Nama : Muhammad Raihan Amin
NPM : 2215061056
Kelas : PSTI D

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Jawab :
Pendapat saya pada artikel diatas saya mendukung pesan Ibu Risma sebagai Walikota Surabaya, ini bukan saatnya anak sekolah ikut demo dan tidak masalah jika ingin mengeluarkan pendapat tapi fasilitas tidak dirusak, tapi fasilitasnya tidak rusak. karena fasilitas umum juga diwujudkan dengan dana masyarakat. Dan juga tugas mereka sebagai pelajar masih harus banyak belajar dari bangku sekolah dan fokus pada pengembangan diri, agar nantinya ketika tiba saatnya untuk terjun langsung ke dunia politik seperti itu, mereka bisa menegaskan apa yang menjadi hak rakyat yang seharusnya tidak ada. . untuk melakukannya Pergi saja tanpa meneliti apa yang mereka butuhkan. 

2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Jawab:
Persiapkan diri dengan baik sebelum mengungkapkan aspirasi atau pendapat di depan umum. Lakukan riset dan pelajari topik yang akan dibicarakan, dan siapkan argumen serta poin penting yang akan disampaikan. Pastikan bahwa dalam menyampaikan aspirasi menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung. Hindari bahasa yang mengandung unsur provokatif atau ofensif. Fokus pada pesan yang ingin disampaikan dan jangan terlalu terobsesi dengan tanggapan orang lain. Ingat bahwa tujuan utama dari menyampaikan aspirasi atau pendapat adalah untuk mengungkapkan pemikiran dan ide yang akan dibawakan.

3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Jawab:
Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab atau tugas dasar yang harus dilakukan oleh setiap individu sebagai bagian dari keberadaannya sebagai manusia. Kewajiban dasar ini terkait dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan kebutuhan manusia untuk hidup berdampingan dengan orang lain dalam masyarakat yang harmonis. Kewajiban dasar manusia bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kewajiban dasar manusia selalu membuat hak manusia menjadi terbatas. Sebaliknya, kewajiban dan hak manusia adalah dua hal yang saling terkait dan saling mendukung. Kewajiban dasar manusia seperti menghormati hak asasi manusia orang lain sebenarnya memungkinkan seseorang untuk memperoleh hak yang sama dalam lingkungan yang adil dan damai.

Nama: Muhammad Raihan
NPM: 2215061056
Kelas: PSTI D

Nama: Muhammad Raihan
NPM: 2215061056
Kelas: PSTI D

Nama: Muhammad Raihan Amin
Kelas: PSTI-D
NPM: 2215061056

Bangsa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Perubahan konstitusi dilakukan sebagai respons atas perubahan situasi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa periode perubahan konstitusi di Indonesia:

1. Periode Pertama 18 agustus 1945 - 27 Desember 1945, berlakunya UUD 1945.
konstitusinya UUD 1945 yang merupakan hasil rancangan BPUPKI dan disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945. Pada periode ini terbukti bahwa konstitusi belum dijalankan secara murni dan konsekuen, sistem ketatanegaraan berubah-ubah, terutama pada saat dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, yang berisi bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi tugas legislatif dan menetapkan GBHN bersama Presiden.

2. Periode Kedua 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950, berlakunya UUD RIS.
Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, terjadi perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal. Perubahan tersebut akibat adanya agresi Belanda yang ingin memecah belah NKRI. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) disahkan pada tahun 1949 untuk mengatur negara federal tersebut.

3. Periode Ketiga 17 Agustus 1950-5 juli 1959, berlakunya UUD sementara 1950.
Pada tahun 1950, terjadi perubahan bentuk negara kembali dari federal menjadi kesatuan. Karena konstitusi Ris merupakan rekayasa dari pihak Belanda dan bukan dari keinginan rakyat Indonesia, sehingga konstitusi mengalami perubahan menjadi Konstitusi UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) yang disahkan untuk mengatur kembali negara kesatuan

4. Periode Keempat 5 juli 1959 – 19 oktober 1965, UUD 1945 masa orde lama.
Pada masa ini dikeluarkanlah dekrit presiden tanggal 5 juli 1959 yang membuat adanya perubahan konstitusi dengan mengembalikan konstitusi UUD 1945 yang diubah sedikit. Perubahan konstitusi ini bertujuan untuk mengurangi kekuasaan presiden dan memberikan lebih banyak kekuasaan pada parlemen. Dalam prakteknya UUD 1945 tidak dijalankan dengan sepenuhnya sehingga terjadi puncak masalah yaitu pada G30S/PKI sebagai gerakan anti Pancasila yang dipelopori oleh PKI, sehingga terjadinya pergantian presiden soekarno menjadi soeharto.

