Menurut saya antara Pancasila dengan UUD 1945 sangat memiliki keterkaitan dan saling melengkapi antar keduanya. Adanya Pancasila dan UUD 1945 merupakan hasil dari usulan/aspirasi tokoh-tokoh pendiri bangsa terdahulu dengan diadakannya sidang seperti sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, sedangkan UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pembukaan ini memperkuat kedudukan Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi yang tidak dapat diganggu gugat untuk kebelangsungan hidup NKRI. Pancasila menjadi pedoman Indonesia untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila menjadi jiwa yang memberikan semangat dan nilai-nilai luhur, nilai nilai ini menjadi dasar pembentukan dan penafsiran hukum di Indonesia sedangkan UUD 1945 memberikan bentuk konkret/implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Setiap pasal dalam UUD 1945 pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang berdasarkan Pancasila. Contohnya sila ke-4 tentang kedaulatan rakyat, dalam UUD 1945 diimplementasikannya dengan demokrasi, mekanisme pemilihan umum, dll. Sila ke-5 tentang keadilan sosial dalam UUD 1945 diimplementasikan melalui peraturan Hak Asasi Manusia(HAM), kesejahteraan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dll. Dan masih banyak lagi contohnya. Pancasila dan UUD 1945 keduanya saling melengkapi dan menjadi pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara.
Posts made by SUCI FITRIA INSANI
Setelah saya menyimak video tersebut, saya setuju kita perlu pemahaman dan pengenalan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa diajarkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menghargai keberagaman budaya dan agama di Indonesia serta menjunjung tinggi toleransi dan sikap saling menghormati. Mahasiswa diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang harus dipatuhi dan dijalankan. Pancasila memiliki peranan penting dalam membangun karakter serta membentuk sikap dan tindakan yang baik. Pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri secara sungguh-sungguh.
Capaian dalam memahami mata kuliah Pancasila ini adalah mengetahui pengetahuan dan kemampuan dasar pancasila sebagai dasar filsafat negara dan ideologi negara dan dasar kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mampu menganalisi visi misi pendidikan pancasila, kajian ilmiah pancasila, sistem nilai pancasila, ideologi negara, dan menganalisis UUD 1945.
Capaian dalam memahami mata kuliah Pancasila ini adalah mengetahui pengetahuan dan kemampuan dasar pancasila sebagai dasar filsafat negara dan ideologi negara dan dasar kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mampu menganalisi visi misi pendidikan pancasila, kajian ilmiah pancasila, sistem nilai pancasila, ideologi negara, dan menganalisis UUD 1945.
Menurut pendapat saya, saat ini dinamika dan tantangan Pancasila menjadi permasalahan di negara Indonesia karena dipengaruhi banyak hal baik dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri, permasalahan berdasarkan nilai-nilai Pancasila diantaranya:
1. Ketuhanan yang Maha Esa
Beberapa kasus bom bunuh diri yang mengatasnamakan agama telah terjadi di Indonesia, seringkali terjadi kasus penghinaan terhadap agama tertentu, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Tindakan ini dapat memicu konflik horizontal dan merusak kerukunan umat beragama, penolakan pembangunan rumah ibadah yang mana jelas hal ini bertentangan dengan sila pertama Indonesia, diskriminasi antar umat beragama, tidak adanya toleransi antar umat beragama dengan penistaan agama, terjadi misinterpretasi terhadap ajaran agama yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu, munculnya kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama untuk melakukan tindakan kekerasan. Keberagaman agama di Indonesia menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Munculnya paham radikalisme dan intoleransi dapat mengancam kerukunan umat beragama. Hal ini tentunya merupakan tantangan pancasila terutama sila pertama dalam berketuhanan dan beragama di Indonesia, yang mana terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.
Upaya Mengatasinya :
Pendidikan agama harus diberikan sejak dini dan menekankan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan saling menghormati antar umat beragama. Pemerintah harus tegas dalam menindak segala bentuk pelanggaran hukum yang berkaitan dengan agama, seperti ujaran kebencian dan tindakan kekerasan. Membuat dialog antar umat beragama untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Masyarakat pula penting untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati perbedaan agama, saling menghormati dan bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menyaring informasi yang benar dan tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoaks.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Masih sering terjadi diskriminasi terhadap kelompok minoritas ras dan etnis, seperti Papua, Tionghoa, atau suku-suku pedalaman seperti pengucilan bahkan kekerasan fisik, Perempuan masih sering mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti upah yang tidak setara, kesempatan kerja yang terbatas, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penyandang disabilitas seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses fasilitas umum. Selain itu, terjadinya kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara kelompok kaya dan miskin menjadi masalah serius di Indonesia seperti contohnya tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas. Hal ini memperparah ketimpangan sosial. Masih banyaknya kekerasan seperti kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan konflik kekerasan antar kelompok. Dan pelanggaran HAM seperti kasus penghilangan paksa masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia, terutama di masa lalu.
