Nama : Alih Bangun Wicaksono
NPM : 2215061016
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika
NPM : 2215061016
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika
Posts made by Alih Bangun Wicaksono
Nama : Alih Bangun Wicaksono
NOM : 2215061016
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika
NOM : 2215061016
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika
Nama : Alih BAngun Wicaksono
NPM : 2215061016
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika
1. Konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste memperlihatkan adanya kerja sama dan upaya penyelesaian dari pihak-pihak terkait, seperti pemerintah Indonesia dan Timor Leste, serta kepolisian dan masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dapat dicapai melalui dialog dan kerja sama yang baik antara semua pihak yang terlibat.
2. Tanpa memiliki wawasan Nusantara, wilayah dan bangsa Indonesia dapat mengalami keretakan dan konflik yang merugikan semua pihak. Wawasan Nusantara mengajarkan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa dengan keanekaragaman budaya, etnis, dan agama yang perlu dijaga dan dihargai, serta memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.
3. Konsep wawasan Nusantara dapat membantu mencegah timbulnya konflik seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste dengan cara memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai perbedaan budaya dan agama, serta membangun kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam kawasan Asia Tenggara. Selain itu, pemerintah dan masyarakat Indonesia juga perlu mengembangkan pemahaman dan kesadaran yang lebih baik mengenai hak asasi manusia, termasuk hak-hak masyarakat adat, agar konflik seperti yang terjadi di perbatasan dapat dihindari
NPM : 2215061016
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika
1. Konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste memperlihatkan adanya kerja sama dan upaya penyelesaian dari pihak-pihak terkait, seperti pemerintah Indonesia dan Timor Leste, serta kepolisian dan masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dapat dicapai melalui dialog dan kerja sama yang baik antara semua pihak yang terlibat.
2. Tanpa memiliki wawasan Nusantara, wilayah dan bangsa Indonesia dapat mengalami keretakan dan konflik yang merugikan semua pihak. Wawasan Nusantara mengajarkan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa dengan keanekaragaman budaya, etnis, dan agama yang perlu dijaga dan dihargai, serta memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.
3. Konsep wawasan Nusantara dapat membantu mencegah timbulnya konflik seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste dengan cara memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai perbedaan budaya dan agama, serta membangun kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam kawasan Asia Tenggara. Selain itu, pemerintah dan masyarakat Indonesia juga perlu mengembangkan pemahaman dan kesadaran yang lebih baik mengenai hak asasi manusia, termasuk hak-hak masyarakat adat, agar konflik seperti yang terjadi di perbatasan dapat dihindari
Nama : Alih Bangun Wicaksono
NPM : 2215061016
Kelas : PSTI D
Berita tersebut menyampaikan bahwa Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini meminta agar anak-anak tidak dilibatkan dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law di Surabaya, dan memprotes keras jika hal itu terjadi karena termasuk eksploitasi anak. Risma juga menegaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan demonstrasi, namun berpesan agar tidak melibatkan anak-anak dan merusak fasilitas.
Hal positif yang bisa diambil dari berita ini adalah kesadaran akan pentingnya melindungi anak-anak dari eksploitasi dalam konteks demonstrasi dan penyampaian pendapat di depan umum. Juga, perlu adanya kerjasama antara pihak yang berdemo dengan pihak pemerintah dalam menjaga kondusifitas dan keamanan kota.
Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum, salah satu solusinya adalah dengan melakukan koordinasi dan dialog antara pihak yang berdemo dan pihak pemerintah agar bisa mencapai kesepakatan dan menghindari aksi kekerasan atau merusak fasilitas publik. Selain itu, juga perlu adanya kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hukum yang berlaku.
Kewajiban dasar manusia adalah kewajiban yang mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk mendapat keadilan, hak untuk berpendapat, dan hak untuk memperoleh pendidikan. Kewajiban dasar manusia ini tidak menjadikan hak manusia dibatasi, sebaliknya seharusnya keduanya berjalan seiring dan saling mendukung. Namun, kewajiban dasar manusia tersebut tetap harus dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang lain dan tidak merugikan orang lain atau kelompok lain.
NPM : 2215061016
Kelas : PSTI D
Berita tersebut menyampaikan bahwa Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini meminta agar anak-anak tidak dilibatkan dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law di Surabaya, dan memprotes keras jika hal itu terjadi karena termasuk eksploitasi anak. Risma juga menegaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan demonstrasi, namun berpesan agar tidak melibatkan anak-anak dan merusak fasilitas.
