Nama: Muhammad Raihan Amin
NPM: 2215061056
Kelas: PSTI D
NPM: 2215061056
Kelas: PSTI D
Posts made by Muhammad Raihan Amin
Nama: Muhammad Raihan Amin
NPM: 2215061056
Kelas: PSTI D
NPM: 2215061056
Kelas: PSTI D
Nama : Muhammad Raihan Amin
NPM : 2215061056
Kelas : PSTI D
Analisis Soal Pertemuan 4
1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Dari artikel ini saya memahami bahwa hak asasi manusia perlu dilindungi dan dihargai betapa pentingnya hak asasi manusia tersebut dalam kehidupan. Dengan diberlakukannya kebijakan dan pedoman pemerintah tentang PSBB yang bertujuan agar masyarakat mengalami pembatasan dalam pergerakan dan aktivitasnya, namun juga dapat meminimalisir dan mencegah penyebaran Covid-19 yang jika tidak diikuti oleh masyarakat. kebijakan tersebut, maka sejauh ini masih ada kemungkinan terjadinya pandemi Covid-19.
Tidak ada dalam Pasal Prinsip ini yang menyimpang dari atau melanggar Konstitusi.
2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut akan kehilangan kerangka hukum dan politik yang jelas untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, korupsi, dan konflik politik yang dapat mengancam stabilitas dan kemakmuran negara tersebut. Karena, konstitusi sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konstitusi, negara tidak memiliki kerangka hukum dan politik yang jelas untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Konstitusi adalah panduan dasar yang memastikan bahwa negara berjalan dengan efektif dan efisien, melindungi hak-hak individu, dan memastikan stabilitas politik dan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Menurut saya terdapat beberapa tantangan kehidupan bernegara saat ini yang perlu diantisipasi antara lain krisis iklim dan konflik sosial-politik. Kondisi perubahan iklim dan krisis lingkungan menjadi tantangan baru yang perlu dihadapi oleh negara. Begitu juga dengan konflik sosial-politik yang masih terjadi di banyak negara di dunia, baik akibat perbedaan ideologi, agama, maupun pandangan politik. Negara perlu mampu mengatasi konflik-konflik tersebut dengan cara yang adil dan berkeadilan.
Beberapa Pasal dalam UUD NRI 1945 menurut saya sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut, tergantung pada implementasi dan pengawasan yang dilakukan oleh negara. beberapa pasal tersebut diantaranya Pasal 27 ayat 2 yang mengatur bahwa setiap warga negara memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini dapat dijadikan dasar hukum untuk melindungi lingkungan hidup dan mengatasi krisis iklim dan Pasal 28I yang mengatur tentang hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul secara damai. Pasal ini dapat dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan konflik politik dan sosial dengan cara yang damai dan berkeadilan.
4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Sebagai warganegara, saya percaya bahwa konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sangatlah penting. Persatuan dan kesatuan menjadi dasar dalam membangun negara yang stabil dan maju. Dalam konteks Indonesia, persatuan dan kesatuan juga merupakan kunci dalam menjaga keberagaman budaya dan agama yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya. Hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi yang sering menjadi sumber ketidakpuasan dan konflik.
Dalam hal ini, partisipasi aktif dari seluruh warga negara juga sangat diperlukan. Setiap warga negara harus memahami pentingnya persatuan dan kesatuan, dan siap untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik dan maju.
NPM : 2215061056
Kelas : PSTI D
Analisis Soal Pertemuan 4
1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Dari artikel ini saya memahami bahwa hak asasi manusia perlu dilindungi dan dihargai betapa pentingnya hak asasi manusia tersebut dalam kehidupan. Dengan diberlakukannya kebijakan dan pedoman pemerintah tentang PSBB yang bertujuan agar masyarakat mengalami pembatasan dalam pergerakan dan aktivitasnya, namun juga dapat meminimalisir dan mencegah penyebaran Covid-19 yang jika tidak diikuti oleh masyarakat. kebijakan tersebut, maka sejauh ini masih ada kemungkinan terjadinya pandemi Covid-19.
Tidak ada dalam Pasal Prinsip ini yang menyimpang dari atau melanggar Konstitusi.
2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut akan kehilangan kerangka hukum dan politik yang jelas untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, korupsi, dan konflik politik yang dapat mengancam stabilitas dan kemakmuran negara tersebut. Karena, konstitusi sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konstitusi, negara tidak memiliki kerangka hukum dan politik yang jelas untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Konstitusi adalah panduan dasar yang memastikan bahwa negara berjalan dengan efektif dan efisien, melindungi hak-hak individu, dan memastikan stabilitas politik dan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Menurut saya terdapat beberapa tantangan kehidupan bernegara saat ini yang perlu diantisipasi antara lain krisis iklim dan konflik sosial-politik. Kondisi perubahan iklim dan krisis lingkungan menjadi tantangan baru yang perlu dihadapi oleh negara. Begitu juga dengan konflik sosial-politik yang masih terjadi di banyak negara di dunia, baik akibat perbedaan ideologi, agama, maupun pandangan politik. Negara perlu mampu mengatasi konflik-konflik tersebut dengan cara yang adil dan berkeadilan.
