Nama: Arswendo Erza Sadewa
NPM: 2215061062
Kelas: PSTI B
Prodi: Teknik Informatika

Artikel SEMANGAT BELA NEGARA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (THE NATIONAL SPIRIT OF DEFENSE IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC) merupakan sebuah makalah ilmiah yang membahas tentang konsep, tujuan, ruang lingkup, dan tantangan bela negara di masa pandemi Covid-19. Artikel yang ditulis oleh Syahrul Kemal tersebut juga memberikan beberapa saran untuk meningkatkan semangat bela negara di tengah pandemi Covid-19.
Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa bela negara adalah suatu kewajiban bagi seluruh warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Bela negara memiliki tujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Bela negara juga memiliki ruang lingkup yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup.
Artikel tersebut juga mengidentifikasi beberapa tantangan bela negara di masa pandemi Covid-19, seperti kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan, menurunnya aktivitas ekonomi dan produktivitas nasional, meningkatnya potensi konflik sosial dan politik akibat dampak ekonomi dan informasi yang tidak akurat, serta terganggunya hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara lain.
Dan artikel tersebut juga memberikan beberapa saran untuk meningkatkan semangat bela negara di tengah pandemi Covid-19, seperti membangkitkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam membangun solidaritas sosial, mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di dalam negeri, mengedepankan prinsip gotong royong dalam menangani dampak pandemi Covid-19, serta menjaga komunikasi dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam upaya bersama melawan pandemi Covid-19.

Nama: Arswendo Erza Sadewa
NPM: 2215061062
Kelas: PSTI B
Prodi: Teknik Informatika

Analisis video Ketahanan Nasional - Pendidikan Kewarganegaraan yang dibuat oleh Fajar Kurniawan. Video ini menjelaskan tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah keuletan, keterampilan, ketangguhan, kemampuan mengembangkan potensi nasional untuk menghadapi ancaman yang datang. Tujuan ketahanan nasional adalah untuk mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Terdapat 2 unsur ancaman, unsur yang pertama adalah ancaman unsur Trigatra yang meliputi lokasi dan geografis, keadaan dan kekayaan, dan kemampuan penduduk. Unsur yang kedua adalah unsur acaman Pancagatra yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.Video ini juga memberikan contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan ketahanan nasional Indonesia seperti bencana alam, konflik sosial, korupsi politik, krisis ekonomi, terorisme, dan perang informasi.

NAMA: Arswendo Erza Sadewa
NPM: 2215061062
KELAS: PSTI B
PRODI: Teknik Informatika

NAMA: Arswendo Erza Sadewa
NPM: 2215061062
KELAS: PSTI B
PRODI: Teknik Informatika

Nama: Arswendo Erza Sadewa
NPM: 2215061062
Kelas: PSTI B
Prodi: Teknik Informatika

A. Artikel tersebut mengkritik berbagai aspek pelanggaran HAM di Indonesia, seperti kekerasan aparat, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, penanganan kasus HAM masa lalu, konflik di Papua, dan hukuman mati. Artikel tersebut menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih jauh dari harapan dan membutuhkan komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan masyarakat. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah adanya beberapa harapan untuk perbaikan HAM di Indonesia, seperti gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial, peran masyarakat sipil dalam menuntut keadilan, dan komitmen pemerintah untuk meratifikasi konvensi HAM internasional

B. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang mencerminkan keragaman dan kesatuan bangsa. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya menghormati hak-hak manusia secara universal, tetapi juga mengakui adanya nilai-nilai spiritual dan moral yang bersumber dari agama. Pendapat saya mengenai prinsip ini adalah bahwa prinsip ini dapat menjadi landasan untuk menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, asalkan tidak disalahgunakan untuk memaksakan pandangan agama tertentu atau mendiskriminasi kelompok minoritas.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, seperti rendahnya partisipasi politik masyarakat, maraknya korupsi dan kolusi di kalangan elit politik, lemahnya penegakan hukum dan supremasi hukum, adanya diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas dan rentan, serta adanya konflik sosial yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Praktik demokrasi Indonesia perlu diperbaiki dengan mengembalikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi dan etika politik, serta menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang independen dan akuntabel.

D. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sikap yang tidak setuju dan mengecam. Hal ini karena anggota parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Anggota parlemen yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat dan merugikan demokrasi. Sikap ini harus diubah dengan meningkatkan kualitas dan integritas anggota parlemen melalui proses rekrutmen, pendidikan politik, dan mekanisme kontrol yang efektif.

E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah pendapat yang kritis dan waspada. Hal ini karena pihak-pihak tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi demokrasi dan hak asasi manusia jika mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk memobilisasi massa secara irasional, memprovokasi konflik sosial, atau menentang pemerintah secara anarkis. Pihak-pihak tersebut harus diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran politik yang tinggi dari rakyat, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dari pemerintah.