Upaya Mengatasinya :
Penegakan hukum yang tegas dan adil, sistem hukum harus terus diperbaiki agar lebih efektif dan adil, korban pelanggaran HAM harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, aparat penegak hukum harus proaktif dalam mencegah dan menindak segala bentuk kekerasan. Penguatan pendidikan karakter seperti contohnya sejak dini, anak-anak harus diajarkan tentang pentingnya menghargai perbedaan, toleransi, dan keadilan, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang komprehensif tentang hak asasi manusia dan pentingnya menghormatinya. Penguatan lembaga perlindungan, dan juga media massa dapat berperan dalam kampanye anti-diskriminasi dan promosi nilai-nilai kesetaraan.
3. Persatuan Indonesia
Seringkali terjadi kasus konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar kelompok di Indonesia. Pernah pula terjadi kasus separatisme yaitu beberapa kelompok di Indonesia menginkan memisahkan diri dari NKRI, seperti Papua. Paham radikal yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media sosial dapat memicu perpecahan dan konflik sosial. Ujaran kebencian yang ditujukan kepada kelompok tertentu dapat memicu permusuhan dan perpecahan.
Usaha Mengatasinya :
Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan harus menekankan pentingnya keberagaman dan toleransi antar kelompok. Proses pendidikan kewarganegaraan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Pemerintah harus tegas dalam menindak segala bentuk kekerasan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia dapat mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang persatuan dan kesatuan. Perlu adanya inovasi program-program yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan seperti berkolaborasi dengan lembaga untuk mengatasi masalah persatuan dan kesatuan.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Kasus yang sudah tidak asing lagi di Indonesia yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. adanya kasus suap, pemerintah Indonesia seringkali menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang seharusnya untuk rakyat, pejabat pemerintah mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat dalam hal pekerjaan, jabatan atau kepentingan lain. Terjadi intimidasi terhadap pemilih, seperti ancaman kekerasan atau penipuan suara. Lembaga pengawas seperti KPK seringkali menghadapi tekanan politik dan tidak dapat bekerja secara independen. Polarisasi politik yang tajam dapat menghambat proses pengambilan keputusan secara musyawarah. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial dapat memperkeruh suasana politik dan mengancam persatuan bangsa.
Upaya Mengatasinya :
Pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Masyarakat perlu diberikan pendidikan politik yang memadai agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Pelaku korupsi dan pelanggaran hukum lainnya harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Lembaga pengawas seperti KPK harus diberikan kewenangan yang lebih luas dan independen. Pentingnya kesadaran partai politik harus berperan sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Pentingnya kesadaran pemerintah untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan intimidasi. Penerapan sistem pemerintahan elektronik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat dilibatkan dalam pembuatan kebijakan melalui forum musyawarah atau e-partisipasi.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Terdapat kesenjangan yang sangat besar antara kelompok kaya dan miskin. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas. Sumber daya alam seringkali dikuasai oleh segelintir kelompok atau perusahaan besar. Tingginya tingkat pengangguran, terutama di kalangan generasi muda karena adanya batasan umur dan banyaknya persyaratan dalam melamar kerja. Gaji yang rendah, banyak pekerja yang bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan tidak sehat. Penyelewengan dana sosial, adanya korupsi, kolusi, nepotisme. Banyak masyarakat yang kehilangan tanahnya akibat penggusuran atau proyek pembangunan.
Usaha Mengatasinya :
Pemerintah harus fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Pendidikan tentang keadilan sosial harus dimulai sejak dini untuk menanamkan nilai-nilai keadilan pada generasi muda. Pemerintah dapat meningkatkan upah minimum secara berkala untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pemerintah dapat memberikan bantuan sosial atau membuka banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat miskin dan rentan. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan.
Berdasarkan kasus-kasus tersebut, sangatlah jelas bahwa eksistensi Pancasila sebagai dasar atau pedoman negara Indonesia patut dipertanyakan. Kita sebagai Mahasiswa, generasi muda, dan masyarakat Indonesia sudah seharusnya berprilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tak hanya itu, kita juga harus mengawasi jalannya pemerintahan Indonesia dan menjunjung tinggi kebenaran serta keadilan.
1. Ketuhanan yang Maha Esa
Beberapa kasus bom bunuh diri yang mengatasnamakan agama telah terjadi di Indonesia, seringkali terjadi kasus penghinaan terhadap agama tertentu, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Tindakan ini dapat memicu konflik horizontal dan merusak kerukunan umat beragama, penolakan pembangunan rumah ibadah yang mana jelas hal ini bertentangan dengan sila pertama Indonesia, diskriminasi antar umat beragama, tidak adanya toleransi antar umat beragama dengan penistaan agama, terjadi misinterpretasi terhadap ajaran agama yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu, munculnya kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama untuk melakukan tindakan kekerasan. Keberagaman agama di Indonesia menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Munculnya paham radikalisme dan intoleransi dapat mengancam kerukunan umat beragama. Hal ini tentunya merupakan tantangan pancasila terutama sila pertama dalam berketuhanan dan beragama di Indonesia, yang mana terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.