Beberapa Pasal dalam UUD NRI 1945 menurut saya sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut, tergantung pada implementasi dan pengawasan yang dilakukan oleh negara. beberapa pasal tersebut diantaranya Pasal 27 ayat 2 yang mengatur bahwa setiap warga negara memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini dapat dijadikan dasar hukum untuk melindungi lingkungan hidup dan mengatasi krisis iklim dan Pasal 28I yang mengatur tentang hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul secara damai. Pasal ini dapat dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan konflik politik dan sosial dengan cara yang damai dan berkeadilan.
4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Sebagai warganegara, saya percaya bahwa konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sangatlah penting. Persatuan dan kesatuan menjadi dasar dalam membangun negara yang stabil dan maju. Dalam konteks Indonesia, persatuan dan kesatuan juga merupakan kunci dalam menjaga keberagaman budaya dan agama yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya. Hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi yang sering menjadi sumber ketidakpuasan dan konflik.
Dalam hal ini, partisipasi aktif dari seluruh warga negara juga sangat diperlukan. Setiap warga negara harus memahami pentingnya persatuan dan kesatuan, dan siap untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik dan maju.
NAMA: Muhammad Raihan Amin
NPM: 2215061056
KELAS: PSTI d
Analisis Video: "Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie"
Video Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia yang disampaikan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan gambaran mengenai sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa penjajahan hingga saat ini. Berikut adalah beberapa analisis terhadap video tersebut:
Analisis video:
"Perkembangan konstitusi saat ini di Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie"
Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan gambaran tentang sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia dari masa kolonial hingga saat ini. Berikut analisis videonya:
1. Perkembangan Konstitusi Indonesia
Dalam video tersebut, Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki beberapa konstitusi sejak pertama kali merdeka. Konstitusi pertama Indonesia yaitu UUD 1945 masih merupakan konstitusi saat ini. Kemudian ada Konstitusi lainnya, seperti UU RIS, UUDS, dan UUD 1945 hasil amandemen.
2. Peran amandemen konstitusi
prof. Jimly Asshiddiqie juga menyatakan bahwa perubahan konstitusi merupakan hal yang wajar dan negara lain telah melakukannya. Selain itu di Indonesia perubahan konstitusi dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan zaman serta untuk mengatasi kekurangan dari konstitusi sebelumnya.
3. Demokrasi dan Konstitusi
Konstitusi merupakan landasan negara yang terpenting bagi terselenggaranya sistem demokrasi. Dalam video tersebut, Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang berlandaskan konstitusi. Konstitusi yang baik dan kuat melindungi hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.
4. Tantangan terhadap Konstitusi Indonesia
Konstitusi Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam implementasinya. Beberapa tantangan tersebut antara lain lemahnya penegakan hukum, korupsi dan pengaruh kebijakan moneter. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari semua pihak untuk memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan konstitusi di Indonesia.
Seluruh video tentang perkembangan konstitusi Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan informasi penting tentang perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam video tersebut, Prof. Jimly Asshiddiqie juga memberikan beberapa saran untuk memperkuat implementasi konstitusi di Indonesia, seperti memperkuat penegakan hukum, mengembangkan pendidikan yang lebih baik dan memperkuat lembaga negara.
NPM: 2215061056
KELAS: PSTI d
Analisis Video: "Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie"
Video Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia yang disampaikan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan gambaran mengenai sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa penjajahan hingga saat ini. Berikut adalah beberapa analisis terhadap video tersebut:
Analisis video:
"Perkembangan konstitusi saat ini di Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie"
Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan gambaran tentang sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia dari masa kolonial hingga saat ini. Berikut analisis videonya:
1. Perkembangan Konstitusi Indonesia
Dalam video tersebut, Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki beberapa konstitusi sejak pertama kali merdeka. Konstitusi pertama Indonesia yaitu UUD 1945 masih merupakan konstitusi saat ini. Kemudian ada Konstitusi lainnya, seperti UU RIS, UUDS, dan UUD 1945 hasil amandemen.
2. Peran amandemen konstitusi
prof. Jimly Asshiddiqie juga menyatakan bahwa perubahan konstitusi merupakan hal yang wajar dan negara lain telah melakukannya. Selain itu di Indonesia perubahan konstitusi dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan zaman serta untuk mengatasi kekurangan dari konstitusi sebelumnya.
