Nama: Dean Kresna Ananda
Kelas: PSTI B
NPM: 2215061002
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA
Kelas: PSTI B
NPM: 2215061002
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA
Posts made by Dean Kresna Ananda
Nama: Dean Kresna Ananda
Kelas: PSTI B
NPM: 2215061002
Beberapa teori mengenai perlindungan hukum telah dijelaskan oleh para ahli. Salah satunya adalah teori yang diungkapkan oleh Setiono, yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa yang tidak mengikuti aturan yang berlaku, guna mencapai keamanan dan ketertiban umum. Namun, teori yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M. Hadjon. Ia menyatakan bahwa perlindungan hukum untuk rakyat dilakukan melalui tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif berarti pemerintah harus lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan membuat kebijakan sebagai tindakan pencegahan. Sementara itu, bersifat represif berarti pemerintah harus bertindak tegas dalam mengambil keputusan dan menegakkan hukum atas pelanggaran yang telah terjadi.
Penegakan hukum merujuk pada aktivitas yang bertujuan untuk memperkuat kepatuhan terhadap hukum. Dalam arti yang lebih luas, penegakan hukum meliputi aktivitas yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Namun, pada intinya, penegakan hukum adalah tentang menjalin hubungan yang konsisten antara nilai-nilai yang terdapat dalam peraturan hukum.
Kelas: PSTI B
NPM: 2215061002
Beberapa teori mengenai perlindungan hukum telah dijelaskan oleh para ahli. Salah satunya adalah teori yang diungkapkan oleh Setiono, yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa yang tidak mengikuti aturan yang berlaku, guna mencapai keamanan dan ketertiban umum. Namun, teori yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M. Hadjon. Ia menyatakan bahwa perlindungan hukum untuk rakyat dilakukan melalui tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif berarti pemerintah harus lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan membuat kebijakan sebagai tindakan pencegahan. Sementara itu, bersifat represif berarti pemerintah harus bertindak tegas dalam mengambil keputusan dan menegakkan hukum atas pelanggaran yang telah terjadi.
Penegakan hukum merujuk pada aktivitas yang bertujuan untuk memperkuat kepatuhan terhadap hukum. Dalam arti yang lebih luas, penegakan hukum meliputi aktivitas yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Namun, pada intinya, penegakan hukum adalah tentang menjalin hubungan yang konsisten antara nilai-nilai yang terdapat dalam peraturan hukum.
Nama: Dean Kresna Ananda
Kelas: PSTI B
NPM: 2215061002
Hukum merupakan sebuah lembaga yang dianggap penting dalam mengatur dan membentuk negara serta masyarakat. Meskipun pada masa lalu masyarakat dapat diatur dengan menggunakan hukum alam yang sederhana, namun hal tersebut tidak lagi efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat yang semakin kompleks pada era modern ini. Oleh karena itu, hukum modern dibuat dengan tujuan yang disengaja dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan politik saat ini.
Kehidupan masyarakat dan negara pada zaman modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sebuah struktur hukum yang baru yang dapat memenuhi kebutuhan zaman yang kompleks, termasuk dalam hal teknologi dan globalisasi. Struktur hukum baru tersebut tidak lagi bergantung pada customary law atau interactional law yang sudah usang.
Struktur hukum baru yang dibutuhkan harus terdiri dari undang-undang yang jelas dan dapat diimplementasikan, serta memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mencegah pelanggaran dan menyelesaikan sengketa. Selain itu, struktur hukum baru harus memiliki lembaga penegak hukum yang independen dan profesional untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi.
Hukum modern memainkan peran penting dalam ranah sosial dan politik di tengah kompleksitas kehidupan modern. Hal ini tercermin dalam Pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mencerminkan keinginan untuk memperkuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar negara dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi warga negaranya.
Kelas: PSTI B
NPM: 2215061002
Hukum merupakan sebuah lembaga yang dianggap penting dalam mengatur dan membentuk negara serta masyarakat. Meskipun pada masa lalu masyarakat dapat diatur dengan menggunakan hukum alam yang sederhana, namun hal tersebut tidak lagi efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat yang semakin kompleks pada era modern ini. Oleh karena itu, hukum modern dibuat dengan tujuan yang disengaja dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan politik saat ini.
Kehidupan masyarakat dan negara pada zaman modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sebuah struktur hukum yang baru yang dapat memenuhi kebutuhan zaman yang kompleks, termasuk dalam hal teknologi dan globalisasi. Struktur hukum baru tersebut tidak lagi bergantung pada customary law atau interactional law yang sudah usang.
Struktur hukum baru yang dibutuhkan harus terdiri dari undang-undang yang jelas dan dapat diimplementasikan, serta memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mencegah pelanggaran dan menyelesaikan sengketa. Selain itu, struktur hukum baru harus memiliki lembaga penegak hukum yang independen dan profesional untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi.
Hukum modern memainkan peran penting dalam ranah sosial dan politik di tengah kompleksitas kehidupan modern. Hal ini tercermin dalam Pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mencerminkan keinginan untuk memperkuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar negara dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi warga negaranya.
Nama: Dean Kresna Ananda
Kelas: PSTI B
NPM: 2215061002
Video tersebut membahas tentang pentingnya demokrasi dan proses demokratisasi yang mencapai puncaknya selama periode reformasi. Dalam hal ini, diakui bahwa hukum yang berlaku di bawah kekuasaan otoriter dan sentralistik di masa lalu tidak dapat menangani tantangan yang dihadapi dalam menjalankan demokrasi. Oleh karena itu, lembaga-lembaga negara seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus menghadapi tantangan yang sama dalam menerapkan prinsip demokrasi.
Supremasi hukum bertujuan untuk menegakkan kedudukan hukum sebagai yang tertinggi. Dengan meletakkan hukum pada posisi yang pantas, hukum dapat memberikan perlindungan bagi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk penyelenggara negara. Oleh karena itu, hal yang penting dalam supremasi hukum adalah kemampuan untuk menegakkan hukum dan tidak hanya sekedar memastikan bahwa ada aturan hukum yang telah ditetapkan.
Kelas: PSTI B
NPM: 2215061002
Video tersebut membahas tentang pentingnya demokrasi dan proses demokratisasi yang mencapai puncaknya selama periode reformasi. Dalam hal ini, diakui bahwa hukum yang berlaku di bawah kekuasaan otoriter dan sentralistik di masa lalu tidak dapat menangani tantangan yang dihadapi dalam menjalankan demokrasi. Oleh karena itu, lembaga-lembaga negara seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus menghadapi tantangan yang sama dalam menerapkan prinsip demokrasi.
Supremasi hukum bertujuan untuk menegakkan kedudukan hukum sebagai yang tertinggi. Dengan meletakkan hukum pada posisi yang pantas, hukum dapat memberikan perlindungan bagi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk penyelenggara negara. Oleh karena itu, hal yang penting dalam supremasi hukum adalah kemampuan untuk menegakkan hukum dan tidak hanya sekedar memastikan bahwa ada aturan hukum yang telah ditetapkan.
NAMA: Dean Kresna Ananda
NPM: 2215061002
KELAS: PSTI B
PRODI: Teknik Informatika
NPM: 2215061002
KELAS: PSTI B
PRODI: Teknik Informatika