NAMA : Muhammad Raihan Amin
NPM : 2215061056
KELAS : PSTI D
PRODI : Teknik Informatika

Setelah saya membaca kasus tersebut, yang berjudul “Konflik Komunal di Perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Upaya Penyelesaiannya”. Adapun analisis yang dapat saya tulis yaitu sebagai bertikut :

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Menurut saya konflik tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Karena pada dasarnya penyebab konflik tersebut adalah kesalahpahaman yang terjadi terus-menerus, sehingga menimbulkan konflik yang terus berulang. Penyelesaian konflik tersebut dapat berupa suatu konsolidasi antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Timor Leste untuk mencapai kesepakatan dalam hal delimitasi perbatasan dan missinterpretasi antar golongan. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah maksud pemerintah Timor Leste yang cukup baik yaitu untuk menyejahterakan negaranya dengan membangun jalan, pasar dan lain sebagainya.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Menurut saya wawasan nusantara sangat penting bagi Indonesia dalam membangun dan mempertahankan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mengembangkan potensi ekonomi, politik, dan kebudayaannya, serta menghadapi tantangan dari luar. Tanpa konsepsi Wawasan Nusantara, Indonesia mungkin akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terpisah, tanpa konsep yang kuat tentang persatuan dan kesatuan, mungkin sulit untuk mempertahankan integritas wilayah dan menghindari disintegrasi nasional.
Selain itu, tanpa konsep Wawasan Nusantara, Indonesia mungkin tidak akan memiliki arah yang jelas dalam mengembangkan potensi ekonomi, politik, dan kebudayaannya. Negara ini mungkin akan kesulitan dalam menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga dan mengambil peran aktif dalam hubungan internasional. Konsep Wawasan Nusantara juga membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan dari luar seperti ancaman militer atau politik dari negara asing. Tanpa konsep yang kuat tentang ketahanan nasional dan peran aktif Indonesia dalam hubungan internasional, Indonesia mungkin akan lebih rentan terhadap pengaruh dan intervensi dari negara-negara lain.

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel diatas?
Menurut saya konsep Wawasan Nusantara dapat membantu mencegah timbulnya konflik pada perbatasan wilayah dengan mendorong persatuan dan kesatuan bangsa, pemerataan pembangunan antara wilayah kota dan wilayah perbatasan, kerjasama dan dialog antara daerah yang berbeda, serta memperkuat ketahanan nasional dan hubungan internasional.

NAMA : Muhammad Raihan Amin
NPM : 2215061056
KELAS : PSTI D
PRODI : Teknik Informatika

Analisis Jurnal Dengan Judul "PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA"

Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaaan atau penegakan hukum dengan seadil-adilnya. Sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 27 UUD 1945 dapat kita simpulkan bahwa semua warga negara, siapapun orangnya, statusnya, pejabat ataupun rakyat jelata memiliki persamaan yang sama dimata hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Dengan demikian tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap warga negara dimata hukum.

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya

NAMA: Muhammad Raihan Amin
NPM: 2215061056
KELAS: PSTI D
PRODI: Teknik Informatika

Supremasi Hukum Dalam berbagai variasi, hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada customary law/interactional law. Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari ditengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Sebagaimana yang dicantumkan dalam UUD NRI Tahun 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bemegara. Indonesia Perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak Indonesia dapat menjelma menjadi seftifen para koruptor yang mampu memanfaatkan jaksa dan pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka, hal tersebut dapat terjadi karena cara berhukum yang tekstual atau mengeja undang- undang seperti yang tertulis. Reformasi yang bergulir sejak Tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.

Selogan reformasi antara lain:
1 Demokratisasi; transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
2. Desentralisasi, penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi .
Pembangunan masyarakat madani atau sivil society, telah membuka koridor koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat Terbentuklah lembaga lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti, IWC (Indonesia Corruption Watch). Indonesia Police Watch, dan MAPPI (Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia)

NAMA: Muhammad Raihan Amin
NPM: 2215061056
KELAS: PSTI D
PRODI: Teknik Informatika

NAMA: Muhammad Raihan Amin
NPM: 2215061056
KELAS: PSTI D
PRODI: Teknik Informatika