NAMA: RAIHAN MAULANA
NPM: 2255061002
KELAS: PSTI A
Pretest Pertemuan 2


Identitas nasional sudah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya baik melalui perjalanan menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan pasca kemerdekaan.
Identitas nasional menjadi penting agar terjaganya kebutuhan bangsa. Empat unsur identitas nasional, yaitu:

1. Suku Bangsa
Suku bangsa bersifat ada sejak lahir, terdapat banyak suku bangsa atau kelompok etnis yang diperkirakan sekitar 210 juta, separuhnya suku Jawa. Selanjutnya, kelompok etnis lain dapat dikenal juga seperti suku Makassar (3,68%), Batak (2,4%), Bali (1,88%), Lombok (1,66%), Aceh (1,4%), dan suku-suku lainnya.
2. Agama
Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa agamis, agama yang dikenal di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
3. Kebudayaan
Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisi perangkat-perangkat yang secara kolektif digunakan penduduk untuk bertindak sesuai lingkungan yang ada.
4. Bahasa
Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain, bahasa digunakan sebagai sarana interaksi baik secara lisan, tulisan, gerakan, dan isyarat
Identitas nasional Indonesia tercantum dalam UUD 1945 pasal 35 dan 36 C dan menunjukkan jati diri bangsa, yaitu:
1. Bahasa Indonesia
2. Bendera Merah Putih
3. Lagu kebangsaan Indonesia Raya
4. Pancasila
5. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika
6. UUD 1945
7. Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Wawasan Nusantara
9. Kebudayaan Nasional
Peran identitas nasional sangat penting untuk menunjukkan jati diri bangsa, sebagai generasi muda, kita harus melestarikan identitas ini sebagai bentuk pemeliharaan warisan bangsa.

NAMA: RAIHAN MAULANA
NPM: 2255061002
KELAS: PSTI A

NAMA: RAIHAN MAULANA
NPM: 2255061002
KELAS: PSTI A

NAMA: RAIHAN MAULANA
NPM: 2255061002
KELAS: PSTI A

Nama: Raihan Maulana
NPM: 2255061002
Kelas: PSTI A
Analisis Jurnal
(Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani)

Pendidikan kewarganegaraan (civic education) sebagai pendidikan karakter yang dapat membuat masyarakatnya madani dan demokratis. Pendidikan kewarganegaraan tidak merupakan hal baru di Indonesia, telah dilakukan berbagai model pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk demokrasi dan HAM oleh Pemerintah RI.

Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi diterapkan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasasrkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 267/Dikti/Kep/200 tentang penyempurnaan kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan kewarganegaraan tingkat Perguruan Tinggi. Tujuan diadakannya mata kuliah ini pada dasarnya adalah membuat warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara.

 Tujuan pembangunan karakter dari pendidikan kewarganegaraan, yaitu:
a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, tetapi tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa;
c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab.

 Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan sehingga gabungannya demos-cratein dapat dimaknai sebagai suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (Ubaedillah, 2008: 36). Hal yang paling menentukan dalam demokrasi adalah bagaimana hak-hak fundamental seperti kebebasan berekspresi, berkomunikasi, berkumpul, dan berorganisasi dapat diaplikasikan oleh masyarakat.

 Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting untuk menjadikan warga negara Indonesia kritis, aktif, demokratis, dan beradab sehingga dapat menyadari hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, serta kesiapannya menjadi warga negara di era modern ini.