NAMA : Naghmah Syifa Bilqis
NPM : 2217011072
KELAS : C
NPM : 2217011072
KELAS : C
Posts made by Naghmah Syifa Bilqis
NAMA : Naghmah Syifa Bilqis
NPM : 2217011072
KELAS : C
NPM : 2217011072
KELAS : C
1. Berita tersebut menggambarkan sikap tegas dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang menghargai hak masyarakat untuk berekspresi melalui demonstrasi, namun menegaskan bahwa anak-anak sebaiknya tidak terlibat karena mereka belum memiliki pemahaman yang cukup tentang isu politik yang kompleks. Dari pernyataan tersebut, terdapat tiga hal positif yang dapat diambil, yaitu perlindungan anak yang lebih maksimal, pendekatan edukatif untuk membimbing generasi muda dalam memahami konteks serta dampak isu sosial-politik secara bertahap, dan upaya menjaga kondisi kota dengan menghindari kericuhan serta kerusakan fasilitas umum.
2. Solusi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum adalah mengumpulkan data, fakta, dan argumen yang kuat; menggunakan bahasa yang santun, menyampaikan pendapat secara konstruktif, dan memahami serta mematuhi norma, aturan, serta tata tertib yang berlaku di ruang publik.
3. Kewajiban dasar manusia mencakup tanggung jawab untuk menjaga kehidupan dan kesehatan, menghormati hak serta martabat orang lain, menaati aturan dan norma sosial, berkontribusi pada kesejahteraan bersama, dan melestarikan lingkungan hidup. Hak asasi manusia memang melekat pada setiap individu, namun hak tersebut dijalankan dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial sehingga tidak mengganggu kepentingan umum. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan hak individu dapat dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan orang lain atau mengganggu ketertiban umum.
2. Solusi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum adalah mengumpulkan data, fakta, dan argumen yang kuat; menggunakan bahasa yang santun, menyampaikan pendapat secara konstruktif, dan memahami serta mematuhi norma, aturan, serta tata tertib yang berlaku di ruang publik.
3. Kewajiban dasar manusia mencakup tanggung jawab untuk menjaga kehidupan dan kesehatan, menghormati hak serta martabat orang lain, menaati aturan dan norma sosial, berkontribusi pada kesejahteraan bersama, dan melestarikan lingkungan hidup. Hak asasi manusia memang melekat pada setiap individu, namun hak tersebut dijalankan dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial sehingga tidak mengganggu kepentingan umum. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan hak individu dapat dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan orang lain atau mengganggu ketertiban umum.
Nama: Naghmah Syifa Bilqis
NPM: 2217011072
Kelas: C
Hadir
NPM: 2217011072
Kelas: C
Hadir
1. Masyarakat aktif menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi dan upaya pengujian judicial review ke MK, menunjukkan partisipasi publik dalam menjaga konstitusi. Hal yang harus dibenahi adalah transparansi dan partisipasi publik dengan mewajibkan konsultasi publik dan keterbukaan dokumen RUU sebelum disahkan, kembalikan kewajiban DPR dan Presiden menindaklanjuti putusan MK, mengabaikan konstitusi. Selain itu, tetapkan batas usia maksimal dan larang perpanjangan masa jabatan hakim agar tidak terjadi penurunan kualitas putusan.
2. Hakikat konstitusi adalah sebagai hukum dasar tertinggi yang menjadi pondasi bernegara. Ia berfungsi sebagai kontrak sosial antara negara dan warganya, sekaligus menjadi pembatas kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Konstitusi juga mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, seperti yang terlihat dalam UUD NRI 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara. Konstitusi ini melindungi hak-hak dasar warga negara, mulai dari kebebasan beragama hingga hak mendapatkan pendidikan. Salah satu fungsi terpentingnya adalah mencegah tirani kekuasaan melalui sistem checks and balances antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi juga berperan sebagai penjaga stabilitas nasional. Ia menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan konflik, seperti melalui pengaturan otonomi daerah yang mencegah disintegrasi. Sebagai landasan reformasi hukum, UUD 1945 memastikan perubahan sistem negara tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusional. Masyarakat pun dapat menggunakan konstitusi sebagai alat kontrol terhadap pemerintah, terutama melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi.
3. contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional: menggelapkan dana bansos atau proyek infrastruktur, membeli suara atau memberikan fasilitas ilegal untuk memenangkan pemilu, memengaruhi hakim atau jaksa dalam suatu perkara hukum, dan memblokir media kritis atau mengkriminalisasi aktivis.
Hukuman maksimal layak diberikan jika termasuk pelanggaran berat (korupsi besar, pelanggaran HAM), disengaja & berulang (tidak ada itikad baik untuk berubah), merugikan kepentingan publik (contoh: korupsi dana bansos di masa krisis).
Kesempatan memperbaiki diri bisa diberikan jika termasuk pelanggaran ringan & pertama kali, ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahan (mengembalikan kerugian negara, meminta maaf publik), tidak merusak demokrasi & HAM.
2. Hakikat konstitusi adalah sebagai hukum dasar tertinggi yang menjadi pondasi bernegara. Ia berfungsi sebagai kontrak sosial antara negara dan warganya, sekaligus menjadi pembatas kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Konstitusi juga mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, seperti yang terlihat dalam UUD NRI 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara. Konstitusi ini melindungi hak-hak dasar warga negara, mulai dari kebebasan beragama hingga hak mendapatkan pendidikan. Salah satu fungsi terpentingnya adalah mencegah tirani kekuasaan melalui sistem checks and balances antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi juga berperan sebagai penjaga stabilitas nasional. Ia menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan konflik, seperti melalui pengaturan otonomi daerah yang mencegah disintegrasi. Sebagai landasan reformasi hukum, UUD 1945 memastikan perubahan sistem negara tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusional. Masyarakat pun dapat menggunakan konstitusi sebagai alat kontrol terhadap pemerintah, terutama melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi.
3. contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional: menggelapkan dana bansos atau proyek infrastruktur, membeli suara atau memberikan fasilitas ilegal untuk memenangkan pemilu, memengaruhi hakim atau jaksa dalam suatu perkara hukum, dan memblokir media kritis atau mengkriminalisasi aktivis.
Hukuman maksimal layak diberikan jika termasuk pelanggaran berat (korupsi besar, pelanggaran HAM), disengaja & berulang (tidak ada itikad baik untuk berubah), merugikan kepentingan publik (contoh: korupsi dana bansos di masa krisis).
Kesempatan memperbaiki diri bisa diberikan jika termasuk pelanggaran ringan & pertama kali, ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahan (mengembalikan kerugian negara, meminta maaf publik), tidak merusak demokrasi & HAM.