NAMA: DINI CANIKA SUMARA
NPM: 2215061026
KELAS: PSTI B
NPM: 2215061026
KELAS: PSTI B
Posts made by DINI CANIKA SUMARA
Nama : Dini Canika Sumara
NPM : 2215061026
Kelas : PSTI B
Analisis Soal Pretest Pertemuan 6
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa Anda ambil?
Jawaban:
Tanggapan mengenai pernyataan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, menurut pendapat saya merupakan pernyataan yang positif dan wajib didukung sebab anak merupakan potensi yang sangat berharga, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia, dan akan menjadi pilar utama pembangunan nasional. Untuk itu seharusnya anak tidak perlu dieksploitasi dengan diikutsertakan dalam aksi unjuk rasa karena akan berakibat kepada cedera fisik (luka fisik) dan juga cedera psikis. Larangan ini juga tentunya didukung oleh UU Perlindungan Anak dan tentunya harus ada unsur perlindungan dari keluarga, orang tua untuk mengawasi anak-anak agar terhindar dari berbagai bentuk provokasi.
2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum?
Jawaban:
Solusi serta upaya menyampaikan aspirasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, yang dinilai lebih baik dan lebih santun, seperti misalnya dengan menempuh jalur hukum, yakni dengan pengajuan Yudisial Review atau mengajukan peninjauan kembali, kepada mahkamah konstitusi, atas materi undang-undang tersebut. Serta jangan sampai, ketika aksi penyampaian aspirasi, justru berujung pada pengrusakkan fasilitas umum, fasilitas negara dan fasilitas lain sebagainya.
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Jawaban:
Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Kewajiban dasar manusia tidak membuat hak kita menjadi dibatasi, justru dengan adanya kewajiban tersebut dimaksudkan agar tiap individu tidak menyalahgunakan hak kebebasan yang dimilikinya dalam menjalankan kehidupan bersama ini.
NPM : 2215061026
Kelas : PSTI B
Analisis Soal Pretest Pertemuan 6
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa Anda ambil?
Jawaban:
Tanggapan mengenai pernyataan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, menurut pendapat saya merupakan pernyataan yang positif dan wajib didukung sebab anak merupakan potensi yang sangat berharga, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia, dan akan menjadi pilar utama pembangunan nasional. Untuk itu seharusnya anak tidak perlu dieksploitasi dengan diikutsertakan dalam aksi unjuk rasa karena akan berakibat kepada cedera fisik (luka fisik) dan juga cedera psikis. Larangan ini juga tentunya didukung oleh UU Perlindungan Anak dan tentunya harus ada unsur perlindungan dari keluarga, orang tua untuk mengawasi anak-anak agar terhindar dari berbagai bentuk provokasi.
2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum?
Jawaban:
Solusi serta upaya menyampaikan aspirasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, yang dinilai lebih baik dan lebih santun, seperti misalnya dengan menempuh jalur hukum, yakni dengan pengajuan Yudisial Review atau mengajukan peninjauan kembali, kepada mahkamah konstitusi, atas materi undang-undang tersebut. Serta jangan sampai, ketika aksi penyampaian aspirasi, justru berujung pada pengrusakkan fasilitas umum, fasilitas negara dan fasilitas lain sebagainya.
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Jawaban:
Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Kewajiban dasar manusia tidak membuat hak kita menjadi dibatasi, justru dengan adanya kewajiban tersebut dimaksudkan agar tiap individu tidak menyalahgunakan hak kebebasan yang dimilikinya dalam menjalankan kehidupan bersama ini.
NAMA: DINI CANIKA SUMARA
NPM: 2215061026
KELAS: PSTI B
NPM: 2215061026
KELAS: PSTI B
NAMA: DINI CANIKA SUMARA
NPM: 2215061026
KELAS: PSTI B
NPM: 2215061026
KELAS: PSTI B
NAMA: DINI CANIKA SUMARA
NPM: 2215061026
KELAS: PSTI B
Analisis Video
Berdasarkan video tersebut, dapat dianalisi bahwa Perkembangan Konstitusi ynag Berlaku di Indonesia terbagi atas 4 tahap perubahan. Pertama, UUD 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan RI. Pada 27 Desember 1949 dibentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) usai penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. RIS menerapkan Konstitusi RIS 1949 sebagai undang-undang dasar. Seiring dibubarkannya RIS, mulai 17 Agustus 1950 diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Selanjutnya, dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Sukarno, UUD 1945 kembali diberlakukan yang dikukuhkan secara aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada 22 Juli 1959. Kembali berlakunya UUD 1945 masih dijalankan hingga saat ini kendati pernah dilakukan beberapa amandemen usai pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun berakhir pada Mei 1998 seiring kuatnya gelombang reformasi.
Berdasarkan tahapan-tahapan perkembangan tersebut, yang perlu dijadikan pedoman ada UUD per 5 Juli 1959 ditambah dengan dokumen baru yaitu, perubahan 1,2,3, dan 4. Dalam rangka memahami UUD, penjelasan yang ada di naskah asli dapat dibaca serta dipahami guna memahami pengertian historisnya.
NPM: 2215061026
KELAS: PSTI B
Analisis Video
Berdasarkan video tersebut, dapat dianalisi bahwa Perkembangan Konstitusi ynag Berlaku di Indonesia terbagi atas 4 tahap perubahan. Pertama, UUD 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan RI. Pada 27 Desember 1949 dibentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) usai penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. RIS menerapkan Konstitusi RIS 1949 sebagai undang-undang dasar. Seiring dibubarkannya RIS, mulai 17 Agustus 1950 diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Selanjutnya, dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Sukarno, UUD 1945 kembali diberlakukan yang dikukuhkan secara aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada 22 Juli 1959. Kembali berlakunya UUD 1945 masih dijalankan hingga saat ini kendati pernah dilakukan beberapa amandemen usai pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun berakhir pada Mei 1998 seiring kuatnya gelombang reformasi.
Berdasarkan tahapan-tahapan perkembangan tersebut, yang perlu dijadikan pedoman ada UUD per 5 Juli 1959 ditambah dengan dokumen baru yaitu, perubahan 1,2,3, dan 4. Dalam rangka memahami UUD, penjelasan yang ada di naskah asli dapat dibaca serta dipahami guna memahami pengertian historisnya.