Nama:Andika Fikri Azhari
NPM:2257051005
Kelas:D
Jurusan:Ilmu Komputer

PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
( Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )

dari judul artikel jurnal diatas membahas tentang Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terkenal dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dan keras. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Meskipun demostrasi yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 berakhir dengan damai, Kapolri Jend Tito Karnavian mengakui bahwa ada segelintir pihak yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu, kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya, sebagaimana yang tertulis dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah penting bagi negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya dan menjaga tatanan hukum yang ada.

konflik yang terjadi di Jakarta yang disebabkan oleh tindakan Ahok saat menjabat sebagai wakil gubernur yang memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan ceplas ceplos dalam berbicara . Konflik ini melibatkan beberapa ormas, seperti FPI dan masyarakat Betawi yang menolak Ahok karena dianggap tidak beragama Islam dan dari keturunan Tionghoa serta sering menggunakan kata-kata kasar. Konflik ini terus berlanjut hingga Ahok dituduh menistakan agama dan diadakan sidang terbuka terbatas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.konflik ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dan sensitivitas dalam masyarakat Indonesia terkait agama dan etnis. Konflik semacam ini harus diatasi dengan baik agar tidak memicu kekerasan dan mengancam stabilitas sosial dan politik.Meskipun kasus ini muncul ditengah tengah pilkada DKI JAKARTA,Saat itu ahok berpasangan dengan djarot.

Dalam kasus tersebut menurut saya hukum harus tetap dijalankan oleh Penegak hukum tentang kasus penistaan agama karena sudah tercantum dalam peraturan undang undang tentang penistaan agama,walaupun pak ahok tidak bermaksud untuk menistakan agama islam,hal ini merupakan perbedaan pandangan tetapi hukum tetap berjalan karena banyak masyarakat yang melakukan demonstrasi pada saat itu agar kondisi stabilitas negara tetap kondusif.

Nama:Andika Fikri Azhari
NPM;2257051005
Kelas:D

Dari vidio supremasi hukum dapat dianalisa sebagai berikut:
Hukum merupakan sandaran bagi kehidupan berbangsa dAn bernegara di indonesia,Sebagaiaman tercantum di UUD bahwa negara indonesia adalah negara Hukum.Hukum di indonesia harus berasaskan ilmu pengetahuan dan teknologi agar negara menjadi rumah yang nayman bagi para rakyat.apabila hukum diindonesia tidak berdasarka ilmu pengetahuan dan teknologi maka Hukum di indonesia dipermainkan oleh para pengacara untuk membela koruptor dan negara indonesia menjadi sarang korupsi yang terjadi dimana mana.

Reformasi yaang dilakukan pada tahun 1998 menjadi babak baru hukum diindonesia,meskipun bergitu hukum diindonesia belum mengalami perubahan yang signifikan,Hukum sudah adil tetapi dalam praktiknya masih tetap Tumpul keatas,Tajam Kebawah.Kira kira apakah yang perlu dilakukan perubahan agar hukum diindonesia dapat terselenggara secara adil?,Namun upaya upaya sangat sulit dilakukan untuk merubah kebiasaan negeri ini yang dilakukan segelintir penegak hukum yang haus akan uang.Untuk mengawal hukum diindonesia,masyarakat membentuk LSM seperti ICW, Indonesia Police Watch, dan MAPPI.

Hal tersebut menunjukan masyarakan berperan aktif dalam pengawasan korupsi,pengawasan penegakan hukum,dari LSM LSM itulah masyarakat harus berani sersuara lebih lantang untuk mendorong perubahan peraturan peraturan hukum hukum yang tidak sesuai,yang tidak memihak pada rakyat dan mengawal praktiknya sampai ke persidangan.

NAMA: Andika Fikri Azhari

NPM: 2257051005

KELAS: D

PRODI: S1 Ilmu Komputer

NAMA:ANDIKA FIKRI AZHARI

NPM:2257051005

KELAS:D

PRODI:ILMU KOMPUTER

Nama:Andika Fikri Azhari
NPM:2257051005
Kelas:D

Jurnal di atas membahas tentang pentingnya demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Jurnal ini menjelaskan bahwa demokrasi merupakan hakikat dari sistem pemerintahan yang memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan.Jurnal ini menekankan bahwa Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi, dan penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum.

 Namun, pemilihan umum daerah di Indonesia masih belum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Masih banyak pelanggaran pelanggaran,kecurangan kecurangan sehingga hasil dari pemilu menghasilkan para pemimpin pemimpin yang kurang amanah,tidak menajalankan program kampanyenya secara keseluruhan,Pemilu politik semacam ini rawan bagi bagi jabatan atau kursi terhadap pendukungnya sehingga tidak sesuai pada ke ahliannya.Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia.Semoga demokrasi di indonesia semakin baik serta pada pemilu serentak 2024 mendatang kondusif dan tidak ada kecurangan dan kegaduhan politik