Nama : Joko Sulistiyo
NPM : 2215031111
Kelas : TE D

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Setelah membaca artikel tersebut, beberapa hal positif yang saya dapat adalah kesadaran akan ancaman terhadap demokrasi konstitusional yang timbul akibat revisi UU MK yang dapat melemahkan kelembagaan MK dan mengurangi kekuatan putusan mereka. Selain itu, diketahui pentingnya partisipasi publik dan transparansi dalam proses pembentukan undang-undang dan perubahan konstitusi untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara. Kemudian hal-hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang dan perubahan konstitusi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diwakili dan didengar secara lebih baik oleh para pembuat kebijakan. Melindungi independensi lembaga-lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi, dari campur tangan politik yang dapat mengancam kualitas dan keadilan putusan yang dihasilkan. Hal ini akan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dan demokrasi secara keseluruhan.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat konstitusi adalah sebagai hukum dasar atau aturan tertinggi yang mengatur organisasi, struktur, kekuasaan, dan fungsi pemerintahan suatu negara. Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip dasar, hak-hak, kewajiban, dan batasan-batasan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta antara institusi-institusi pemerintahan di dalam negara tersebut. Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dalam suatu negara. Konstitusi menjadi landasan hukum dan norma yang mengikat semua pihak, termasuk pemerintah dan warga negara, serta menentukan kerangka kerja pemerintahan yang efektif dan berkeadilan.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yaitu elanggaran Hak Asasi Manusia, penyalahgunaan kekuasaan, pembatasan kebebasan berpendapat, dan pelanggaran proses hukum. Hukuman yang diberikan kepada pejabat negara yang melakukan tindakan tidak konstitusional harus sejalan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Dalam beberapa kasus, hukuman maksimal dapat dijatuhkan sebagai bentuk tanggapan terhadap pelanggaran serius terhadap konstitusi. Namun, di sisi lain, memberikan kesempatan bagi pejabat negara untuk memperbaiki kehidupan mereka atau menebus kesalahan mereka juga bisa menjadi pendekatan yang diambil, terutama jika mereka menunjukkan penyesalan, melakukan tindakan rekonsiliasi, atau berkontribusi dalam memperbaiki sistem yang rusak.

Nama : Joko Sulistiyo
NPM : 2215031111
kelas : TE D

Periode Awal Kemerdekaan (1945-1949):
Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, terbentuklah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, pada tahun 1950, RIS digantikan oleh Konstitusi UUD 1945 yang masih berlaku hingga saat ini. Perubahan konstitusi pada periode ini disebabkan oleh perubahan struktur negara dari negara federal menjadi negara kesatuan, dengan tujuan memperkuat integrasi dan stabilitas negara.

Era Orde Lama (1959-1966):
Pada tahun 1959, terjadi perubahan konstitusi melalui Dekrit Presiden yang membentuk Konstitusi Republik Indonesia (Sementara). Perubahan ini dilakukan untuk memberikan legitimasi hukum bagi pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada presiden. Namun, konstitusi ini hanya berlaku hingga tahun 1966, ketika Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto dalam peristiwa yang dikenal sebagai "Supersemar".

Era Orde Baru (1966-1998):
Selama era Orde Baru, terjadi perubahan konstitusi melalui amandemen UUD 1945. Amandemen pertama terjadi pada tahun 1999 dan amandemen kedua pada tahun 2000. Amandemen ini dilakukan untuk mengakomodasi perubahan politik dan sosial di Indonesia, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, dan memperkuat mekanisme demokrasi. Namun, banyak kritik yang menyebutkan bahwa amandemen tersebut lebih menguatkan kekuasaan presiden dan mengurangi kemerdekaan media.

Reformasi dan Era Post-Orde Baru (1998-sekarang):
Pada tahun 1998, terjadi reformasi di Indonesia yang mengakhiri rezim Orde Baru dan membawa perubahan signifikan dalam sistem politik dan konstitusi. Pasca-reformasi, terjadi perubahan lebih lanjut dalam konstitusi melalui amandemen UUD 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk memperkuat demokrasi, melindungi hak asasi manusia, memperluas partisipasi politik, dan meningkatkan otonomi daerah.

