NAMA : YUSRI AFTA PUTRA
NPM : 2215061091
KELAS : PSTI C
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA
Analisis Soal
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, artikel tersebut menjelaskan bahwa kondisi penegakan HAM di Indonesia masih buruk selama tahun 2019. Adanya kekurangan dalam penegakan HAM di negara tersebut, seperti kurangnya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu, serta pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut yaitu meskipun penegakan hukum di Indonesia mengalami kemunduran, akan tetapi terdapat pengakuan oleh pihak luar seperti Amnesty International yang menganggap bahwa Indonesia telah melakukan langkah-langkah reformasi dalam menegakkan HAM di Indonesia agar menjadi lebih baik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab : Demokrasi di Indonesia, seperti yang tercermin dalam konstitusi negara, memiliki pendekatan yang inklusif terhadap nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Negara Indonesia diidentifikasi sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang mencakup prinsip-prinsip dasar, termasuk "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai salah satu pilar utama.
Pendekatan ini memadukan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, mengakui dan menghormati pluralitas budaya, agama, dan kepercayaan di Indonesia. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap keberagaman dan keragaman budaya yang ada di dalam negara ini.
Menurut saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang beragama. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa artinya seluk-beluk system serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab : Praktik demokrasi di Indonesia saat ini telah mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945).
Dalam kaitannya dengan Pancasila, praktik demokrasi Indonesia secara umum telah mencoba memperjuangkan prinsip-prinsip yang terkandung dalamnya, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai politik dan lembaga-lembaga demokratis yang ada di Indonesia berusaha menjalankan sistem demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Namun, dalam kenyataannya, masih ada tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi untuk memastikan praktik demokrasi yang lebih baik sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam upaya untuk memperbaiki praktik demokrasi, terus dilakukan reformasi dan perbaikan melalui mekanisme hukum, pemantauan publik, dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat merupakan suatu permasalahan yang umum terjadi dalam sistem demokrasi di berbagai negara. Hal ini bisa menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap perwakilan politik.
Dalam demokrasi yang sehat, anggota parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat yang mewakili suara dan kepentingan masyarakat yang mereka layani. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan aspirasi rakyat, menghormati kebebasan berpendapat, serta menerjemahkan kepentingan tersebut dalam kebijakan dan tindakan yang diambil di parlemen.
Namun, praktik politik yang tidak konsisten dengan kepentingan masyarakat dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk motif politik pribadi, pengaruh korporasi atau kepentingan kelompok tertentu, serta kurangnya akuntabilitas dan pengawasan yang memadai.
Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap anggota parlemen. Ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pemantauan politik, mendesak kebijakan transparansi dan integritas, serta memastikan adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan kebijakan yang merugikan kepentingan publik.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab : Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memang dapat memanfaatkan pengaruh mereka untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan merugikan kepentingan rakyat.
Hubungan antara kekuasaan kharismatik, loyalitas emosional, dan hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini bisa sangat kompleks. Pada prinsipnya, demokrasi mengakui dan menghormati hak asasi manusia sebagai prinsip dasar. Hak asasi manusia meliputi hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa memandang kebangsaan, agama, atau tradisi tertentu.
Namun, dalam prakteknya, konflik dapat timbul ketika pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik menggunakan pengaruh mereka untuk membatasi atau melanggar hak asasi manusia. Misalnya, mereka mungkin menggunakan alasan tradisi atau agama untuk membenarkan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, atau kebebasan berserikat.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini dapat membantu mereka mempertanyakan dan menantang tindakan pihak yang berkuasa, termasuk mereka yang mengandalkan kekuasaan kharismatik. Masyarakat yang terdidik dan memiliki kesadaran akan hak-hak asasi manusia dapat memperkuat sistem demokrasi dan memastikan perlindungan hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan.
NPM : 2215061091
KELAS : PSTI C
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA
Analisis Soal
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, artikel tersebut menjelaskan bahwa kondisi penegakan HAM di Indonesia masih buruk selama tahun 2019. Adanya kekurangan dalam penegakan HAM di negara tersebut, seperti kurangnya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu, serta pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut yaitu meskipun penegakan hukum di Indonesia mengalami kemunduran, akan tetapi terdapat pengakuan oleh pihak luar seperti Amnesty International yang menganggap bahwa Indonesia telah melakukan langkah-langkah reformasi dalam menegakkan HAM di Indonesia agar menjadi lebih baik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab : Demokrasi di Indonesia, seperti yang tercermin dalam konstitusi negara, memiliki pendekatan yang inklusif terhadap nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Negara Indonesia diidentifikasi sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang mencakup prinsip-prinsip dasar, termasuk "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai salah satu pilar utama.
Pendekatan ini memadukan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, mengakui dan menghormati pluralitas budaya, agama, dan kepercayaan di Indonesia. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap keberagaman dan keragaman budaya yang ada di dalam negara ini.
Menurut saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang beragama. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa artinya seluk-beluk system serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab : Praktik demokrasi di Indonesia saat ini telah mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945).
Dalam kaitannya dengan Pancasila, praktik demokrasi Indonesia secara umum telah mencoba memperjuangkan prinsip-prinsip yang terkandung dalamnya, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai politik dan lembaga-lembaga demokratis yang ada di Indonesia berusaha menjalankan sistem demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Namun, dalam kenyataannya, masih ada tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi untuk memastikan praktik demokrasi yang lebih baik sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam upaya untuk memperbaiki praktik demokrasi, terus dilakukan reformasi dan perbaikan melalui mekanisme hukum, pemantauan publik, dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat merupakan suatu permasalahan yang umum terjadi dalam sistem demokrasi di berbagai negara. Hal ini bisa menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap perwakilan politik.
Dalam demokrasi yang sehat, anggota parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat yang mewakili suara dan kepentingan masyarakat yang mereka layani. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan aspirasi rakyat, menghormati kebebasan berpendapat, serta menerjemahkan kepentingan tersebut dalam kebijakan dan tindakan yang diambil di parlemen.
Namun, praktik politik yang tidak konsisten dengan kepentingan masyarakat dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk motif politik pribadi, pengaruh korporasi atau kepentingan kelompok tertentu, serta kurangnya akuntabilitas dan pengawasan yang memadai.
Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap anggota parlemen. Ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pemantauan politik, mendesak kebijakan transparansi dan integritas, serta memastikan adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan kebijakan yang merugikan kepentingan publik.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab : Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memang dapat memanfaatkan pengaruh mereka untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan merugikan kepentingan rakyat.
Hubungan antara kekuasaan kharismatik, loyalitas emosional, dan hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini bisa sangat kompleks. Pada prinsipnya, demokrasi mengakui dan menghormati hak asasi manusia sebagai prinsip dasar. Hak asasi manusia meliputi hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa memandang kebangsaan, agama, atau tradisi tertentu.
Namun, dalam prakteknya, konflik dapat timbul ketika pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik menggunakan pengaruh mereka untuk membatasi atau melanggar hak asasi manusia. Misalnya, mereka mungkin menggunakan alasan tradisi atau agama untuk membenarkan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, atau kebebasan berserikat.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini dapat membantu mereka mempertanyakan dan menantang tindakan pihak yang berkuasa, termasuk mereka yang mengandalkan kekuasaan kharismatik. Masyarakat yang terdidik dan memiliki kesadaran akan hak-hak asasi manusia dapat memperkuat sistem demokrasi dan memastikan perlindungan hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan.