Nama : Maylien Dwinita Putri
Npm : 2213053029
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Maylien Dwinita Putri
Maylien Dwinita Putri
2213053029
2 H
PGSD
2213053029
2 H
PGSD
Nama : Maylien Dwinita Putri
NPM : 2213053029
Kelas :2 H
NPM : 2213053029
Kelas :2 H
Nama : Maylien Dwinita Putri
NPM : 2213053029
Kelas : 2H
Demokrasi itu merupakan sistem yang sangat bagus untuk dijalankan dalam sebuah negara karena memberikan dampak positif seperti kebebasan berpendapat. Selain itu, demokrasi juga dipandang sebagai alat paling efektif untuk meningkatkan partisipasi publik, mewujudkan kesetaraan, serta mengurangi konflik dalam negara. Bentuk pemerintahan demokrasi ini diharapkan dapat menyentuh semua kalangan masyarakat yang mana demokrasi dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Namun, bukan berarti demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sempurna. Akhir-akhir ini, sistem demokrasi telah melenceng dari apa yang diharapkan oleh masyarakat.Hal ini menyebabkan, demokrasi di Indonesia sedang berada di fase krisis. Sangat penting sekali dalam menegakkan demokrasi agar kebijakan pemerintah itu lebih pro kepada masyarakat sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu keadaulatan berada di tangan rakyat.
Jadi dapat disimpulkan bahwa, demokrasi itu bukan sistem pemerintahan yang sempurna karena masih terdapat hal melenceng dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Namun demikian, sistem demokrasi itu lebih baik daripada sistem pemerintahan yang lain seperti sistem otoriter. Hal ini karena sistem demokrasi, selalu menjamin hak-hak dasar dari warga negaranya dan menjamin sebesar-besarnya keadilan dan kemakmuran rakyat.
NPM : 2213053029
Kelas : 2H
Demokrasi itu merupakan sistem yang sangat bagus untuk dijalankan dalam sebuah negara karena memberikan dampak positif seperti kebebasan berpendapat. Selain itu, demokrasi juga dipandang sebagai alat paling efektif untuk meningkatkan partisipasi publik, mewujudkan kesetaraan, serta mengurangi konflik dalam negara. Bentuk pemerintahan demokrasi ini diharapkan dapat menyentuh semua kalangan masyarakat yang mana demokrasi dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Namun, bukan berarti demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sempurna. Akhir-akhir ini, sistem demokrasi telah melenceng dari apa yang diharapkan oleh masyarakat.Hal ini menyebabkan, demokrasi di Indonesia sedang berada di fase krisis. Sangat penting sekali dalam menegakkan demokrasi agar kebijakan pemerintah itu lebih pro kepada masyarakat sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu keadaulatan berada di tangan rakyat.
Jadi dapat disimpulkan bahwa, demokrasi itu bukan sistem pemerintahan yang sempurna karena masih terdapat hal melenceng dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Namun demikian, sistem demokrasi itu lebih baik daripada sistem pemerintahan yang lain seperti sistem otoriter. Hal ini karena sistem demokrasi, selalu menjamin hak-hak dasar dari warga negaranya dan menjamin sebesar-besarnya keadilan dan kemakmuran rakyat.
Analisis Jurnal
Nama : Maylien Dwinita Putri
NPM : 2213053029
Kelas : 2H
Pada saat ini, proses pendalaman demokrasi di Indonesia lebih cenderung goyah dan belum berjalan lancar, hal ini dikarnakan pilar dari demokrasi (seperti partai politik, pemilu, civil society, serta media massa) belum berfungsi secara efektif dan belum maksimal. Padahal, pemilu ini berfungsi sebagai pilar utama demokrasi bagi rakyat dalam menyampaikan aspirasi politiknya dalam memilih wakil-wakil terbaik di lembaga legislatif dan eksekutif secara damai. Proses pendalaman demokrasi yang belum maksimal ini, menyebabkan sebuah tantangan bagi pemilu. Hal ini terlihat jelas pada pemilu 2019, yang mana marak sekali para partai mencalonkan kalangan selebritis sebagai calon legislatif (caleg). Lebih lanjut, tantangan lainnya yaitu para parpol melalui para elit politik dan stakeholders menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Selain itu, ketika pemilu berlangsung, banyak masyarakat yang melontarkan ujaran kebencian karena tidak menyukai parpol serta maraknya berita-berita hoax yang membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.
