Nama : Ramadya vintika Laras
Npm : 2213053264
Kelas : 2G

Analisis jurnal

Judul jurnal : DINAMIKA SOSIAL POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019.
Penulis : R. SITI ZAHRO
Tahun terbit: Juni 2019


Pembahasan

Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar
empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun
2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres)
memiliki konstelasi politik yang lebih menyita
perhatian publik.Sebagaimana diketahui, untuk
kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali
berhadapan dengan Prabowo Subianto, head
to head, untuk memperebutkan kursi presiden.
Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua
kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres
pun cenderung semakin mempertajam timbulnya
pembelahan sosial dalam masyarakat.

a.Deepening Democracy dan Tantangannya.

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan
makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi
memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan
penting yang harus dilalui, seperti proses
konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan
Laurence Whitehead (1989), konsolidasi
demokrasi merupakan salah satu sarana untuk
meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh
lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, proses
demokrasi yang berlangsung dipengaruhi
beberapa faktor,misalnya budaya politik,
perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.
Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut
berlangsung relatif dinamis,khususnya sejak
Pemilu 1999.
Dinamikanya, bahkan, semakin
pesat dan semarak setelah dilaksanakannya
pemilu presiden secara langsung sejak 2004
dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara
Langsung sejak 2005.
Demokrasi yang berlangsung di daerah-
daerah merupakan landasan utama bagi
berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Pemilihan kepala daerah secara langsung
merupakan terobosan penting yang dimaksudkan
sebagai upaya pendalaman demokrasi (deepening
democracy), yakni suatu upaya untuk mengatasi
kelemahan praktek demokrasi substantif,
khususnya dalam merespon tuntutan-tuntutan
masyarakat lokal.

Pendalaman demokrasi bisa berasal dari
negara dan bisa pula dari masyarakat.
Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi
merujuk pada pelembagaan penguatan peran
serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di
tingkat lokal. Pilpres langsung menjadi langkah
awal bagi penguatan peran masyarakat. Peran
ini tentunya harus
berkesinambungan sampai
terjadinya pergantian pemerintahan. Dengan
cara itu, peran masyarakat akan senantiasa
mewarnai implementasi program pemerintah,
dan sebaliknya pemerintah akan mendapat
dukungan penuh dari masyarakat.Pendalaman demokrasi juga dapat
dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif.

"Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya"
Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu
merupakan sarana dan momentum terbaik bagi
rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi
politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di
lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya
secara damai. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima
pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak
pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres
dalam waktu bersamaan.
"Politisasi Identitas: Berebut Suara
Muslim"
Pemilu serentak 2019 tak lepas dari isu politisasi
identitas dan agama. Fenomena politisasi
identitas dan agama juga diwarnai dengan
berebut suara muslim.7
Munculnya sejumlah
isu yang oleh sebagian umat Islam dipandang
merugikan mereka pada akhirnya melahirkan
gerakan ijtima’ulama untuk mengusung pasangan
calon (paslon) presiden dan wakil presiden.
hasil ijtima’, -yang di dalamnya terdapat
representasi ulama sebagai penantang penantang merekomendasikan Prabowo untuk memilih
cawapres yang berasal dari kalangan ulama
(pasangancapres-cawapres bertipe
nasionalisagamis).
"Pemilu dan Kegagalan Parpol"
Pemilu bukan hanya penanda suksesi
kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/
evaluasi terhadap pemerintah dan proses
deepening democracy untuk meningkatkan
kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat.
"Pemilu dalam Masyarakat Plural"
Mungkin bijak untuk memahami makna
demokrasi dalam sebuah negara yang plural dan
multikultural seperti Indonesia, dengan mengutip
teori etik filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724-
1804) yang mengingatkan, jika dalam suatu
masyarakat majemuk masing-masing kelompok
mengklaim kebenaran absolut agama, moralitas,
atau kulturnya, yang menjadi hasilakhirnya
adalah konflik.
"Pemilu dan Politisasi Birokrasi"
Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan
demokrasi yang substansial, reformasi politik
dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi
birokrasi yang profesional terbebas dari
pragmatisme dan kooptasi partai politik dan
penguasa. Ketidaknetralan birokrasi dalam
pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi
kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan
hasilnya.

