Nama : Deti Dwi Anugra
NPM : 2215061058
Kelas : PSTI B

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Menurut saya, tindakan yang diambil oleh Ibu Walikota Risma sudah tepat dan dapat mencegah korban anak-anak dalam aksi demonstrasi. Hal positifnya adalah pencegahan terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak-anak dibawah umur yang tentunya belum terlalu paham mengenai aksi demonstrasi. Ketika melakukan aksi demonstrasi harus dengan tertib dan tidak melakukan perusakan fasilitas umum serta tidak memakan korban jiwa.

2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Menurut saya demi mengantisipasi insiden yang tidak diinginkan selama demonstrasi publik, penting untuk memastikan bahwa semua peserta mendapat informasi tentang tujuan, sifat, dan risiko demonstrasi. Selain itu, penting untuk mengikuti hukum dan peraturan dalam melakukan protes publik, termasuk mendapatkan izin yang diperlukan dan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan keselamatan dan keamanan.

3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu tidak dibatasi, karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan. Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar setiap manusia bisa diperoleh dengan melaksanakan kewajibannya.

Nama : Deti Dwi Anugra
NPM ; 2215061058
Kelas : PSTI B

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Menurut pendapat saya, tndakan yang diambil oleh Walikota Risma sudah tepat dan dapat mencegah korban anak-anak dalam aksi demonstrasi. Hal positifnya adalah pencegahan terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak-anak dibawah umur yang tentunya belum terlalu paham mengenai aksi demonstrasi. Ketika melakukan aksi demonstrasi harus dengan tertib dan tidak melakukan perusakan fasilitas umum serta tidak memakan korban jiwa.

2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Menurut pendapat saya olusi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum adalah dengan cara yang tertib, menggunakan pengetahuan dan kebebasan dalam berfikir, melakukan tindakan-tindakan yang beretika dan bermoral dalam menyampaikan aspirasi, serta menjaga keamanan dan kenyamanan selama aksi demonstrasi berlangsung, dengan menghindari tindakan yang merusak fasilitas dan mengancam keselamatan orang lain.

3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Kewajiban dasar manusia tidak menjadi batasan antara kewajiban dasar manusia dan hak asasi manusia karena kedua hal tersebut memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat terpisahkan hal tersebut disebabkan oleh hak asasi manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada kewajiban dasar manusia yang menyertainya. Hak asasi manusia akan menimbulkan kewajiban dasar manusia.

Nama : Deti Dwi Anugra
NPM : 2215061058
Kelas PSTI B

Nama : Deti Dwi Anugra
NPM : 2215061058
Kelas : PSTI B

Nama : Deti Dwi Anugra
NPM : 2215061058
Kelas : PSTI B

Analisis Video :
Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie


Video tersebut menyampaikan bahwa negara Indonesia telah mengalami empat kali perubahan republik. Republik yang pertama terjadi pada saat kemerdekaan Indonesia di proklamasikan dengan konstitusi yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Kemudian, republik indonesia mengalami perubahan republik menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) seiringan dengan konstitusi yang ikut berubah. Lalu bentuk indonesia kembali berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan turut dibuat UUD Sementara (UUDS 1950) sebagai konstitusi. Lalu pada tahun 1959, berdasarkan dekrit presiden maka UUD 1945 Kembali diberlakukan di Indonesia. Maka hal ini dapat disebut sebagai republik keempat. Akan tetapi, diberlakukannya kembali UUD 1945 mengalami beberapa perubahan dengan dimasukannya penjelasan tentang UUD 1945 dengan dokumen terpisah. Pada masa reformasi sekarang ini diberlakukan UUD 1945 tahun 1959 dengan beberapa lampiran yakni empat amandemen UUD 1945. Amandemen pertama pada 19 Oktober 1999, amandemen kedua pada 18 Agustus 2000, amandemen ketiga pada 09 November 2001, dan amandemen keempat berlangsung pada 10 Agustus 2002.