Nama : Harry Bonardo Situmorang
NPM : 2215061089
Kelas : PSTI-A
NPM : 2215061089
Kelas : PSTI-A
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Harry Bonardo Situmorang
Nama : Harry Bonardo Situmorang
NPM : 2215061089
Kelas : PSTI-A
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab : Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut adalah dapat mengetahui bahwa revisi UU yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK) dapat mengancam integritas konstitusi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah revisi UU tentang MK yang memperbolehkan Mahkamah Konstitusi untuk merevisi UU secara langsung, yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan.
Hal yang harus dibenahi adalah menjaga keseimbangan kekuasaan dan fungsi lembaga negara, serta menjamin independensi lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perlu juga diperkuat pengawasan dan mekanisme kontrol terhadap kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara agar tidak merugikan kepentingan masyarakat secara umum.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :
Hakikat dari konstitusi adalah sebagai hukum tertinggi suatu negara yang menjadi landasan dan pedoman bagi negara dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi mengatur tata cara negara berfungsi dan dijalankan, serta mengatur hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kemerdekaan warga negara.
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah:
a. Memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas bagi pemerintah dan warga negara, sehingga menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
b. Menjamin dan melindungi hak asasi manusia dan kemerdekaan warga negara.
c. Menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, sehingga tidak ada lembaga negara yang mendominasi lembaga lainnya.
d. Mengatur cara kerja pemerintah, tugas-tugas lembaga negara, serta hubungan antara lembaga negara dan masyarakat.
e. Membentuk dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab :
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yaitu :
a. Melanggar hak asasi manusia
b. Menyalahgunakan kekuasaan atau tidak menghormati keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara.
c. Korupsi atau melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tugas-tugas pemerintahan.
Menurut saya setiap pejabat yang tidak konstitusional perlu diberikan hukuman, akan tetapi hukuman tersebut harus adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku untuk dapat memperbaiki perilakunya, tetapi jika pejabat tersebut tetap melakukan kesalahan yang sama atau bahkan lebih berat maka pemerintah sebaiknya memberikan hukuman yang maksimal kepada pejabat negara yang tidak konstitusional.
NPM : 2215061089
Kelas : PSTI-A
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab : Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut adalah dapat mengetahui bahwa revisi UU yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK) dapat mengancam integritas konstitusi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah revisi UU tentang MK yang memperbolehkan Mahkamah Konstitusi untuk merevisi UU secara langsung, yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan.
Hal yang harus dibenahi adalah menjaga keseimbangan kekuasaan dan fungsi lembaga negara, serta menjamin independensi lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perlu juga diperkuat pengawasan dan mekanisme kontrol terhadap kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara agar tidak merugikan kepentingan masyarakat secara umum.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :
Hakikat dari konstitusi adalah sebagai hukum tertinggi suatu negara yang menjadi landasan dan pedoman bagi negara dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi mengatur tata cara negara berfungsi dan dijalankan, serta mengatur hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kemerdekaan warga negara.
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah:
a. Memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas bagi pemerintah dan warga negara, sehingga menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
b. Menjamin dan melindungi hak asasi manusia dan kemerdekaan warga negara.
c. Menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, sehingga tidak ada lembaga negara yang mendominasi lembaga lainnya.
d. Mengatur cara kerja pemerintah, tugas-tugas lembaga negara, serta hubungan antara lembaga negara dan masyarakat.
e. Membentuk dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab :
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yaitu :
a. Melanggar hak asasi manusia
b. Menyalahgunakan kekuasaan atau tidak menghormati keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara.
c. Korupsi atau melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tugas-tugas pemerintahan.
Menurut saya setiap pejabat yang tidak konstitusional perlu diberikan hukuman, akan tetapi hukuman tersebut harus adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku untuk dapat memperbaiki perilakunya, tetapi jika pejabat tersebut tetap melakukan kesalahan yang sama atau bahkan lebih berat maka pemerintah sebaiknya memberikan hukuman yang maksimal kepada pejabat negara yang tidak konstitusional.
NAMA : HARRY BONARDO SITUMORANG
NPM : 2215061089
KELAS : PSTI A
NPM : 2215061089
KELAS : PSTI A
Nama : Harry Bonardo Situmorang
NPM : 2215061089
Kelas : PSTI A
1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut/ apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Jawab : hal positif yang dapat diambil adalah upaya pemerintah dalam membuat program yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang mana dengan adanya program tersebut dapat menyadarkan masyarakat dalam menjaga diri agar terhindar dari virus COVID-19 , selain itu juga sebagai cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jawab : Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi sama dengan negara tersebut tidak mempunyai aturan yang berlaku selain itu dapat dipastikan bahwa negara tersebut sulit dalam mewujudkan ketertiban negara, sehingga masyarakat dapat berlaku sesuai keinginan mereka.
Konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena dengan adanya konstitusi, warga negara Indonesia lebih sadar senuhnya tentang tugas dan kewajiban tentang berkehidupan dalam bernegara sesuai dengan UUD 1945.
3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Jawab : Contoh tantangan bernegara yang perlu diantisipasi saat ini adalah ;
a. Pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter bangsa, maka visi-visi lain untuk membangun bangsa tidak akan terlalu sulit untuk dilaksanakan.
b. Sikap Nasionalis yang semakin berkurang. Dengan meningkatkan sikap nasionalis, maka bangsa Indonesia akan memikirkan rakyat Indonesia, bukan hanya pribadi/golongan.