Nama : Ramadya vintika Laras
Npm : 2213053264
Kelas : 2G

Analisis vidio

Demokrasi itu gaduh , tapi kenapa bertahan dan dianut banyak negara?

Demokrasi terkait situasi pandemi ini dinilai muskil terpenuhi dalam negara demokrasi , selain demokrasi memfasilitasi silang pendapat selain itu juga demokrasi menjamin kebebasan untuk berpendapat .
Demokrasi itu pasti berisik tetapi dalam ributnya demokrasi tersebut masih dalam konteks demokrasi yang prosedural. Mengapa dengan ke brisikan itu sistem demokrasi jadi pilihan banyak negara?
Alasan utamanya karena negara yang sistem demokrasinya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan memakmurkan dalam jangka panjang. Maka sebab itu Demokrasi juga di pandang sebagai alat lebih efektif, mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik. Pada 2019 skor rata-rata indeks demokrasi di 165 negara merosot dari 5,48 ke 5,44 terdapat beberapa alasan yang mengemukakan mengapa demokrasi dilanda kritis mulai dari rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus penurunan jumlah keanggotaan partai politik hingga regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan demokrasi bukanlah tujuan melainkan demokrasi ialah perjalanan yang kita tempuh bersama sebagai warga bangsa negara demokrasi juga merupakan sistem pemerintahan paling buruk tapi tidak ada yang lebih baik dari itu.

Nama : Ramadya vintika Laras
NPM : 2213053264
Kelas : 2G
Hadir

Nama : Ramdya vintika Laras
NPM : 2213053264
Kelas : 2G
Hadir

Nama : Ramadya vintika Laras
NPM : 2213053264
Kelas : 2G



Judul : " integrasi nasional sebagai penangkal etnosentrisme di Indonesia"

Nama penulis : Agus Maladi Irianto

A. Pendahuluan
Negara dan bangsa Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini telah mempunyai sejumlah pengalaman. Di antara sejumlah pengalaman itulah, bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan azas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai perubahan azas dan idiologi tersebut, menciptakan disintegrasi dan instabilisasi nasional. Perubahan dari Orde Lama (Orla) ke Orde Baru (Orba) ditandai dengan pemberontakan PKI 30
September 1965 hingga lahirlah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

B. Pembahasan

1.Identitas dan Integrasi Nasional

Identitas adalah representasi diri seseorang atau masyarakat melihat dirinya sendiri dan bagaimana orang lain melihat mereka sebagai sebuah entitas sosial-budaya. Dengan demikian, identitas adalah produk kebudayaan yang berlangsung demikian kompleks. Identitas dilihat dari aspek waktu bukanlah suatu wujud yang sudah ada sejak
semula dan tetap bertahan dalam suatu esensi yang abadi.Identitas bukanlah suatu yang selesai dan final, tetapi merupakan suatu kondisi yang selalu disesuaikan kembali, sifat yang selalu diperbaharui, dan keadaan yang dinegosiasi terus-menerus, sehingga wujudnya akan selalu tergantung dari proses yang membentuknya.

2. Intergrasi Nasional Versus Otonomi
Daerah.

integrasi nasional pada dasarnya memuat makna penyatuan visi dan misi suatu bangsa dari perbedaan kepentingan masing-masing anggota masyarakat. Konsep integrasi
nasional pada dasarnya sejalan kondisi Indonesia pada saat ini. Ketika terjadi konflik antar-etnik, konflik antar-daerah,konflik antar-agama, konflik antar-partai politik, konflik antar-pelajar, serta sejumlah konflik kepentingan lain yang hingga saat ini masih terus-menerus melanda Indonesia.

C. Penutup
deskripsi yang telah diuraikan pada pembahasan terdahulu maka dapat dikatakan bahwa integrasi nasional adalah jalan keluar untuk menghadapi yang hingga saat ini masih terus-menerus melanda Indonesia. Konflik antar-etnik, konflik antar-daerah, konflik antar-agama, konflik antar-partai politik, konflik antar-pelajar, serta sejumlah konflik kepentingan lain semestinya tidak perlu terjadi kalau masing-masing pelaku konflik menyadari bahwa pluralitas bangsa Indonesia sudah menjadi sebuah keniscayaan. Kebijakan otonomi daerah yang kini marak di sejumlah penjuru negeri ini, justru menjadi penghambat cita-cita menerapkan konsep integrasi nasional.