Nama : Celda Vahleviana
NPM : 2213053286
Kelas : 2A
Analisis Video "Perkembangan Demokrasi di Indonesia"
Indonesia merupakan negara demokrasi, demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat.
Perkembangan demokrasi di Indonesia:
1. Perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan.
Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan (1945-1949), pelaksanaan demokrasi sangat terbatas. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Soekarno selaku presiden yang membentuk sendiri kabinetnya. Sementara di unsur legislatif, Indonesia belum memiliki DPR. Fungsi legislatif diemban oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang membantu presiden.
2. Perkembangan demokrasi parlementer.
Demokrasi parlementer dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia.
Demokrasi parlementer dengan banyak partai justru menimbulkan ketidakstabilan politik. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet. Tercatat ada tujuh kabinet pada masa ini. Kabinet jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai lawan.
3. Perkembangan demokrasi terpimpin.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Soekarno dengan konsep Demokrasi Terpimpinnya menilai Demokrasi Barat bersifat liberal dan tidak dapat menciptakan kestabilan politik, menurutnya penerapan sistem Demokrasi Barat menyebabkan tidak terbentuknya pemerintahan yang kuat untuk membangun Indonesia.
Pada masa ini diwarnai tolak ukur yang sangat kuat antara tiga kekuatan politik yaitu ABRI, Soekarno, dan PKI.
4. Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan orde baru.
Banyak sekali batasan dalam pelaksanaan demokrasi pancasila era orde baru oleh sebab itu lebih dikenal dengan sebutan demokrasi perwakilan, visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Namun tiga tahun berjalan banyak masalah yang terjadi seperti dominan peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, dan masa mengambang, monolitisasi, ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non pemerintah.
5. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi (1998 sampai sekarang).
Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah Demokrasi Pancasila, dengan karakteristik yang berbeda dengan Demokrasi Pancasila yang diterapkan pada masa orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950-1959. Pada masa reformasi ini, demokrasi sudah lebih terjamin dan dapat dilaksanakan oleh semua golongan masyarakat.
Bukti perkembangan yang signifikan pada demokrasi di era reformasi ini ditandai dengan banyak munculnya partai politik, kemerdekaan pers, terselenggaranya pemilu yang demokratis, adanya otonomi daerah, hingga pembebasan narapidana politik dan tahanan politik.
NPM : 2213053286
Kelas : 2A
Analisis Video "Perkembangan Demokrasi di Indonesia"
Indonesia merupakan negara demokrasi, demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat.
Perkembangan demokrasi di Indonesia:
1. Perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan.
Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan (1945-1949), pelaksanaan demokrasi sangat terbatas. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Soekarno selaku presiden yang membentuk sendiri kabinetnya. Sementara di unsur legislatif, Indonesia belum memiliki DPR. Fungsi legislatif diemban oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang membantu presiden.
2. Perkembangan demokrasi parlementer.
Demokrasi parlementer dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia.
Demokrasi parlementer dengan banyak partai justru menimbulkan ketidakstabilan politik. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet. Tercatat ada tujuh kabinet pada masa ini. Kabinet jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai lawan.
3. Perkembangan demokrasi terpimpin.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Soekarno dengan konsep Demokrasi Terpimpinnya menilai Demokrasi Barat bersifat liberal dan tidak dapat menciptakan kestabilan politik, menurutnya penerapan sistem Demokrasi Barat menyebabkan tidak terbentuknya pemerintahan yang kuat untuk membangun Indonesia.
Pada masa ini diwarnai tolak ukur yang sangat kuat antara tiga kekuatan politik yaitu ABRI, Soekarno, dan PKI.
4. Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan orde baru.
Banyak sekali batasan dalam pelaksanaan demokrasi pancasila era orde baru oleh sebab itu lebih dikenal dengan sebutan demokrasi perwakilan, visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Namun tiga tahun berjalan banyak masalah yang terjadi seperti dominan peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, dan masa mengambang, monolitisasi, ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non pemerintah.
5. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi (1998 sampai sekarang).
Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah Demokrasi Pancasila, dengan karakteristik yang berbeda dengan Demokrasi Pancasila yang diterapkan pada masa orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950-1959. Pada masa reformasi ini, demokrasi sudah lebih terjamin dan dapat dilaksanakan oleh semua golongan masyarakat.
Bukti perkembangan yang signifikan pada demokrasi di era reformasi ini ditandai dengan banyak munculnya partai politik, kemerdekaan pers, terselenggaranya pemilu yang demokratis, adanya otonomi daerah, hingga pembebasan narapidana politik dan tahanan politik.