Nama : Ghebi Armando
NPM : 2215061094
Kelas : PSTI B
NPM : 2215061094
Kelas : PSTI B
Posts made by Ghebi Armando
Nama : Ghebi Armando
NPM : 2215061094
Kelas : PSTI B
Analisis Jurnal
“Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indoneia memelui Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani”
Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut beberapa ahli:
1. M. Numan Soemantri berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat dirumuskan sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan:
a. Manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi.
b. Individu-individu dengan negara.
2. Edmonson (1958) berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang berkaitan dengan kewajiban, hak, dan hak-hak istimewa warganegara.
Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk membentuk kecakapan partisipatif warga negara, menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, serta mengembangkan kultur kebebasan sepeti kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab.
Demokrasi pada suatu pemerintahan dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu demokrasi langsung (demokrasi yang langsung melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan) dan demokrasi tidak langsung (penyampaian aspirasi dari rakyat diwakilkan kepada wakil rakyat yang telah dipercaya). Demokrasi ini sendiri merupakan sebuah proses di mana masyarakat dan negara berperan di dalam membangun kultur dan sistem kehidupan yang dapat menciptakan kesejahteraan, dan menegakkan keadilan. Dan dapat disimpulkan bahwa pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Berikut beberapa unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan maysarakat yang demokratis yaitu:
a. Kesadaran akan pluralism
b. Musyawarah
c. Cara-cara yang sesuai
d. Norma kejujuran dalam permufakatan
e. Kebabasan nurani, persamaan hak dan kewajiban
f. Percobaan dan kesalahan
Hak Asasi Manusia (HAM)
Menurut John Locke HAM merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. HAM memiliki empat prinsip dasar yaitu, kebabasan, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan. Dengan terlaksananya ke-empat prinsip tersebut maka HAM yang yang dicita-citakan akan terwujud. Menurut sebuah gerakan dari beberapa negara yang menjunjung tinggi HAM yaitu DUHAM, terdapat lima jenis HAM yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu:
a. Hak personal
b. Hak legal
c. Hak sipil dan politik
d. Hak subsistensi
e. Hak ekonomi, sosial, dan budaya
Masyarakat Madani pertama kali dicetuskan oleh Anwar Ibrahim dari Malaysia, yang mana menurutnya masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat dengan memiliki ciri-ciri kemajemukan budaya, hubungan timbal-balik, dan sikap saling memahami dan menghargai. Karena masyarakat madani tidak dapat muncul dengan sendirinya, jadi dibutuhkan beberapa unsur pokok yang harus dimiliki yaitu, wilayah publik yang bebas, demorkrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan sosial (Ubaedillah, 2008: 185). Untuk memwujudkan masyarakat madani ini, telah dilakukan pergerakan-pergerakan seperti dalam organisasi yang disebut Non Govermental Organization.
NPM : 2215061094
Kelas : PSTI B
Analisis Jurnal
“Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indoneia memelui Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani”
Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut beberapa ahli:
1. M. Numan Soemantri berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat dirumuskan sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan:
a. Manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi.
b. Individu-individu dengan negara.
2. Edmonson (1958) berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang berkaitan dengan kewajiban, hak, dan hak-hak istimewa warganegara.
Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk membentuk kecakapan partisipatif warga negara, menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, serta mengembangkan kultur kebebasan sepeti kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab.
Demokrasi pada suatu pemerintahan dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu demokrasi langsung (demokrasi yang langsung melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan) dan demokrasi tidak langsung (penyampaian aspirasi dari rakyat diwakilkan kepada wakil rakyat yang telah dipercaya). Demokrasi ini sendiri merupakan sebuah proses di mana masyarakat dan negara berperan di dalam membangun kultur dan sistem kehidupan yang dapat menciptakan kesejahteraan, dan menegakkan keadilan. Dan dapat disimpulkan bahwa pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Berikut beberapa unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan maysarakat yang demokratis yaitu:
a. Kesadaran akan pluralism
b. Musyawarah
c. Cara-cara yang sesuai
d. Norma kejujuran dalam permufakatan
e. Kebabasan nurani, persamaan hak dan kewajiban
f. Percobaan dan kesalahan
Hak Asasi Manusia (HAM)
Menurut John Locke HAM merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. HAM memiliki empat prinsip dasar yaitu, kebabasan, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan. Dengan terlaksananya ke-empat prinsip tersebut maka HAM yang yang dicita-citakan akan terwujud. Menurut sebuah gerakan dari beberapa negara yang menjunjung tinggi HAM yaitu DUHAM, terdapat lima jenis HAM yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu:
a. Hak personal
b. Hak legal
c. Hak sipil dan politik
d. Hak subsistensi
e. Hak ekonomi, sosial, dan budaya
Masyarakat Madani pertama kali dicetuskan oleh Anwar Ibrahim dari Malaysia, yang mana menurutnya masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat dengan memiliki ciri-ciri kemajemukan budaya, hubungan timbal-balik, dan sikap saling memahami dan menghargai. Karena masyarakat madani tidak dapat muncul dengan sendirinya, jadi dibutuhkan beberapa unsur pokok yang harus dimiliki yaitu, wilayah publik yang bebas, demorkrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan sosial (Ubaedillah, 2008: 185). Untuk memwujudkan masyarakat madani ini, telah dilakukan pergerakan-pergerakan seperti dalam organisasi yang disebut Non Govermental Organization.
