NAMA : LAURA MAYLANI
NPM : 2215061055
KELAS : PSTI C
PRODI : Teknik Informatika

Polisi Indonesia tetap menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 secara jelas menyatakan:
“Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah dan wajib mentaati hukum itu dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.” Ini berarti bahwa semua warga negara menikmati persamaan yang sama di depan hukum dan pemerintah. Hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah dan warga.

Menurut Muladi, penerapan hukum itu sendiri harus dilihat dari tiga dimensi. Dimensi pertama, penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif, artinya penerapan seluruh aturan hukum mencerminkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana. Selain itu, penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrasi, yang mencakup interaksi antara berbagai lembaga kepolisian yang membentuk subsistem bidang hukum di atas, dan terakhir, penerapan hukum pidana adalah sistem sosial, sehingga ada perasaan bahwa elemen yang berbeda juga harus dipertimbangkan ketika mendefinisikan kejahatan. perspektif yang berlaku di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan hasil umum dari interaksi antara hukum, praktik administrasi dan aktor sosial.

Masalah umum di negara berkembang, khususnya Indonesia, adalah kualitas sumber daya manusia yang menjadi lembaga kepolisian itu sendiri. Petugas polisi bisa menjadi orang pertama yang bertindak sebagai panutan. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan memenuhi perannya sebagai mediator keadilan. Lemahnya pola pikir penegakan hukum disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pemahaman tentang agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak jelas, dll. Oleh karena itu diperlukan suatu langkah untuk mengatasi masalah SDM ini.

NAMA: Muhammad Aryudha Pratama
NPM: 2215061055
KELAS: PSTI C
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Rule of law adalah konsep bahwa hukum harus menjadi kekuatan yang mengatur dan mengatur perilaku masyarakat, termasuk pemerintah dan para pejabatnya. Dalam suatu sistem yang berdasarkan pada aturan hukum, tidak ada individu atau kelompok yang dikecualikan dari menaati hukum atau bertindak di luar hukum.

Hasil analisis negara hukum menunjukkan bahwa asas ini penting untuk mewujudkan negara yang stabil dan beradab. Supremasi hukum memastikan perlindungan hak-hak individu, kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Hal ini juga memastikan bahwa pemerintah dan pejabatnya tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan harus tunduk pada hukum yang sama dengan warga negara lainnya. Meskipun supremasi hukum merupakan prinsip yang penting, penerapannya seringkali sulit. Berbagai faktor dapat menghambat pelaksanaan negara hukum, seperti korupsi, kelemahan sistem hukum, dan campur tangan politik. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus terus berupaya memperkuat dan mendukung supremasi hukum dalam sistemnya.

NAMA : Muhammad Aryudha Pratama
NPM : 2215061055
KELAS : PSTI C
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

Nama : Muhammad Aryudha Pratama
NPM : 2215061055
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika


. Adapun analisis yang dapat saya tulis yaitu sebagai bertikut :

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Setelah membaca artikel “Konflik Masyarakat Perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Upaya Penyelesaiannya”, saya merasa artikel ini memberikan gambaran yang jelas dan detail tentang konflik perbatasan Indonesia-Timor Leste dan upaya yang dilakukan. dilakukan untuk mengatasinya. Hal ini dikarenakan Indonesia dan Timur-Timur tidak menyepakati batas-batas wilayah kedua belah pihak dan juga adanya salah pengertian atau salah paham antara pihak-pihak yang seperti wilayah netral yang menurut Indonesia merupakan wilayah bukan wilayah Indonesia dan juga Timur-Timur, sedangkan menurut Timur-Timur daerah netral adalah daerah terkait yang digunakan PBB sebagai daerah koordinasi. 

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Yakni, menurut pemahaman mereka, pandangan nusantara adalah persepsi bahwa Indonesia adalah satu kesatuan, sekalipun banyak perbedaan. Konsep Wawasan Nusantara memberikan kerangka kerja sama dan persatuan antara berbagai wilayah di Indonesia, mempromosikan keragaman dan menghormati kepentingan bersama untuk stabilitas dan kemajuan yang lebih baik. 

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel di atas?
Pemahaman wawasan nusantara dapat membantu mencegah timbulnya konflik masyarakat dengan mengedepankan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga keragaman budaya dan etnis di wilayah perbatasan. Mempertimbangkan keunggulan dan keragaman wilayah perbatasan, konflik dapat dicegah melalui tindakan diplomasi, penyelesaian masalah yang adil, dan pembangunan sosial ekonomi yang inklusif untuk kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan.

Nama :Muhammad Aryudha Pratama
NPM : 2215061055
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

Geopolitik adalah studi tentang hubungan antara faktor geografis, kekuatan politik, ekonomi dan strategi dalam konteks hubungan internasional. Geopolitik berusaha untuk memahami bagaimana faktor geografis seperti lokasi, perbatasan, sumber daya alam, iklim dan topografi dapat mempengaruhi kekuasaan, politik dan dinamika hubungan antar negara. 

Macam-Macam Teori Geopolitik yang ada yaitu,
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
3. Teori Geopolitik Karl Haushofer
4. Teori Geopolitik Halford Mackinder
5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan

Konsep wawasan geopolitik Indonesia mencerminkan pandangan strategis negara ini dalam mengelola hubungan dengan negara-negara tetangga, menjaga kedaulatan wilayah, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Melalui konsep ini, Indonesia mengakui pentingnya menjaga stabilitas regional, memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah, serta membangun kerjasama yang harmonis dengan negara-negara lain.

Salah satu prinsip sentral dalam konsep wawasan geopolitik Indonesia adalah pemeliharaan kedaulatan dan integritas wilayah. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan dalam menjaga perbatasan dan keutuhan wilayahnya. Dengan memperkuat pertahanan nasional dan menjaga stabilitas dalam negeri, Indonesia berkomitmen untuk melindungi kedaulatan negara serta menghormati perbatasan yang diakui secara internasional.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki konsep visi geopolitik yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam laut secara berkelanjutan. Melalui kerja sama maritim dengan negara tetangga dan mitra internasional, Indonesia bertujuan untuk menjaga kedaulatan maritim, melindungi lingkungan laut, dan mengamankan jalur perdagangan maritim yang penting. Negara ini juga mendukung penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan penduduk Indonesia.