Upaya Mengatasinya :
Pendidikan agama harus diberikan sejak dini dan menekankan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan saling menghormati antar umat beragama. Pemerintah harus tegas dalam menindak segala bentuk pelanggaran hukum yang berkaitan dengan agama, seperti ujaran kebencian dan tindakan kekerasan. Membuat dialog antar umat beragama untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Masyarakat pula penting untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati perbedaan agama, saling menghormati dan bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menyaring informasi yang benar dan tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoaks.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Masih sering terjadi diskriminasi terhadap kelompok minoritas ras dan etnis, seperti Papua, Tionghoa, atau suku-suku pedalaman seperti pengucilan bahkan kekerasan fisik, Perempuan masih sering mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti upah yang tidak setara, kesempatan kerja yang terbatas, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penyandang disabilitas seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses fasilitas umum. Selain itu, terjadinya kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara kelompok kaya dan miskin menjadi masalah serius di Indonesia seperti contohnya tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas. Hal ini memperparah ketimpangan sosial. Masih banyaknya kekerasan seperti kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan konflik kekerasan antar kelompok. Dan pelanggaran HAM seperti kasus penghilangan paksa masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia, terutama di masa lalu.
Upaya Mengatasinya :
Penegakan hukum yang tegas dan adil, sistem hukum harus terus diperbaiki agar lebih efektif dan adil, korban pelanggaran HAM harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, aparat penegak hukum harus proaktif dalam mencegah dan menindak segala bentuk kekerasan. Penguatan pendidikan karakter seperti contohnya sejak dini, anak-anak harus diajarkan tentang pentingnya menghargai perbedaan, toleransi, dan keadilan, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang komprehensif tentang hak asasi manusia dan pentingnya menghormatinya. Penguatan lembaga perlindungan, dan juga media massa dapat berperan dalam kampanye anti-diskriminasi dan promosi nilai-nilai kesetaraan.
3. Persatuan Indonesia
Seringkali terjadi kasus konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar kelompok di Indonesia. Pernah pula terjadi kasus separatisme yaitu beberapa kelompok di Indonesia menginkan memisahkan diri dari NKRI, seperti Papua. Paham radikal yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media sosial dapat memicu perpecahan dan konflik sosial. Ujaran kebencian yang ditujukan kepada kelompok tertentu dapat memicu permusuhan dan perpecahan.
Usaha Mengatasinya :
Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan harus menekankan pentingnya keberagaman dan toleransi antar kelompok. Proses pendidikan kewarganegaraan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Pemerintah harus tegas dalam menindak segala bentuk kekerasan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia dapat mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang persatuan dan kesatuan. Perlu adanya inovasi program-program yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan seperti berkolaborasi dengan lembaga untuk mengatasi masalah persatuan dan kesatuan.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Kasus yang sudah tidak asing lagi di Indonesia yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. adanya kasus suap, pemerintah Indonesia seringkali menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang seharusnya untuk rakyat, pejabat pemerintah mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat dalam hal pekerjaan, jabatan atau kepentingan lain. Terjadi intimidasi terhadap pemilih, seperti ancaman kekerasan atau penipuan suara. Lembaga pengawas seperti KPK seringkali menghadapi tekanan politik dan tidak dapat bekerja secara independen. Polarisasi politik yang tajam dapat menghambat proses pengambilan keputusan secara musyawarah. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial dapat memperkeruh suasana politik dan mengancam persatuan bangsa.
Upaya Mengatasinya :
Pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Masyarakat perlu diberikan pendidikan politik yang memadai agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Pelaku korupsi dan pelanggaran hukum lainnya harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Lembaga pengawas seperti KPK harus diberikan kewenangan yang lebih luas dan independen. Pentingnya kesadaran partai politik harus berperan sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Pentingnya kesadaran pemerintah untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan intimidasi. Penerapan sistem pemerintahan elektronik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat dilibatkan dalam pembuatan kebijakan melalui forum musyawarah atau e-partisipasi.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Terdapat kesenjangan yang sangat besar antara kelompok kaya dan miskin. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas. Sumber daya alam seringkali dikuasai oleh segelintir kelompok atau perusahaan besar. Tingginya tingkat pengangguran, terutama di kalangan generasi muda karena adanya batasan umur dan banyaknya persyaratan dalam melamar kerja. Gaji yang rendah, banyak pekerja yang bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan tidak sehat. Penyelewengan dana sosial, adanya korupsi, kolusi, nepotisme. Banyak masyarakat yang kehilangan tanahnya akibat penggusuran atau proyek pembangunan.
Usaha Mengatasinya :
Pemerintah harus fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Pendidikan tentang keadilan sosial harus dimulai sejak dini untuk menanamkan nilai-nilai keadilan pada generasi muda. Pemerintah dapat meningkatkan upah minimum secara berkala untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pemerintah dapat memberikan bantuan sosial atau membuka banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat miskin dan rentan. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan.
Berdasarkan kasus-kasus tersebut, sangatlah jelas bahwa eksistensi Pancasila sebagai dasar atau pedoman negara Indonesia patut dipertanyakan. Kita sebagai Mahasiswa, generasi muda, dan masyarakat Indonesia sudah seharusnya berprilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tak hanya itu, kita juga harus mengawasi jalannya pemerintahan Indonesia dan menjunjung tinggi kebenaran serta keadilan.