Hal positif yang bisa diambil dari berita ini adalah kesadaran akan pentingnya melindungi anak-anak dari eksploitasi dalam konteks demonstrasi dan penyampaian pendapat di depan umum. Juga, perlu adanya kerjasama antara pihak yang berdemo dengan pihak pemerintah dalam menjaga kondusifitas dan keamanan kota.
Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum, salah satu solusinya adalah dengan melakukan koordinasi dan dialog antara pihak yang berdemo dan pihak pemerintah agar bisa mencapai kesepakatan dan menghindari aksi kekerasan atau merusak fasilitas publik. Selain itu, juga perlu adanya kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hukum yang berlaku.
Kewajiban dasar manusia adalah kewajiban yang mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk mendapat keadilan, hak untuk berpendapat, dan hak untuk memperoleh pendidikan. Kewajiban dasar manusia ini tidak menjadikan hak manusia dibatasi, sebaliknya seharusnya keduanya berjalan seiring dan saling mendukung. Namun, kewajiban dasar manusia tersebut tetap harus dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang lain dan tidak merugikan orang lain atau kelompok lain.
Nama : Alih Bangun Wicaksono
NPM : 2215061016
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika
Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa penegakan hukum merupakan salah satu tugas penting dari pemerintah. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Kepolisian adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum di Indonesia. Kepolisian di Indonesia terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kepolisian daerah (Polda) di setiap provinsi. Polri memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan, pengamanan, dan penindakan terhadap tindak pidana yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan Polda bertanggung jawab untuk menangani tindak pidana yang terjadi di wilayahnya masing-masing.
Selain kepolisian, kejaksaan juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap tindak pidana. Kejaksaan juga bertugas untuk memberikan pendapat hukum kepada pemerintah dan lembaga lainnya dalam rangka penerapan hukum di Indonesia.
Sementara itu, pengadilan adalah lembaga yang berwenang untuk memutuskan sengketa yang berkaitan dengan hukum dan melakukan penegakan hukum melalui putusan pengadilan. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis pengadilan yang berbeda, seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.
Namun, meskipun Indonesia memiliki lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satu kendala tersebut adalah terjadinya korupsi dan kolusi di dalam lembaga-lembaga penegak hukum. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan tindak pidana tidak bisa dihukum secara adil dan proporsional.
Selain itu, masih terdapat juga masalah lain seperti terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia, perbedaan pandangan dan interpretasi hukum di antara lembaga penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia agar dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif.
Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum di Indonesia, pemerintah perlu melakukan reformasi dalam sistem peradilan dan perbaikan pada lembaga penegak hukum. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan anggaran untuk penegakan hukum dan memberikan pelatihan dan pengembangan pada sumber daya manusia di lembaga penegak hukum. Di sisi lain, kesadaran hukum di kalangan masyarakat
NPM : 2215061016
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika
Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa penegakan hukum merupakan salah satu tugas penting dari pemerintah. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Kepolisian adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum di Indonesia. Kepolisian di Indonesia terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kepolisian daerah (Polda) di setiap provinsi. Polri memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan, pengamanan, dan penindakan terhadap tindak pidana yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan Polda bertanggung jawab untuk menangani tindak pidana yang terjadi di wilayahnya masing-masing.
Selain kepolisian, kejaksaan juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap tindak pidana. Kejaksaan juga bertugas untuk memberikan pendapat hukum kepada pemerintah dan lembaga lainnya dalam rangka penerapan hukum di Indonesia.
Sementara itu, pengadilan adalah lembaga yang berwenang untuk memutuskan sengketa yang berkaitan dengan hukum dan melakukan penegakan hukum melalui putusan pengadilan. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis pengadilan yang berbeda, seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.
Namun, meskipun Indonesia memiliki lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satu kendala tersebut adalah terjadinya korupsi dan kolusi di dalam lembaga-lembaga penegak hukum. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan tindak pidana tidak bisa dihukum secara adil dan proporsional.
Selain itu, masih terdapat juga masalah lain seperti terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia, perbedaan pandangan dan interpretasi hukum di antara lembaga penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia agar dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif.
Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum di Indonesia, pemerintah perlu melakukan reformasi dalam sistem peradilan dan perbaikan pada lembaga penegak hukum. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan anggaran untuk penegakan hukum dan memberikan pelatihan dan pengembangan pada sumber daya manusia di lembaga penegak hukum. Di sisi lain, kesadaran hukum di kalangan masyarakat