NAMA : JOKO SULISTIYO
NPM : 2215031111
KELAS : TE D
PRODI : TEKNIK ELEKTRO

Nama : Joko Sulistiyo
Npm : 2215031111
Kelas : TE D

Nama : Joko Sulistiyo
NPM : 2215031111
Kelas : TE D

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Wali kota Surabaya menegaskan tidak boleh mengajak anak-anak untuk mengikuti demonstrasi karena termasuk eksploitasi anak. Hal tersebut merupakan tindakan yang pas dilakukan oleh seorang walikota dalam melindungi masyarakat terutama anak-anak di wilayahnya. Anak-anak adalah kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan dari orang dewasa. Faktor keamanan, kesehatan dan pendidikan menjadi alasan untuk anak-anak tidak boleh mengikuti kegiatan demonstrasi, demodapat menjadi situasi yang tidak aman dan tidak terkontrol dengan berkumpulnya banyak rang yang meningkatkan resiko terinfeksi penyakit. disisi lain, pendidikan anak akan terganggu karena anak-anak yang seharusnya ada di dalam kelas untuk mengikuti pelajaran malah ikut untuk melakukan demonstrasi. Kemudian hal positif yang dapat diambil dari berita pada artikel tersebut adalah pentingnya oranag tua untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam kegiatan yang aat membahayakan mereka selain itu berita ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga anak-anak agar tidak dapaat tereksploitasi sehingga dapat membahayakan keselamatan mereka.

2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
- Persiapkan diri dengan baik, kenali masalah yang akan disampaikan dengan baik dan buat rencana untuk mengorganisir demonstrasi agar berjalan dengan baik.
-Hormati hak-hak orang lain, tetap fokus pada tujuan demo dengan menyampaikan secara tertib.
- Hindari emosi yang berlebihan, jangan biarkan emosi menguasai karena penting untuk tetap tenaan-g dan terkendali.
- Berkomunikasi dengan polisi atau pihak berwenang, polisi dapat mengamankan atau menjaga ketertiban saat demonstrasi.
- Ciptakan suasana yang aman dan nyaman, persiapkan hal-hal yang diperlukan saat berdemo agar para demonstran dapat berdemo dengan nyamaan.
- Selain turun ke jalan, penyampaian aspirasi ke publik dapat disampaikan dengan melalui media elektronik seperti media sosial sehingga dapat mengurangi resiko yang didapatkan apabila melakukan demonstrasi langsung.

3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Kewajiban dasar manusia merujuk pada serangkaian tindakan yang dianggap sebagai kewajiban moral atau etis yang harus dipenuhi oleh semua manusia, tanpa terkecuali. Kewajiban dasar manusia dianggap sebagai hakikat hak asasi manusia karena tanpa pemenuhan kewajiban tersebut, hak asasi manusia tidak dapat terwujud dengan sepenuhnya. Contoh dari kewajiban dasar manusia adalah keewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, kewajiban untuk memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan perdamaian dunia, serta kewajiban untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan ekosistem alam.
Kewajiban dasar manusia tidak selalu membuat hak dibatasi secara otomatis. Sebaliknya, pemenuhan kewajiban dasar manusia sebenarnya dapat memperkuat hak asasi manusia dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Misalnya, hak atas kemerdekaan berekspresi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kewajiban untuk tidak menyebarkan kebencian dan diskriminasi. Dalam hal ini, kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dapat memperkuat hak atas kemerdekaan berekspresi dengan menjaga lingkungan sosial yang terbuka dan inklusif.
Namun demikian, dalam beberapa kasus, kewajiban dasar manusia dapat membatasi hak asasi manusia jika ada konflik antara hak individu dan hak kolektif. Misalnya, ketika hak atas lingkungan hidup seluruh masyarakat bertentangan dengan hak individu untuk memperoleh keuntungan finansial dari aktivitas yang merusak lingkungan, maka kewajiban untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dapat membatasi hak individu tersebut.
Dalam kesimpulannya, kewajiban dasar manusia merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, dan pemenuhan kewajiban tersebut dapat memperkuat hak asasi manusia dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun, dalam beberapa kasus, kewajiban dasar manusia dapat membatasi hak asasi manusia jika ada konflik antara hak individu.