3. Demokrasi dan Konstitusi
Konstitusi merupakan landasan negara yang terpenting bagi terselenggaranya sistem demokrasi. Dalam video tersebut, Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang berlandaskan konstitusi. Konstitusi yang baik dan kuat melindungi hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.
4. Tantangan terhadap Konstitusi Indonesia
Konstitusi Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam implementasinya. Beberapa tantangan tersebut antara lain lemahnya penegakan hukum, korupsi dan pengaruh kebijakan moneter. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari semua pihak untuk memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan konstitusi di Indonesia.
Seluruh video tentang perkembangan konstitusi Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan informasi penting tentang perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam video tersebut, Prof. Jimly Asshiddiqie juga memberikan beberapa saran untuk memperkuat implementasi konstitusi di Indonesia, seperti memperkuat penegakan hukum, mengembangkan pendidikan yang lebih baik dan memperkuat lembaga negara.
NAMA: Muhammad Raihan Amin
NPM: 2215061056
KELAS: PSTI D
ANALISIS VIDEO
JUDUL: IDENTITAS dan INTEGRASI NASIONAL
Identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dari berbagai kebudayaan yang berbeda, sehingga membentuk kesatuan seperti Indonesia. Sedangkan Hakikat identitas nasional adalah Pancasila , karena merupakan aktualisasi yang tercermin dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Unsur identitas nasional:
1. Suku bangsa
2. Agama
3. Budaya
4. Bahasa
Pembagian berdasarkan unsur identitas Indonesia, yaitu:
1. Identitas fundamental Indonesia adalah panacasila sebagai dasar negara dan ideologi negara
2. Identitas instrumental Indonesia adalah UUD 1945 yang terdiri dari Bahasa Indonesia, Bendera Merah Putih, Lambang Garuda Pancasila, dan Semboyan Bhineka Tunggal Ika
3. Identitas alamiah Indonesia meliputi kepulauan dan keberagaman budaya, suku, dan agama.
Pengertian : Penyesuaian Unsur Yang Berbeda
faktor pendorong Integrasi Nasional yaitu :
1. sejarah
2. adanya keinginan untuk bersatu
3. cinta tanah air
4. rela berkorban
5. kesepakatan nasional yaitu Pancasila dan UUD
Faktor penghambat yaitu :
1. heterogen
2. Etnosentrisme
3 ketimpangan atau ketidak adilan
4. gangguan luar
Bentuk Integrasi Nasional :
1. Asimilasi Budaya
2. Akulturasi Budaya
Lima definisi integrasi menurut Myron Weiner (1971) diantaranya yaitu :
1. Penyatuan Kelompok Budaya.
2. Pembentukan wewenang kekuasaan.
3. Menghubungkan Pemerintah dan yang diperintah.
4. Konsensus terhadap nilai yaitu kesepakatan bersama yang merupakan Pancasila dan UUD 1945.
5. Perilaku yang terintegrasi
NPM: 2215061056
KELAS: PSTI D
ANALISIS VIDEO
JUDUL: IDENTITAS dan INTEGRASI NASIONAL
Identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dari berbagai kebudayaan yang berbeda, sehingga membentuk kesatuan seperti Indonesia. Sedangkan Hakikat identitas nasional adalah Pancasila , karena merupakan aktualisasi yang tercermin dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Unsur identitas nasional:
1. Suku bangsa
2. Agama
3. Budaya
4. Bahasa
Pembagian berdasarkan unsur identitas Indonesia, yaitu:
1. Identitas fundamental Indonesia adalah panacasila sebagai dasar negara dan ideologi negara
2. Identitas instrumental Indonesia adalah UUD 1945 yang terdiri dari Bahasa Indonesia, Bendera Merah Putih, Lambang Garuda Pancasila, dan Semboyan Bhineka Tunggal Ika
3. Identitas alamiah Indonesia meliputi kepulauan dan keberagaman budaya, suku, dan agama.
Pengertian : Penyesuaian Unsur Yang Berbeda
faktor pendorong Integrasi Nasional yaitu :
1. sejarah
2. adanya keinginan untuk bersatu
3. cinta tanah air
4. rela berkorban
5. kesepakatan nasional yaitu Pancasila dan UUD
Faktor penghambat yaitu :
1. heterogen
2. Etnosentrisme
3 ketimpangan atau ketidak adilan
4. gangguan luar
Bentuk Integrasi Nasional :
1. Asimilasi Budaya
2. Akulturasi Budaya
Lima definisi integrasi menurut Myron Weiner (1971) diantaranya yaitu :
1. Penyatuan Kelompok Budaya.
2. Pembentukan wewenang kekuasaan.
3. Menghubungkan Pemerintah dan yang diperintah.
4. Konsensus terhadap nilai yaitu kesepakatan bersama yang merupakan Pancasila dan UUD 1945.
5. Perilaku yang terintegrasi