Nama : Vita Novianti
NPM : 2213053238
Kelas : 2F
NPM : 2213053238
Kelas : 2F
Posts made by Vita Novianti 2213053238
Nama : Vita Novianti
NPM: 2213053238
Kelas: 2F
NPM: 2213053238
Kelas: 2F
Izin bertanya kepada kelompok 1
Kurikulum merdeka belajar belum merata diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Terkait hal tersebut, Apa kriteria atau standar suatu sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka belajar tersebut?
Nama : Vita Novianti
NPM: 2213053238
Kelas : 2F
1.Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawaban:
Hal-hal positif yang didapatkan yaitu :
1.Kesadaran masyarakat terhadap keterbukaan atau kejelasan terhadap proses pembentukan undang-undang
2. Adanya persatuan dari masyarakat untuk mendorong pemerintah lebih memuaskan kepentingan masyarakat.
3. Menyelamatkan MK dari campur tangan politik agar keputusan lebih berpatokan kepada kepentingan masyarakat.
Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara
1. Transparansi dan partisipasi publik harus dijamin dalan setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Pelibatan rakyat serta usaha mengedepankan kepentingan masyarakat umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawaban:
Konstitusi merupakan suatu kerangka susunan kehidupan politik yang dipersiapkan disebelum maupun sesudah berdirinya suatu negara.
Konstitusi sangat penting karna konstitusi di gunakan sebagai landasan menjalankan pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi maka akan menimbulkan banyak konflik dan perseteruan karena masing-masing individu berusaha mencapai keinginannya tanpa menghormati hak asasi orang lain. Serta sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya.
3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawaban:
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional seperti yang ada di dalam artikel di atas. Penciptaan dan revisi UU yang minim transparansi dan partisipasi publik merupakan hal yang tidak konstitusional karena melanggar konstitusi yang ada yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 pasal 88 dan pasal 96. Serta telah melanggar UUD 1945 pasal 2 dan 3.
Oleh karena itu, Para pelanggar sudah seharusnya mendapatkan hukuman maksimal karena yang mereka lakukan menyangkut kehidupan masyarakat luas. Yang mana pada harusnya kepentingan masyarakat umum adalah hal yang harus di perhatikan dalam pembuatan peraturan.
NPM: 2213053238
Kelas : 2F
1.Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawaban:
Hal-hal positif yang didapatkan yaitu :
1.Kesadaran masyarakat terhadap keterbukaan atau kejelasan terhadap proses pembentukan undang-undang
2. Adanya persatuan dari masyarakat untuk mendorong pemerintah lebih memuaskan kepentingan masyarakat.
3. Menyelamatkan MK dari campur tangan politik agar keputusan lebih berpatokan kepada kepentingan masyarakat.
Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara
1. Transparansi dan partisipasi publik harus dijamin dalan setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Pelibatan rakyat serta usaha mengedepankan kepentingan masyarakat umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawaban:
Konstitusi merupakan suatu kerangka susunan kehidupan politik yang dipersiapkan disebelum maupun sesudah berdirinya suatu negara.
Konstitusi sangat penting karna konstitusi di gunakan sebagai landasan menjalankan pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi maka akan menimbulkan banyak konflik dan perseteruan karena masing-masing individu berusaha mencapai keinginannya tanpa menghormati hak asasi orang lain. Serta sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya.
3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawaban:
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional seperti yang ada di dalam artikel di atas. Penciptaan dan revisi UU yang minim transparansi dan partisipasi publik merupakan hal yang tidak konstitusional karena melanggar konstitusi yang ada yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 pasal 88 dan pasal 96. Serta telah melanggar UUD 1945 pasal 2 dan 3.
Oleh karena itu, Para pelanggar sudah seharusnya mendapatkan hukuman maksimal karena yang mereka lakukan menyangkut kehidupan masyarakat luas. Yang mana pada harusnya kepentingan masyarakat umum adalah hal yang harus di perhatikan dalam pembuatan peraturan.
Nama: Vita Novianti
NPM: 2213053238
Kelas : 2F
Konstitusi merupakan suatu kerangka susunan kehidupan politik yang dipersiapkan sebelum ataupun sesudah berdirinya suatu negara.
