Nama : Kevin Gantama
Npm : 2215061133
Kelas : PSTI-A

MENGANALISIS MATKUL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JURNAL : Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.

Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi baik di setiap fakultas saat ini telah dilaksanakan dalam bentuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No.267/Dikti/Kep/200 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah untuk menjadikan warga negara yang cerdas, berprilaku yang baik sesuai norma yang berlaku dan mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara.
Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Pendidikan Kewarganegaraan yang berjalan beriringan dimana keduanya memiliki tujuan utama dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pendidikan Kewarganegaraan diyakini menjadi pendidikan hak asasi manusia dalam fungsi edukasi, Kontrol, dan pendampingan sebagai wujud tanggung jawab warga negara.

Oleh karena itu, poin-poin penting dalam penerapan pendidikan pancasila seperti pada bidang HAM dan demokrasi diharapkan dapat membentuk warga negara yang berkarakter nasional indonesia dan dapat mewujudkan tujuan nasional seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Nama : Kevin Gantama
Npm : 2215061133
Kelas : PSTI-A

ANALISIS MATKUL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MATERI HAKEKAT PENTINGNYA PKN DI PERGURUAN TINGGI

Pengertian PKN

PKN adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Kata Pendidikan Kewarganegaraan sendiri berasal dari kata warganegara yang berarti anggota dari suatu negara. PKN ditujukan untuk menjadikan mahasiswa sebagai orang yang terdidik, mencintai bangsa dan negara, serta dapat berpikir kritis, analitis, dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Landasan ideal dan landasan hukum dari Pendidikan Kewarganegaraan sendiri tertuang pada:
1. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan sebagai ideologi negara.
2. Pembukaan UUD 1945.
3. Batang Tubuh UUD 1945 khususnya tentang bela negara, pertahanan dan keamanan, dan pendidikan.
4. UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang pendidikan bela negara.
5. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian.
6. SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah kepribadian.

Dinamika, Esensi, dan Urgensi PKN
Pkn perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa, karena masa depan Pkn sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.

NAMA: KEVIN GANTAMA

NPM: 2215061133

KELAS: PSTI-A

Nama : Kevin Gantama
Npm : 2215061133
Kelas : PSTI-A
FORUM ANALISIS JURNAL

PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT ILMU DAN IMPLIKASI TERHADAP PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta : panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas.
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang
terumuskan dari proses akulturasi budaya nusantara yang berlangsung
berabad-abad. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila menjadi pedoman
atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta,
manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup serta sebagai
dasar bagi manusia Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi
dalam hidup dan kehidupan. Pancasila sebagai filsafat ilmu merupakan
landasan dalam proses berfikir dan berpengetahuan. Berangkat dari
pemikiran tersebut, maka pengembangan ilmu pengetahuan yang didasarkan
pada nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat membawa perbaikan kualitas
hidup manusia indonesia dan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman
dan damai.

Nama : Kevin Gantama
Npm : 2215061133
Kelas : PSTI-A
ANALISIS SOAL 2

A. Peran pancasila sebagai paradigma ilmu dalam kebijakan ilmu dan landasan etika yaitu:
1. Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa Sila ini menekankan bahwa pengembangan IPTEK dimaknai sebagai bentuk syukur pemberian akal oleh Yang Maha Esa. Sehingga dalam proses pengembangan IPTEK tidak dibuat untuk mencederai keyakinan umat beragama
2. Sila kedua, menekankan bahwa dalam pengembangan IPTEK harus dengan cara-cara yang berperikemanusiaan dan tidak merugikan manusia individual maupun umat manusia yang sekarang maupun yang akan datang agar bisa menyejahterakan manusia.
3. Sila ketiga, ini mengingatkan kita bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku sama untuk seluruh tanah air dan bangsa.
4. Sila keempat, yaitu dengan cara mengembangkan teknologi harus memiliki sikap rasa tenggang rasa satu sama lain, menghargai pendapat, dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku.
5. Sila kelima, yaitu dengan cara mengembangkan teknologi yang tidak hanya terkhusus ke pihak tertentu melainkan bisa dinikmati bersama


A. Peran pancasila sebagai paradigma ilmu dalam kebijakan ilmu dan landasan etika:
1. Sila pertama, yaitu dengan cara menggunakan teknologi yang ada sebagai sarana untuk meningkatkan etika seseorang dalam beragama dan barakidah
2. Sila kedua, yaitu dengan tidak berkata kasar dalam berkomentar di sosial media dan membela orang lain dalam hal kebaikan
3. Sila ketiga, yaitu dengan cara mengajakan orang Indonesia untuk membeli produk dalam negeri lewat pamflet di media sosial
4. Sila keempat, yaitu dengan cara mengembangkan teknologi harus memiliki sikap rasa tenggang rasa satu sama lain, menghargai pendapat, dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku.
5. Sila kelima, menekankan bahwa dalam pengembangan IPTEK harus didasarkan pada keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan.

B. Saya berharap agar para pemimpin, warga negara dan cendekiawan yang berjiwa Pancasila dapat benar-benar memahami hakikat Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sehingga dengan demikian setiap kebijakan berorientasi pada ideologi bangsa.