Nama: Magdalena Manullang
NPM: 2215031055
Kelas: PSTE-D

Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi karena proses sejarahnya yang panjang dan dinamis. Setelah merdeka dari penjajahan Belanda pada 1945, Indonesia menyusun konstitusi pertamanya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Namun, sejak saat itu hingga sekarang, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi, antara lain:

1. Periode awal kemerdekaan (1945-1959): Pada periode ini, UUD 1945 mengalami beberapa perubahan, terutama terkait dengan struktur negara dan hak asasi manusia. Pada tahun 1950, Indonesia sempat mengadopsi Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat), yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah. Namun, setelah beberapa tahun, Indonesia kembali ke UUD 1945 dengan beberapa perubahan.

2. Era Orde Lama (1959-1966): Pada periode ini, UUD 1945 mengalami perubahan besar-besaran, terutama terkait dengan struktur negara dan kekuasaan eksekutif. Pada tahun 1959, konstitusi diamandemen sehingga Indonesia beralih ke sistem presidensial dan menjadi negara kesatuan. Selain itu, kekuasaan eksekutif diperkuat dan parlemen menjadi lemah.

3. Era Orde Baru (1966-1998): Pada periode ini, UUD 1945 mengalami beberapa perubahan, terutama terkait dengan struktur politik dan keamanan nasional. Pada tahun 1971, konstitusi diamandemen untuk memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada presiden dan militer dalam mengatasi ancaman komunis dan gerakan separatis. Selain itu, pada periode ini Indonesia juga menerapkan sistem Dwifungsi ABRI, yang memungkinkan militer mengambil peran dalam bidang non-militer.

4. Reformasi (1998-sekarang): Pada periode ini, UUD 1945 mengalami beberapa perubahan, terutama terkait dengan penguatan demokrasi dan hak asasi manusia. Pada tahun 1999, konstitusi diamandemen untuk memperkuat demokrasi dan memberikan hak asasi manusia yang lebih luas. Salah satu perubahan penting adalah penghapusan Ketentuan Kontroversial (Ketentuan Majemuk), yang memungkinkan partai politik tunggal. Selain itu, UUD 1945 juga mengalami beberapa perubahan untuk memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah.

Perubahan-perubahan konstitusi yang terjadi di Indonesia mencerminkan proses sejarah yang panjang dan dinamis, serta perubahan-perubahan politik dan sosial yang terjadi di negara ini. Meskipun demikian, UUD 1945 tetap menjadi konstitusi yang dihormati dan dijadikan pedoman dalam mengatur negara dan masyarakat Indonesia.

Nama: Magdalena Manullang
NPM: 2215031055
Kelas: PSTE-D

1. Dalam konteks revisi UU di MK dan ancamannya terhadap Konstitusi Indonesia, hal positif yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap revisi harus memenuhi prinsip-prinsip dasar konstitusional, seperti menjaga kesetaraan dan keadilan, menghormati hak asasi manusia, serta memperkuat demokrasi dan kebebasan sipil. Jika revisi tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar tersebut, maka dapat dianggap sebagai ancaman terhadap konstitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang cermat dan mendalam terhadap setiap revisi undang-undang untuk memastikan kesesuaian dan kesesuaian dengan Konstitusi Indonesia.

2. Konstitusi adalah dokumen atau serangkaian aturan tertulis yang menetapkan prinsip-prinsip dasar, struktur, dan prosedur pemerintahan suatu negara. Konstitusi juga menetapkan hak dan kewajiban warga negara, serta mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Secara umum, hakikat konstitusi adalah sebagai pijakan dan landasan bagi negara dan pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis, menjaga hak asasi manusia, dan memastikan keadilan dan keamanan bagi seluruh warga negara.
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara sangatlah besar.
a. Konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan landasan bagi pembentukan undang-undang dan kebijakan publik lainnya.
b. Konstitusi menjadi jaminan bagi hak-hak dan kebebasan warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan beragama.
c. Konstitusi juga memastikan pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta mengatur kewenangan dan tanggung jawab masing-masing lembaga.
d. Konstitusi juga menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, seperti negara kesatuan, berdasarkan hukum, dan demokratis, sehingga negara dan pemerintah memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam membangun sistem pemerintahan yang baik.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka juga memiliki konstitusi yang menjadi landasan berbangsa dan bernegara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD NRI 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta kewenangan dan tanggung jawab lembaga pemerintah. Konstitusi Indonesia juga mengatur keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan, serta memberikan jaminan atas hak asasi manusia.
Oleh karena itu, konstitusi sangat penting bagi suatu negara, karena konstitusi menjamin kestabilan politik dan keamanan, memastikan hak-hak warga negara dilindungi dan dihormati, dan memberikan panduan dan dasar hukum bagi penyelenggaraan negara. Konstitusi juga merupakan bagian integral dari sistem demokrasi, karena membatasi kekuasaan pemerintah dan memastikan partisipasi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
a. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk nepotisme dan kolusi.
b. Melanggar hak asasi manusia, termasuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu, melakukan kekerasan dan penindasan terhadap warga negara, atau membatasi kebebasan berpendapat dan berserikat.
c. Membuat atau mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi atau hukum yang berlaku.
d. Mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab pejabat negara, termasuk tidak melaksanakan tugas dengan baik, tidak menghargai hak warga negara, atau tidak memenuhi janji kampanye.

