentang kebijakan pemerintah dianggap anti pembangunan bahkan anti Pancasila. Pemerintah Orde Baru tidak segan-segan memadamkan inisiatif masyarakat yang dianggap anti pemerintah Orde Baru dengan pendekatan keamanan kekerasan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pada masa ini kepemimpinan Presiden Soeharto digantikan oleh B. J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, penilaian atas kebijakan pemerintah Orde Baru bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sama pentingnya dengan perubahan undang-undang, pemerintah juga meratifikasi beberapa perjanjian HAM internasional selama masa reformasi ini untuk mendukung perwujudan HAM di Indonesia.
NPM : 2216031086
Kelas : Reguler B
Analisis Jurnal tentang “Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani”
Menurut Edmonson, pengertian kewarganegaraan selalu diartikan sebagai ilmu administrasi dan kewarganegaraan dalam kaitannya dengan tugas, hak, dan hak istimewa warga negara. Dimond merasa menarik bahwa kewarganegaraan terkait dengan kegiatan belajar di sekolah, karena pentingnya disiplin ilmu ini bagi kehidupan warga satu sama lain dan dengan negara tempat mereka berada. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan keputusan di suatu negara. Demokrasi tidak langsung, di sisi lain, adalah demokrasi yang secara tidak langsung melibatkan rakyat negara dalam pengambilan keputusan.
Dalam demokrasi tidak langsung rakyat menunjuk wakil-wakil yang dipercaya untuk menyampaikan keinginan dan keinginannya, maka dalam demokrasi tidak langsung wakil-wakil ikut serta secara langsung sebagai perantara atas nama seluruh rakyat. Kepentingan masyarakat umum harus menjadi basis politik terpenting dari pemerintahan yang demokratis.
Kemajemukan Indonesia dapat menjadi aset potensial bagi masa depan demokrasi Indonesia. Kedua, refleksi. Semangat musyawarah membutuhkan kesadaran dan kedewasaan dari warga negara untuk secara damai dan bebas menerima kemungkinan negosiasi dan kompromi sosial dan politik dalam setiap keputusan bersama. Namun, demokrasi juga membutuhkan kekuatan dan dukungan negara sebagai instrumen negara yang berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan demokrasi lebih lanjut. Terkait dengan dukungan terhadap prinsip demokrasi, partisipasi warga sangat penting bagi negara untuk menindak tegas kegiatan kelompok yang berusaha merusak prinsip demokrasi. Pandangan dan tindakan sektarian yang memaksakan kehendak kelompok atas nama kepentingan umum dapat digolongkan sebagai hal yang dapat merusak kemurnian demokrasi.
Di bawah Presiden Soeharto pada era Orde Baru tidak dikenal istilah partai oposisi, bahkan beberapa gerakan yang menentang kebijakan pemerintah dianggap anti pembangunan bahkan anti Pancasila. Pemerintah Orde Baru tidak segan-segan memadamkan inisiatif masyarakat yang dianggap anti pemerintah Orde Baru dengan pendekatan keamanan kekerasan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pada masa ini kepemimpinan Presiden Soeharto digantikan oleh B. J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, penilaian atas kebijakan pemerintah Orde Baru bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sama pentingnya dengan perubahan undang-undang, pemerintah juga meratifikasi beberapa perjanjian HAM internasional selama masa reformasi ini untuk mendukung perwujudan HAM di Indonesia.