Banyak pekerjaan yang harus dibenahi oleh Indonesia dalam menyelesaikan masalah ketika pilpres berlangsung. Beberapa masalah itu seperti sengitnya perebutan suara oleh kaum Muslim, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, serta minimnya kepercayaan publik terhadap netralitas aparat negara, penyelenggara pemilu, maupun institusi penegak hukum. Seharusnya, penumbuhan rasa saling percaya diantara penyelenggara pemilu, parpol, dan masyarakat itu saling dikembangkan dan di jaga kerena rasa percaya itu menjadi syarat utama dalam membangun demokrasi yang berkualitas agar terwujudnya stabilitas politik yang baik dan keamanan dalam masyarakat.
Berkaca dari pemilu 2019, tampaknya pemilu yang dilaksanakan ini mempunyai tantangan yang cukup besar, sehingga konsolidasi demokrasi yang berkualitas sangat sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Hal ini karena pemilu 2019 dirasa cukup menghawatirkan. Sebab, disatu sisi karena adanya Presidential Threshold (PT) mereka harus mampu berkoalisi untuk mengusung pasangan capres dan cawapres. Sedangkan disisi lainnya mereka secara bersamaan harus berjuang sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif.
Berdasarkan hal tersebut, sangat dibutuhan peran penting dari semua stakeholders seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) serta institusi penegak hukum dalam bersinergi dan bekerja sama terkait tugasnya untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres nantinya. Dengan begitu, jika demokrasi yang terbangun semakin substansial, maka akan semakin besar tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah dan terciptanya pemilu yang damai.
Nama : Maylien Dwinita Putri
NPM : 2213053029
Kelas : 2H
Pada saat ini, proses pendalaman demokrasi di Indonesia lebih cenderung goyah dan belum berjalan lancar, hal ini dikarnakan pilar dari demokrasi (seperti partai politik, pemilu, civil society, serta media massa) belum berfungsi secara efektif dan belum maksimal. Padahal, pemilu ini berfungsi sebagai pilar utama demokrasi bagi rakyat dalam menyampaikan aspirasi politiknya dalam memilih wakil-wakil terbaik di lembaga legislatif dan eksekutif secara damai. Proses pendalaman demokrasi yang belum maksimal ini, menyebabkan sebuah tantangan bagi pemilu. Hal ini terlihat jelas pada pemilu 2019, yang mana marak sekali para partai mencalonkan kalangan selebritis sebagai calon legislatif (caleg). Lebih lanjut, tantangan lainnya yaitu para parpol melalui para elit politik dan stakeholders menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Selain itu, ketika pemilu berlangsung, banyak masyarakat yang melontarkan ujaran kebencian karena tidak menyukai parpol serta maraknya berita-berita hoax yang membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.
Banyak pekerjaan yang harus dibenahi oleh Indonesia dalam menyelesaikan masalah ketika pilpres berlangsung. Beberapa masalah itu seperti sengitnya perebutan suara oleh kaum Muslim, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, serta minimnya kepercayaan publik terhadap netralitas aparat negara, penyelenggara pemilu, maupun institusi penegak hukum. Seharusnya, penumbuhan rasa saling percaya diantara penyelenggara pemilu, parpol, dan masyarakat itu saling dikembangkan dan di jaga kerena rasa percaya itu menjadi syarat utama dalam membangun demokrasi yang berkualitas agar terwujudnya stabilitas politik yang baik dan keamanan dalam masyarakat.
Berkaca dari pemilu 2019, tampaknya pemilu yang dilaksanakan ini mempunyai tantangan yang cukup besar, sehingga konsolidasi demokrasi yang berkualitas sangat sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Hal ini karena pemilu 2019 dirasa cukup menghawatirkan. Sebab, disatu sisi karena adanya Presidential Threshold (PT) mereka harus mampu berkoalisi untuk mengusung pasangan capres dan cawapres. Sedangkan disisi lainnya mereka secara bersamaan harus berjuang sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif.
Berdasarkan hal tersebut, sangat dibutuhan peran penting dari semua stakeholders seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) serta institusi penegak hukum dalam bersinergi dan bekerja sama terkait tugasnya untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres nantinya. Dengan begitu, jika demokrasi yang terbangun semakin substansial, maka akan semakin besar tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah dan terciptanya pemilu yang damai.