Nama : Deti Dwi Anugra
NPM : 2215061058
Kelas : PSTI B

Analisis soal pertemuan 12

1. Etika politik dapat memberikan orientasi, pedoman dan pegangan normatif untuk setiap orang yang mau menilai kualitas tatanan kehidupan politik dengan tolak ukur mempertanyakan moral sebuah keputusan politik. Etika perilaku politik Indonesia pada saat ini masih kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam penerapan secara langsung, masih banyak aparat yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan justru malah melenceng dari nilai-nilai Pancasila contohnya ada kasus korupsi, rasuah atau penyuapan dan lain sebagainya. Korupsi tentu saja merugikan negara, karena mengambil uang rakyat sehingga melenceng dari nilai keadilan karena mengambil hak rakyat.
Masalah ini ditandai dengan banyaknya keluhan terhadap pemerintah dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sempat terjadi rencana pembuatan undang-undang yang akan merugikan masyarakat menengah kebawah, hal ini juga merupakan salah satu contoh melenceng dari nilai keadilan. Seharusnya dapat terjadi keharmonisan antara rakyat dengan pemerintah jika pemerintah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena nilai-nilai Pancasila adalah pedoman yang baik dalam etika perilaku politik. Kurang objektif dalam penyerapan sumber daya manusia dalam pemerintahan adalah salah satu penyebabnya.

2. Etika generasi muda dilingkungan sekitar tempat tinggal saya terlihat cukup baik. Etika dalam masyarakat cukup tidak melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Tidak terjadi sikap² dengan nilai buruk seperti pencurian, tawuran, dan lain sebagainya dalam ranah etika. Hal ini dikarenakan lingkungan tempat tinggal saya termasuk rukun dengan generasi muda yang di didik dengan menanamkan nilai-nilai baik pada saat belajar mengaji sewaktu kecil bersama-sama selingkungan kompleks saya. Namun dalam ranah etiket, sopan santun sudah mulai menurun.
Dalam etika generasi muda dilingkungan sekitar tempat tinggal saya terjadi dekadensi moral. Dekadensi moral merupakan suatu kemerosotan moral yang terjadi pada individu yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Contohnya adalah setiap gotong royong hari minggu, yang ikut gotong royong hanya bapak-bapak saja. Pemuda yang dulu ikut gotong royong kini sudah tidak ada lagi, semuanya bersembunyi didalam rumah dan tidak perduli dengan lingkungan masyarakat yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Hal ini tidak mencerminkan etika nilai Pancasila kemanusiaan yaitu tidak peduli dengan orang-orang disekitar yang sedang bergotong royong. Solusinya masalah hal ini adalah masing-masing orang tua mengajak anaknya untuk ikut bergotong royong. Sedangkan solusi dari dekadensi moral yang lain adalah dengan peran penting dari perhatian dan didikan orang tua, pendidikan karakter di sekolah tidak hanya teori belaka, tetapi lebih ke penerapan, serta penerapan pendidikan moral dan agama karena semua agama selalu mengajarkan nilai baik.

Nama : Deti Dwi Anugra
NPM : 2215061058
Kelas : PSTI B

Judul :
IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Isi :
Pertama- tama dijelaskan bahwa selain mempunyai arti “berbatu
sendi yang lima” (dari bahasa sansekerta)
pancasila juga mempunyai arti“pelaksanaan kesusilaan yang lima”,
diantaranya
1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong,
5. Tidak boleh mabuk mabukan dan
meminum minuman keras / obat obatan
terlarang.

Kemudian menjelaskan Pancasila menjadi sebuah landasan dan pedoman bagi masyarakat, sumber dari segala sumber hukum, pondasi negara dan Pegangan Bangsa yang kuat sehingga bangsa indonesia memiliki Ideologi sendiri dan mampu berdiri sendiri tanpa dipengaruhi negara lain. Dasar negara merupakan fundamen
atau pondasi dari bangunan negara. Kuatnya fundamen sebuah negara akan menguatkan berdirinya negara itu. Sedangkan kerapuhan fundamen suatu negara yaitu disebabkan oleh lemahnya negara tersebut, dan fundamen suatu negara harus kuat dan kokoh.

Lalu menjelaskan ketentuan-ketentuan yang menunjukan fungsi dari masing masing sila Pancasila.
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu:Negara memberikan kebebasan untuk memilih agama yang dianut bagi warga negara, memberikan toleransi pada setiap umat beragama danberibadah sesuai agamanya
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yaitu :Jaminan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang ada bagi setiap warga negaranya.
3. Sila ke 3, atau Persatuan Indonesia, yaitu : negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan, serta pengakuan negara terhadap kebhineka tunggal ika-an dari bangsa indonesia dan neagaranya.
4. Sila ke 4, atau Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, yaitu :jaminan bahwa setiap warga negara bisa memperoleh keadilan yang sama, sebagai formulasi negara hukum, dan bukan berdasarkan pada kekuasaan, serta penyelenggaraan kehidupan yang didasarkan atas konstitusi dan tidak bersifat absolute.
5. Sila ke 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yaitu : negara indonesia juga mengkehendaki agar setiap warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sangat adil di segala kehidupan, baik itu secara material maupun spiritual. Indonesia juga mengkehendaki agar warga negaranya memperoleh pendidikan dan pengajaran secara maksimal dan menyeluruh.