Di Indonesia konstitusi mengalami perkembangan dan perubahan hal itu disebabkan oleh sejalannya perkembangan politik yang terus berubah. Suasana berbeda yang dinikmati bangsa Indonesia, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perjalanan waktu ada yang kurang tepat lagi untuk masa berikutnya, oleh karena itu perlu adanya peninjauan ulang , itulah sebabnya kemudian Undang-Undang Dasar sebagai sebagai konstitusi di Indonesia mengalami perubahan.
Perubahan konstitusi di Indonesia :
a. Periode 18Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.
Pada masa ini konstitusi belum dijalankan secara murni dan konsekuen.
b. Periopde 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS).
Konstitusi Indonesia berubah dari UUD 1945 menjadi UUD RIS dan berubahlah bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat(federal).
Sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi parlementer, yang bertanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada di tangan Menteri-Menteri bertanggung jawab kepada DPR. Namun demikian pada konstitusi RIS ini juga belum dilaksanakan secara efektif, karena lembaga-lembaga negara belum dibentuk sesuai amanat UUD RIS.
c. Periode 17Agustus 1950 samapi dengan 5 Juli 1959, masa berlaku Undang- Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).
Konstitusi RIS tidak berumur panjang, hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia melainkan rekayasa dari pihak Balanda maupun PBB. Oleh karena itu digantikan oleh UUDS 1950. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah Negara Kesatuan dan sistem pemerintahannya adalah parlementer.
d.Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang- Undang Dasar 1945.
Pada periode ini diberlakukan kembali UUD 1945 dengan dasar dekrit presiden yang berarti mengubah kembali sistem ketatanegaraan.
Presiden tidak hanya menjadi kepala negara namun menjadi kepala pemerintahan.
e. Periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945
Pada periode ini UUD 1945 mengalami perubahan hingga ke empat kali.
f. Periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang masa berlaku Undang- Undang Dasar 1945, setelah mengalami perubahan.
Referensi:
Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 2(3).
MD. Muh, Mahfud. 2003. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: Rineka Cipta.
Radjab, Dasril. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
NPM: 2213053238
Kelas : 2F
Konstitusi merupakan suatu kerangka susunan kehidupan politik yang dipersiapkan sebelum ataupun sesudah berdirinya suatu negara.
Di Indonesia konstitusi mengalami perkembangan dan perubahan hal itu disebabkan oleh sejalannya perkembangan politik yang terus berubah. Suasana berbeda yang dinikmati bangsa Indonesia, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perjalanan waktu ada yang kurang tepat lagi untuk masa berikutnya, oleh karena itu perlu adanya peninjauan ulang , itulah sebabnya kemudian Undang-Undang Dasar sebagai sebagai konstitusi di Indonesia mengalami perubahan.
Perubahan konstitusi di Indonesia :
a. Periode 18Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.
Pada masa ini konstitusi belum dijalankan secara murni dan konsekuen.
b. Periopde 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS).
Konstitusi Indonesia berubah dari UUD 1945 menjadi UUD RIS dan berubahlah bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat(federal).
Sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi parlementer, yang bertanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada di tangan Menteri-Menteri bertanggung jawab kepada DPR. Namun demikian pada konstitusi RIS ini juga belum dilaksanakan secara efektif, karena lembaga-lembaga negara belum dibentuk sesuai amanat UUD RIS.
c. Periode 17Agustus 1950 samapi dengan 5 Juli 1959, masa berlaku Undang- Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).
Konstitusi RIS tidak berumur panjang, hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia melainkan rekayasa dari pihak Balanda maupun PBB. Oleh karena itu digantikan oleh UUDS 1950. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah Negara Kesatuan dan sistem pemerintahannya adalah parlementer.
d.Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang- Undang Dasar 1945.
Pada periode ini diberlakukan kembali UUD 1945 dengan dasar dekrit presiden yang berarti mengubah kembali sistem ketatanegaraan.
Presiden tidak hanya menjadi kepala negara namun menjadi kepala pemerintahan.
e. Periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945
Pada periode ini UUD 1945 mengalami perubahan hingga ke empat kali.
f. Periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang masa berlaku Undang- Undang Dasar 1945, setelah mengalami perubahan.
Referensi:
Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 2(3).
MD. Muh, Mahfud. 2003. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: Rineka Cipta.
Radjab, Dasril. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.