Nama : Ghebi Armando
NPM : 2215061094
Kelas : PSTI B
Analisis Video Pertemuan 1 Materi
“Hakikat dan Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi”
Pengertian Pendidikan Kewarnegaraan
Kalimat tersebut terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan kewarganegaraan, yang mana kata kewarganegaraan berasal dari kata warga negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah usaha untuk memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada warga negara untuk membentuk suatu warga negara yang cerdas, kritis, demokratis berdasarkan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila dan bertujuan untuk membela bangsa dan negara.
Landasan Idil dan Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
1. Landasan Idil Pendidikan Kewarganegaraan
a. Pancasila sebagai dasar negara.
b. Pancasila sebagai pandangan hidup.
c. Pancasila sebagai idiologi negara.
2. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
a. Pembukaan UUD 1945.
b. Batang Tubuh UUD 1945.
c. UU No. 20 Tahun 1982.
d. UU No. 20 Tahun 2003.
e. SK Dirjen DIKTI No. 43 Tahun 2006.
Sumber Pendidikan Kewarganegaraan
Historis : Substansi dari pendidikan kewarganegaraan ini sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka
Sosiologis : Bagi masyarakat sendiri berguna untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara dan bangsa.
Politik : Kewarganegaraan (1957), Civics (1962), Kewarganegaraan Negara (1968), dll.
Dinamika, Esensi, dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan
Warga negara perlu adanya dorongan dari pendidikan kewarganegaraan supaya dapat memanfaatkan hal positif dari berkembangnya IPTEK dan dengan tingginya eksistensi dari konstitusi bangsa dan negara Indonesia maka itu akan berdampak baik pada masa depan Pendidikan Kewarganegaraan di kemudian harinya.
NPM : 2215061094
Kelas : PSTI B
Analisis Video Pertemuan 1 Materi
“Hakikat dan Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi”
Pengertian Pendidikan Kewarnegaraan
Kalimat tersebut terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan kewarganegaraan, yang mana kata kewarganegaraan berasal dari kata warga negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah usaha untuk memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada warga negara untuk membentuk suatu warga negara yang cerdas, kritis, demokratis berdasarkan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila dan bertujuan untuk membela bangsa dan negara.
Landasan Idil dan Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
1. Landasan Idil Pendidikan Kewarganegaraan
a. Pancasila sebagai dasar negara.
b. Pancasila sebagai pandangan hidup.
c. Pancasila sebagai idiologi negara.
2. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
a. Pembukaan UUD 1945.
b. Batang Tubuh UUD 1945.
c. UU No. 20 Tahun 1982.
d. UU No. 20 Tahun 2003.
e. SK Dirjen DIKTI No. 43 Tahun 2006.
Sumber Pendidikan Kewarganegaraan
Historis : Substansi dari pendidikan kewarganegaraan ini sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka
Sosiologis : Bagi masyarakat sendiri berguna untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara dan bangsa.
Politik : Kewarganegaraan (1957), Civics (1962), Kewarganegaraan Negara (1968), dll.
Dinamika, Esensi, dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan
Warga negara perlu adanya dorongan dari pendidikan kewarganegaraan supaya dapat memanfaatkan hal positif dari berkembangnya IPTEK dan dengan tingginya eksistensi dari konstitusi bangsa dan negara Indonesia maka itu akan berdampak baik pada masa depan Pendidikan Kewarganegaraan di kemudian harinya.
Nama : Ghebi Armando
NPM : 2215061094
Kelas : PSTI B
Analisis Video 1
Warga protes dengan menutup saluran pembuangan limbah karena pabrik-pabrik industri pakaian membuang limbah tersebut ke saluran air tanpa difilter terlebih dahulu, yang membuat warga rishi dengan bau yang timmbulkannya. Hal tersebut sudah lama terjadi yaitu sudah 25 tahun namun tidak ada perubahan perilaku dari industri tersebut, yang mana membuat warga marah dan melakukan hal demikian. Warga akan terus mengunjuk rasa agar indutri tersebut di tutup jika masih membuang limbah ke saluran air warga tanpa diolah terlebuh dahulu. Seharusnya sebelum di buang ke alam industri tersebut harus mengolah terlebih dahulu limbah agar tidak mencemari dan merusak lingkungan serta membuat makhluk hidup di sekitarnya tidak terganggu dengan limbah tersebut.
NPM : 2215061094
Kelas : PSTI B
Analisis Video 1
Warga protes dengan menutup saluran pembuangan limbah karena pabrik-pabrik industri pakaian membuang limbah tersebut ke saluran air tanpa difilter terlebih dahulu, yang membuat warga rishi dengan bau yang timmbulkannya. Hal tersebut sudah lama terjadi yaitu sudah 25 tahun namun tidak ada perubahan perilaku dari industri tersebut, yang mana membuat warga marah dan melakukan hal demikian. Warga akan terus mengunjuk rasa agar indutri tersebut di tutup jika masih membuang limbah ke saluran air warga tanpa diolah terlebuh dahulu. Seharusnya sebelum di buang ke alam industri tersebut harus mengolah terlebih dahulu limbah agar tidak mencemari dan merusak lingkungan serta membuat makhluk hidup di sekitarnya tidak terganggu dengan limbah tersebut.