NAMA : ALYA WAHIDAH ASSARIFAH
NPM : 2213053290
KELAS : 2H
NPM : 2213053290
KELAS : 2H
Posts made by Alya Wahidah Assarifah
Nama : Alya Wahidah Assarifah
Kelas : 2H
NPM : 2213053290
Analisis Jurnal
DEMOKRASI DAN PRESIDEN PEMILU 2019
Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic society, the state, dan civil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.
Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden) dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa.Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsipprinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik dalam konteks ini pilpres dapat digolongkan sebagai demokrasi formal. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat.
Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Kelas : 2H
NPM : 2213053290
Analisis Jurnal
DEMOKRASI DAN PRESIDEN PEMILU 2019
Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic society, the state, dan civil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.
Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden) dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa.Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsipprinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik dalam konteks ini pilpres dapat digolongkan sebagai demokrasi formal. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat.
Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Nama : Alya Wahidah Assarifah
kelas : 2H
NPM : 2213053290
ANALISIS VIDEO
Dalam video tersebut Jokowi menyatakan terkait situasi pandemi dinilai muskil terpenuhi dalam negara demokrasi. karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat dan juga menjamin kebebasan untuk berpendapat. Adi Prayitno direktur eksekutif prameter politik menyatakan bahwa demokrasi itu bising, demokrasi itu pasti berisik, karena pada dasarnya demokrasi itu memang ribut, yang penting ribut nya masih dalam konteks koridor demokrasi yang prosedural. negara yang sistem demokrasinya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik demokrasi sangat di butuhkan. dari segi penegakan HAM negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi. menurut Alex Tan pengajar ilmu politik di Universitas Chengchi, Taiwan mengatakan negara demokrasi dengan negara non demokrasi,secara umum negara demokrasi lebih kaya karena mereka mempunyai tingkat perkembangan manusia yang lebih tinggi, di dalam negara demokrasi punya angka korupsi yang lebih rendah dan warga demokrasi menikmati lebih banyak jaminan atas hak asasi manusia.
ada beberapa alasan yang mengemukakan mengapa demokrasi dilanda krisis yaitu sebagai berikut yang pertama itu mulai dari rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, dan regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan.
menurut Alex Tan demokrasi adalah perjalanan yang kita tempuh bersama sebagai warga, sebagai bangsa, sebagai negara.
Winston Churchill mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintah yang paling buruk, tetapi tidak ada yang lebih baik dari itu.
kelas : 2H
NPM : 2213053290
ANALISIS VIDEO
Dalam video tersebut Jokowi menyatakan terkait situasi pandemi dinilai muskil terpenuhi dalam negara demokrasi. karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat dan juga menjamin kebebasan untuk berpendapat. Adi Prayitno direktur eksekutif prameter politik menyatakan bahwa demokrasi itu bising, demokrasi itu pasti berisik, karena pada dasarnya demokrasi itu memang ribut, yang penting ribut nya masih dalam konteks koridor demokrasi yang prosedural. negara yang sistem demokrasinya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik demokrasi sangat di butuhkan. dari segi penegakan HAM negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi. menurut Alex Tan pengajar ilmu politik di Universitas Chengchi, Taiwan mengatakan negara demokrasi dengan negara non demokrasi,secara umum negara demokrasi lebih kaya karena mereka mempunyai tingkat perkembangan manusia yang lebih tinggi, di dalam negara demokrasi punya angka korupsi yang lebih rendah dan warga demokrasi menikmati lebih banyak jaminan atas hak asasi manusia.
ada beberapa alasan yang mengemukakan mengapa demokrasi dilanda krisis yaitu sebagai berikut yang pertama itu mulai dari rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, dan regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan.
menurut Alex Tan demokrasi adalah perjalanan yang kita tempuh bersama sebagai warga, sebagai bangsa, sebagai negara.
Winston Churchill mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintah yang paling buruk, tetapi tidak ada yang lebih baik dari itu.
NAMA : ALYA WAHIDAH ASSARIFAH
KELAS : 2H
NPM : 2213053290
KELAS : 2H
NPM : 2213053290
NAMA : ALYA WAHIDAH ASSARIFAH
KELAS : 2H
NPM : 2213053290
KELAS : 2H
NPM : 2213053290