Pejabat negara yang melakukan perilaku-perilaku di atas tentu saja tidak layak memegang jabatan publik dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran dan harus dilakukan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Sanksi yang dijatuhkan tergantung pada hukuman yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang, seperti diberhentikan dari jabatan, dihukum pidana, atau dikenakan denda. Selain itu, pejabat negara yang melakukan pelanggaran harus diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan memulihkan kepercayaan publik. Namun, jika pelanggarannya sangat serius dan berdampak luas pada masyarakat, maka sanksi yang diberikan harus seberat-beratnya untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan pemerintahan yang baik dijalankan.

Nama: Magdalena Manullang
NPM: 2215031055
Kelas: PSTE-D

1. Dalam berita tersebut, Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, meminta agar anak-anak tidak dilibatkan dalam aksi demonstrasi di Surabaya. Menurut Risma, melibatkan anak-anak dalam demonstrasi termasuk tindakan eksploitasi yang tidak etis.
Saya merasa hal positif yang dapat diambil dari pernyataan Risma adalah kesadaran akan pentingnya melindungi anak-anak dari dampak negatif dari aksi demonstrasi. Anak-anak harus dilindungi dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari orang dewasa. Melibatkan mereka dalam aksi demonstrasi dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan mereka.
Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin dan masyarakat untuk memahami pentingnya melindungi hak-hak anak dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan aman. Semoga langkah-langkah yang diambil oleh Risma dan pemimpin lainnya dapat memberikan contoh yang baik dan mengurangi risiko terhadap keamanan dan kesejahteraan anak-anak.

2. Berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum:
a. Jangan melibatkan anak-anak dalam aksi atau demonstrasi: Seperti yang disampaikan oleh Risma, melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pastikan untuk tidak melibatkan anak-anak dalam aksi atau demonstrasi, dan memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan aman.
b. Memahami tata cara dan peraturan yang berlaku: Pastikan untuk memahami tata cara dan peraturan yang berlaku dalam melakukan aksi atau demonstrasi di tempat yang dimaksud. Hal ini dapat membantu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga keamanan serta ketertiban.
c. Menghindari tindakan kekerasan: Hindari melakukan tindakan kekerasan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat. Hal ini dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan kesejahteraan diri sendiri dan orang lain.
d. Menjaga komunikasi yang efektif: Pastikan komunikasi antar peserta aksi atau demonstrasi dilakukan dengan baik dan efektif. Hal ini dapat membantu untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik yang dapat mengganggu jalannya aksi atau demonstrasi.
e. Melibatkan pihak keamanan: Melibatkan pihak keamanan dalam melakukan aksi atau demonstrasi dapat membantu untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Pastikan untuk melakukan koordinasi dengan pihak keamanan yang berwenang sebelum melakukan aksi atau demonstrasi.

3. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat tugas atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebagai manusia yang hidup di dalam suatu masyarakat. Kewajiban dasar manusia tersebut antara lain meliputi:
a. Kewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan kesetaraan di depan hukum.
b. Kewajiban untuk memelihara keamanan, ketertiban, dan perdamaian di dalam masyarakat.
c. Kewajiban untuk membantu orang lain yang membutuhkan, seperti memberikan bantuan pada orang miskin, sakit, atau korban bencana alam.
d. Kewajiban untuk memperjuangkan keadilan sosial dan mencegah diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu.
e. Kewajiban untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat.

Kewajiban dasar manusia dapat membatasi hak individu dalam beberapa hal, seperti dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Misalnya, individu tidak diizinkan melakukan kekerasan atau tindakan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat demi menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama. Namun, hal ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dan tidak melakukan diskriminasi atau tindakan yang merugikan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, kewajiban dasar manusia dan hak asasi manusia saling berkaitan dan harus dijaga keseimbangan dan harmonisasi antara keduanya.

Magdalena Manullang
2215031055
Pste D

Magdalena Manullang
2215031055
Pste D