Nama : Akbar Fauzi
NPM : 2265011001

Etika dan moral merupakan salah satu dari prinsip-prinsip moralitas sehingga setiap orang harus mempunyai moralitasnya sendiri masing-masing. Secara historis perkembangan etika dibagi menjadi 5 tahapan yaitu, etika teologi, ontologis, kode etik dan pedoman perilaku, fungsional tertutup dan yang kelima fungsional terbuka. Dalam pengertian, politik hukum diartikan oleh masing-masing ahli yang mempunyai pemahamannya masing-masing, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang memuat arah kemana hukum akan dibawa, dibuat oleh penguasa (pihak berwenang). Hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum di Indonesia yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi dan melanggarnya, dan politik hukum juga dimuat dan dapat dijumpai pada Pasal 102 UUDS 1945, rumusan politik hukum sudah 15 tahun setelah kemerdekaan melalui TAP MPRS No. 2 tahun 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (GBPNSB) berlaku 9 (sembilan tahun) dan kemudian dirubah menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diperbaharui selama 5 tahun sekali.

Nama : Akbar Fauzi

NPM : 2265011001

Etika merupakan salah satu norma yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, pancasila berperan sebagai suatu sistem etika yang ada di Indonesia karena pancasila mencakup semua aspek dalam etika dalam kehidupan yang terkandung dalam sila yang ada di pancasila, seperti sila ketuhanan yang mana sebagai warga negara harus yakin adanya Tuhan yang Maha Esa, sila kemanusiaan dimana kita sebagai sesama manusia yang ada di Indonesia harus selalu sesuai dengan adab dan norma yang ada, sila persatuan yang mana kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu membina rasa persatuan dalam Keragaman dan perbedaan yang ada, sila kerakyatan dimana kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang ada sehingga dapat terciptanya mufakat, dan sila keadilan yang mana kita sebagai warga negara Indonesia harus bersikap adil terhadap seluruh warga negara Indonesia karena setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam Pancasila.