NAMA : MUHAMMAD FAJAR ALFAD
NPM : 2217051148
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
NPM : 2217051148
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Muhammad Fajar alfad
NAMA : MUHAMMAD FAJAR ALFAD
NPM : 2217051148
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
NPM : 2217051148
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
NAMA : MUHAMMAD FAJAR ALFAD
NPM : 2217051148
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Analisis video :
dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum merupakan prinsip dasar yang penting dalam tata kelola negara dan masyarakat. prinsip ini menekankan bahwa hukum harus berada di atas segala-galanya dan ditegakkan secara adil dan sama di depan hukum. supremasi hukum penting untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. keadilan menjadi penting karena supremasi hukum menjamin setiap individu diperlakukan dengan adil di depan hukum. kepastian hukum menciptakan kepastian dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, sementara perlindungan hak asasi manusia memastikan hak-hak individu terlindungi dan dihormati.
supremasi hukum memiliki nilai-nilai yang esensial untuk menciptakan tata kelola negara yang baik. keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, integritas lembaga peradilan, pemberantasan korupsi, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan beberapa nilai penting yang harus dijunjung tinggi dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia dan negara lainnya.
NPM : 2217051148
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Analisis video :
dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum merupakan prinsip dasar yang penting dalam tata kelola negara dan masyarakat. prinsip ini menekankan bahwa hukum harus berada di atas segala-galanya dan ditegakkan secara adil dan sama di depan hukum. supremasi hukum penting untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. keadilan menjadi penting karena supremasi hukum menjamin setiap individu diperlakukan dengan adil di depan hukum. kepastian hukum menciptakan kepastian dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, sementara perlindungan hak asasi manusia memastikan hak-hak individu terlindungi dan dihormati.
supremasi hukum memiliki nilai-nilai yang esensial untuk menciptakan tata kelola negara yang baik. keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, integritas lembaga peradilan, pemberantasan korupsi, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan beberapa nilai penting yang harus dijunjung tinggi dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia dan negara lainnya.
NAMA : MUHAMMAD FAJAR ALFAD
NPM : 2217051148
KELAS : C
Analisis jurnal :
Jurnal berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" yang ditulis oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membahas implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia telah diimplementasikan sebagai wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila melalui beberapa aspek. Salah satunya adalah partisipasi aktif masyarakat dalam memilih wakilnya dalam pemilihan umum daerah. Selain itu, transparansi dalam proses pemilihan, keadilan dalam perlakuan dan kesempatan, serta penggunaan teknologi informasi yang semakin meningkat juga menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila.
Namun, beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila yaitu Praktik politik uang, korupsi, dan kekerasan politik terbukti menjadi hambatan dalam membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila, diperlukan upaya serius dari pemerintah dan masyarakat. Upaya tersebut meliputi peningkatan partisipasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilihan, penggunaan teknologi informasi yang lebih baik, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum daerah.
NPM : 2217051148
KELAS : C
Analisis jurnal :
Jurnal berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" yang ditulis oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membahas implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia telah diimplementasikan sebagai wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila melalui beberapa aspek. Salah satunya adalah partisipasi aktif masyarakat dalam memilih wakilnya dalam pemilihan umum daerah. Selain itu, transparansi dalam proses pemilihan, keadilan dalam perlakuan dan kesempatan, serta penggunaan teknologi informasi yang semakin meningkat juga menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila.
Namun, beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila yaitu Praktik politik uang, korupsi, dan kekerasan politik terbukti menjadi hambatan dalam membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila, diperlukan upaya serius dari pemerintah dan masyarakat. Upaya tersebut meliputi peningkatan partisipasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilihan, penggunaan teknologi informasi yang lebih baik, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum daerah.
NAMA : MUHAMMAD FAJAR ALFAD
NPM : 2217051148
KELAS : C
Analisis video :
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Terdapat beberapa tahapan perkembangan demokrasi di Indonesia yaitu.
1. Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan (1945): pada masa ini pemerintahan pada revolusi kemerdekaan sangat terbatas dan periode ini cenderung tidak stabil karena negara baru ini masih dalam tahap konsolidasi dan menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang menentang kemerdekaan.
2. Demokrasi Parlementer (1945-1959): Pada sistem parlementer, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen atau dewan perwakilan rakyat Namun, stabilitas politik sulit dijaga karena sering terjadi perebutan kekuasaan di dalam kabinet.
3. Demokrasi Terpimpin (1959-1965): mengutamakan peran pemerintah dalam memimpin bangsa dan mengurangi peran partai politik Namun, sistem ini juga menghadapi kritik dan kontroversi, dan akhirnya berakhir setelah G30S/PKI pada tahun 1965.
4. Demokrasi Era Orde Baru (1966-1998): indonesia beralih menjadi negara otoriter dengan sistem pemerintahan yang sentralistik dan otoriter yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun juga dikeluhkan karena pembatasan kebebasan sipil dan pelanggaran hak asasi manusia.
5. Demokrasi Reformasi (1998-Sekarang): Indonesia memasuki periode reformasi yang ditandai dengan banyaknya perubahan kebijakan dan reformasi struktural serta sistem politik dan pemerintahan menuju demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif.
NPM : 2217051148
KELAS : C
Analisis video :
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Terdapat beberapa tahapan perkembangan demokrasi di Indonesia yaitu.
1. Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan (1945): pada masa ini pemerintahan pada revolusi kemerdekaan sangat terbatas dan periode ini cenderung tidak stabil karena negara baru ini masih dalam tahap konsolidasi dan menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang menentang kemerdekaan.
2. Demokrasi Parlementer (1945-1959): Pada sistem parlementer, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen atau dewan perwakilan rakyat Namun, stabilitas politik sulit dijaga karena sering terjadi perebutan kekuasaan di dalam kabinet.
3. Demokrasi Terpimpin (1959-1965): mengutamakan peran pemerintah dalam memimpin bangsa dan mengurangi peran partai politik Namun, sistem ini juga menghadapi kritik dan kontroversi, dan akhirnya berakhir setelah G30S/PKI pada tahun 1965.
4. Demokrasi Era Orde Baru (1966-1998): indonesia beralih menjadi negara otoriter dengan sistem pemerintahan yang sentralistik dan otoriter yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun juga dikeluhkan karena pembatasan kebebasan sipil dan pelanggaran hak asasi manusia.
5. Demokrasi Reformasi (1998-Sekarang): Indonesia memasuki periode reformasi yang ditandai dengan banyaknya perubahan kebijakan dan reformasi struktural serta sistem politik dan pemerintahan menuju demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif.