Nama: Yakub Simamora
NPM: 2213053158
Kelas: 2C

Analisis video.
Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia

Pada dasarnya Indonesia telah menjadi 4 republik, republik pertama yaitu republik yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan konstitusi yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Republik yang kedua yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan konstitusi RIS. Konstitusi republik yang ketiga yaitu Undang-Undang Sementara (UUDS) yang dibentuk pada tahun 1950. Pada tahun 1956 dibentuklah konstituante yang bertugas untuk menyusun konstitusi baru. Pada tahun 1959 Indonesia kembali memberlakukan UUD 1945, yang kemudian dikenal dengan republik keempat menggantikan UUDS.
UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian disahkan kembali dengan dekrit presiden pada 5 Juni 1959 yang terdapat perubahan didalamnya yang menjadi satu kesatuan tidak terpisah yang terdapat di bagian lampiran.

Nama: Yakub Simamora
NPM: 2213053158
Kelas: 2C

Analisis Soal

1. Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut seperti pemerintah kita sebagai rakyat Indonesia patut mengamalkan amanat Konstitusi negara dalam prolognya “Melindungi segenap bangsa Indonesia”.
Adapun konstitusi yang yang dilanggar yaitu Kecenderungan aparat sipil dan keamanan dalam menindak pelanggar PSBB dinilai telah keluar dari nilai hak azasi manusia (HAM), dalih mereka hampir sama, menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Diperkuat landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM).

2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi maka sistem pemerintahan dan kehidupan negaranya akan berantakan dan akhirnya negara bisa hancur. Dampak lainnya masyarakat lebih rentan terlibat konflik.
Iya konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan negara karena menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.

3. Menurut saya contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini yang perlu diantisipasi adalah penyebaran berita bohong atau hoax, berita hoax dapat menyebabkan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan perpecahan antar rakyat negara Indonesia.
Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yaitu terkait UU ITE sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut karena para penyebar berita hoax yang sudah melanggar UU ITE pastinya akan dikenakan hukuman sesuai pasal yang berlaku.

4. Menurut saya konsep bernegara kita dalam menjujung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sudah baik namun pemikiran rakyat Indonesia yang masih ada yang belum dapat menerima perbedaan, membuat konsep bernegara kita menjadi luntur.

Nama: Yakub Simamora
NPM: 2213053158
Kelas: 2C

Nama: Yakub Simamora
NPM: 2213053158
Kelas: 2C

NAMA: Yakub Simamora
KELAS: 2C
NPM: 2213053158

Analisis "INTEGRASI NASIONAL
SEBAGAI PENANGKAL ETNOSENTRISME DI INDONESIA"

Identitas adalah representasi diri
seseorang atau masyarakat melihat dirinya sendiri dan bagaimana orang lain melihat mereka sebagai sebuah entitas sosial-budaya. Identitas dan karakter bangsa sebagai sarana bagi pembentukan pola pikir (mindset) dan sikap mental, memajukan adab dan kemampuan bangsa merupakan tugas utama pembangunan kebudayaan nasional. Identitas sebagai sarana pembentukan pola pikir masyarakat diperlukan adanya suatu kesadaran nasional yang dipupuk dengan menanamkan gagasan nasionalisme dan pluralisme. Kesadaran nasional selanjutnya menjadi dasar dari keyakinan adanya integrasi nasional yang mampu memelihara dan mengembangkan harga diri bangsa, harkat dan martabat bangsa sebagai upaya melepaskan bangsa dari subordinasi (ketergantungan, ketertundudukan, keterhinaan) terhadap bangsa asing. Dengan demikian, integrasi nasional sebagai suatu kesadaran dan bentuk pergaulan yang menyebabkan berbagai kelompok dengan identitas masing-masing merasa dirinya sebagai satu kesatuan: bangsa Indonesia.

Pada suatu sisi integrasi terbentuk kalau ada identitas yang mendukungnya seperti kesamaan bahasa, kesamaan dalam nilai sistem budaya, kesamaan cita-cita politik, atau kesamaan dalam pandangan hidup atau orientasi keagamaan. Integrasi nasional terjadi juga akibat terbentuknya kelompok-kelompok yang dipersatukan oleh suatu isu bersama, baik yang bersifat ideologis, ekonomis, maupun sosial. Misalnya, kelompok pedangang kaki lima (PKL) membentuk jaringan mereka ketika menghadapi Perda yang dikeluarkan Pemda atau ketika mereka harus menghadapai operasi Satpol PP. Demi kepentingan tersebut, seorang PKL yang beretnik Minang akan bersatu dengan PKL- PKL beretnik lain. Singkat kata, integrasi pada dasarnya menyatukan lintas identitas untuk satu kepentingan bersama.