Kesimpulan:
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang dijadikan untuk pandangan hidup bangsa Indonesia norma-norma dan sila- sila dalam Pancasila positif sehingga dapat menjadi fundamen yang kokoh dan tidak dapat digantikan ,Pancasila juga dijadikan sebagai segala sumber hukum di Indonesia. Sila dari Pancasila saling bergantung sehingga tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Sila pertama mengandung nilai berisi pengakuan keberadaan Tuhan adalah pencipta alam semesta dan isinya. orang indonesia percaya akan adanya tuhan, dan terwujud dalam ketaatan kepada Tuhan dengan cara mematuhi perintah dan meninggalkan laranganNya. Sila kedua mengandung nilai bahwa manusia memiliki derajat yang sama serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sila ketiga mengandung nilai mengutamakan persatuan meskipun banyak yang berbeda baik itu paham perseorangan, suku dan juga golongan. Sila keempat mengandung nilai pengambilan keputusan demokrasi dilakukan dengan musyawarah dan asas kekeluargaan. Sila kelima mengandung nilai mewujudkan keadilan dan kemakmuran di masyarakat Indonesia. Sebagai warga negara indonesia, kita hendaknya tau bahwa pancasila sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan merupakan dasar negara bagi kita semua.

Tanggapan, saran dan kritik:
Pancasila itu merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia ini. Kita dapat membayangkan jika tidak ada Pancasila dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Bayangkan warga Indonesia yang memiliki beragam agama ini tidak dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya dimana hal tersebut bertolak belakang dengan sila pertama. Akan terjadi kemonotonan keyakinan dan terjadi fanatisme yang menolak keyakinan yang lain sehingga menghambat bangsa dalam perkembangan globalisasi.

Diharapkan agar semua masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya sekedar mengetahui saja namun melaksanakannya dalam kehidupan. Dan penerapan pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini agar kelak nilai Pancasila akan melekat dalam karakter dan kepribadian tiap individu dalam bermasyarakat agar senantiasa tercipta bangsa Indonesia yang damai.

Dalam Sila ke tiga keadilan sosial bagi "seluruh rakyat indonesia" masih banyak terjadinya ketidakadilan sosial contohnya BBM yang naik terus menerus membuat masyarakat ekonomi rendah tercekik yang aneh nya disaat BBM swasta lebih murah mereka malah diancam untuk menaikkan harga sama seperti yang ditentukan pemerintah, seharusnya para orang di pemerintahan di seleksi benar benar mengikuti Pancasila sehingga tidak ada kejadian memalukan seperti ini yang membuat hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dikarenakan pemerintah terlalu mengambil untung sampai sampai jatuhnya seperti menindas rakyat kecil demi keserakahan mereka.

DETI DWI ANUGRA
2215061058
PSTI B
PERTEMUAN 7

Nama : Deti Dwi Anugra
NPM : 2215061058
Kelas : PSTI B

ANALISIS JURNAL
Judul Jurnal
Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implemetasi
Nilai-Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di
Indonesia

Isi Jurnal
Jurnal ini memiliki tujuan untuk memahami Pancasila secara historis dan menyimpulkan bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai keseimbangan hukum yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai kemasyarakatan yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan hukum dan ideologi bernegara. Setiap isi materi peraturan dan
perundang-undangan tidak dibenarkan jika bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam
Pancasila.

Hasil Jurnal
Pencapaian Indonesia menjadi negara hukum merupakan sebuah prestasi dari adanya Pancasila. Tanpa adanya penerapan Pancasila maka pemimpin Indonesia kehilangan arah dalam memimpin bangsa. Tata hukum Pancasila adalah tata hukum Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan hukum tertulis Indonesia yang dicita-citakan oleh Indonesia.

Kelebihan
Implementasi Pancasila tidak hanya untuk pembangunan hukum dan ideologi bernegara secara sempit tetapi secara luaspun juga Pancasila tetap bisa diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ke-5 nilai-nilai Pancasila semuanya merupakan ideologi negara, dasar negara, pandangan hidup dan kepribadian Bangsa Indonesia. Dengan adanya Pancasila, kita sudah memiliki pedoman dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kekurangan
Meski Bangsa Indonesia sudah memiliki Pancasila sebagai sumber segala hukum, pembangunan hukum dan ideologi dalam bernegara, nyatanya implementasi dalam berkehidupan masihlah kurang. Masih banyak pemimpin yang korupsi, dan kurang memikirkan kepentingan rakyat Indonesia.

Tanggapan dan saran
Menurut saya, memanglah penting untuk memahami Pancasila secara historis, tetapi lebih penting untuk mengimplementasikan Pancasila dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua peraturan dan perundangan-undangan harus sesuai dengan Pancasila, jika ada hukum dan perilaku penegak hukum yang tidak sesuai dengan Pancasila, seperti korupsi, pengadilan yang tumpul ke atas dan lancip kebawah tidak boleh kita biarkan begitu saja. Pembangunan hukum dan ideologi bernegara harus sesuai dengan Pancasila. Menurut saya, dengan diadakannya Mata Kuliah Umum (MKU) Pancasila merupakan salah satu langkah awal untuk lebih menanamkan Pancasila karena mahasiswa merupakan calon penerus bangsa.

Deti Dwi Anugra - 2215061058 - PSTI B pertemuan ke-6