5. Periode Kelima Tahun 1966-1998, berlakunya UUD 1945 masa orde baru.
Pada tahun 1966, terjadi perubahan konstitusi setelah terjadi pergantian kekuasaan secara paksa melalui Gerakan 30 September. Perubahan konstitusi ini memberikan lebih banyak kekuasaan pada presiden dan membatasi kebebasan sipil. Pada masa ini terajadi koreksi pada pengimplementasian UUD 1945. Pada masa ini telah mencapai keberhasilan, sistem ketatanegaraan sudah berdasarkan konstitusi, pembangunan nasional sudah berjalan dengan baik, dan lainnya. Namun, akibat kuatnya kekuasaan presiden sehingga terjadi banyak penyalahgunaan kekuasaan seperti praktek KKN yang membuat Krisis multidimensional. Banyaknya penyalahgunaan tersebut mengakibatkan terjadinya demonstrasi mahasiswa yang berujung mundurnya presiden soeharto.

6. Periode Keenam Tahun 1998- sekarang, berlaku UUD 1945 diamandemen.
Pada tahun 1998, terjadi reformasi politik di Indonesia yang menghasilkan perubahan konstitusi pada tahun 1999. Perubahan ini memberikan lebih banyak kebebasan dan hak asasi manusia kepada rakyat, membatasi kekuasaan presiden, dan menguatkan sistem demokrasi. pada masa ini sudah menjalankan konstitusi dengan baik dan sudah melakukan beberapa kali amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen undang-undang dasar 1945 dilakukan oleh bangsa indonesia sejak 1999, oleh kerena itu naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas lima naskah, yaitu
• Naskah Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang diberlakukan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959
• Naskah Perubahan Pertama UUD 1945 yang disahkan pada tahun 1999;
• Naskah Perubahan Kedua UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2000;
• Naskah Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkanpada tahun 2001;
• Naskah Perubahan KeempatUUD 1945 yang disahkan pada tahun 2002

NAMA : Muhammad Raihan Amin
NPM : 2215061056
KELAS : PSTI D

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Hal positif yang saya lihat setelah membaca artikel Bagaimana revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia ? adalah tindakan rakyat yang langsung menyampaikan keinginannya yang dirasa tidak disampaikan kepada anggota parlemennya. UU Cipta Kerja yang baru diundangkan DPR. Yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara, menurut pasal itu, adalah meningkatkan transparansi dan partisipasi publik yang penting dalam demokrasi, agar tidak membuat undang-undang yang berpihak kepada DPR dan pemerintah banyak. Partai, khususnya masyarakat, dan dapat mengancam konstitusi Indonesia. 

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur bagaimana suatu negara harus dijalankan dan bagaimana kekuasaan harus dibagi di antara lembaga-lembaga pemerintah. Konstitusi merupakan sebuah perjanjian antara rakyat dan pemerintah mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengelola negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi tertulis yang berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 menentukan sistem pemerintahan, hak asasi manusia, tugas dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban pemerintah, serta berbagai aturan lain yang harus diikuti dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena membantu menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Konstitusi juga memainkan peran penting dalam menjaga kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara, serta memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dilindungi dan dihormati oleh pemerintah.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Beberapa contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional seperti Korupsi dan penyalahgunaan wewenang, Pelanggaran hak asasi manusia, Diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas, dan Melanggar prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Sebagai pejabat negara, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan, integritas, dan martabat jabatannya. Jika mereka melakukan tindakan yang melanggar konstitusi, maka mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menghadapi konsekuensi yang adil. Namun, dalam menentukan hukuman atau tindakan yang harus diambil terhadap pejabat negara yang melanggar konstitusi, harus dipertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kesalahan, niat pelaku, dan keparahan tindakan tersebut. Jika pejabat negara bersedia memperbaiki kesalahan mereka dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahannya, maka mereka seharusnya diberi kesempatan untuk melakukannya. Namun, jika pelanggaran yang dilakukan sangat serius dan merugikan negara dan masyarakat secara signifikan, maka hukuman maksimal yang sesuai harus diberikan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa tindakan serupa tidak terulang kembali.