Menurut saya pasal-pasal dalam UUD 1945 sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut, walaupun perlu di garis bawahi seperti yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal (1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Sehingga dalam dunia pendidikan saat ini banyak hal yang mempengaruhi sikap nasionalisme di Indonesia ini, salah satunya banyak pemikiran tokoh-tokoh yang sebagian besar berasal dari dunia barat dan sedikit banyak akan menimbulkan benturan karena kurang cocok dengan budaya Indonesia.
4. Bagaimanakah menurut pendapatmu sebagai warga negara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu diperbaiki, jelaskan!
Jawab : Menurut opini saya, konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sudah sangat baik dikarenakan perbedaan yang ada di negara kita ini yaitu agama, suku, etnis, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Itulah alasan pentingnya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan antarwarga masyarakat demi keutuhan bangsa dan negara dan jika tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan maka bangsa Indonesia dipastikan akan terpecah belah.
NPM : 2215061089
Kelas : PSTI A
1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut/ apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Jawab : hal positif yang dapat diambil adalah upaya pemerintah dalam membuat program yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang mana dengan adanya program tersebut dapat menyadarkan masyarakat dalam menjaga diri agar terhindar dari virus COVID-19 , selain itu juga sebagai cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jawab : Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi sama dengan negara tersebut tidak mempunyai aturan yang berlaku selain itu dapat dipastikan bahwa negara tersebut sulit dalam mewujudkan ketertiban negara, sehingga masyarakat dapat berlaku sesuai keinginan mereka.
Konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena dengan adanya konstitusi, warga negara Indonesia lebih sadar senuhnya tentang tugas dan kewajiban tentang berkehidupan dalam bernegara sesuai dengan UUD 1945.
3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Jawab : Contoh tantangan bernegara yang perlu diantisipasi saat ini adalah ;
a. Pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter bangsa, maka visi-visi lain untuk membangun bangsa tidak akan terlalu sulit untuk dilaksanakan.
b. Sikap Nasionalis yang semakin berkurang. Dengan meningkatkan sikap nasionalis, maka bangsa Indonesia akan memikirkan rakyat Indonesia, bukan hanya pribadi/golongan.
Menurut saya pasal-pasal dalam UUD 1945 sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut, walaupun perlu di garis bawahi seperti yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal (1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Sehingga dalam dunia pendidikan saat ini banyak hal yang mempengaruhi sikap nasionalisme di Indonesia ini, salah satunya banyak pemikiran tokoh-tokoh yang sebagian besar berasal dari dunia barat dan sedikit banyak akan menimbulkan benturan karena kurang cocok dengan budaya Indonesia.
4. Bagaimanakah menurut pendapatmu sebagai warga negara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu diperbaiki, jelaskan!
Jawab : Menurut opini saya, konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sudah sangat baik dikarenakan perbedaan yang ada di negara kita ini yaitu agama, suku, etnis, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Itulah alasan pentingnya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan antarwarga masyarakat demi keutuhan bangsa dan negara dan jika tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan maka bangsa Indonesia dipastikan akan terpecah belah.
Nama : Harry Bonardo Situmorang
NPM : 2215061089
Kelas : PSTI A
Analisis video Perkembangan Konstitusi yang berlaku di Indonesia menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Berdasarkan video tersebut, dapat dijelaskan bahwa negara Indonesia telah mengalami 4 republik
1. Proklamasi 17 Agustus dengan konstitudi ysng disahkan 18 Agustus
2. RIS dengan konstitusi RIS
3. Negara Kesatuan dengan Undang-Undang dasar sementara
4. UUD 1945
Diberlakukannya kembali UUD 1945 telah mengalami perubahan yaitu diterbitkannya laporan UUD 1945 dengan dokumen tertulis. Reformais UUD 1945 dilaksanakan pada tahun 1959 dengan tambahan, yang termasuk dengan amandemen UUD 1945
1. Pertama tanggal 19 Oktober 1999
2. Kedua tanggal 18 Agustus 2000
3. Ketiga tanggal 9 November 2001
4. Keempat tanggal 10 Agustus 2002
Sehingga mengakibatkan kelembagaan dikategorikan sebagai pedoman dan acuan didalam lingkup organisasi, baik Nasional, Internasional, Profesi, Akademik, Kemasyarakatan di lapangan.
NPM : 2215061089
Kelas : PSTI A
Analisis video Perkembangan Konstitusi yang berlaku di Indonesia menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Berdasarkan video tersebut, dapat dijelaskan bahwa negara Indonesia telah mengalami 4 republik
1. Proklamasi 17 Agustus dengan konstitudi ysng disahkan 18 Agustus
2. RIS dengan konstitusi RIS
3. Negara Kesatuan dengan Undang-Undang dasar sementara
4. UUD 1945
Diberlakukannya kembali UUD 1945 telah mengalami perubahan yaitu diterbitkannya laporan UUD 1945 dengan dokumen tertulis. Reformais UUD 1945 dilaksanakan pada tahun 1959 dengan tambahan, yang termasuk dengan amandemen UUD 1945
1. Pertama tanggal 19 Oktober 1999
2. Kedua tanggal 18 Agustus 2000
3. Ketiga tanggal 9 November 2001
4. Keempat tanggal 10 Agustus 2002
Sehingga mengakibatkan kelembagaan dikategorikan sebagai pedoman dan acuan didalam lingkup organisasi, baik Nasional, Internasional, Profesi, Akademik, Kemasyarakatan di lapangan.