Nama : Vita Novianti
NPM : 2213053238
Kelas : 2F
Demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.Demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Proses demokrasi semakin pesat setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005.
Pilkada tersebut adalah salah satu langkah terobosan penting sebagai upaya pendalaman demokrasi. Sedangkan proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional akan berpengaruh terhadap kualitas tata kelola pemerintah. Pendalaman-pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan dari masyarakatnya. Demokrasi di Indonesia sejak 1998-2019 masih diwarnai prosedural ketimbang substantif. Kompetisi dalam pilpres melalui kampanye memunculkan berbagai kegaduhan di media massa dan media sosial. Bahkan di sepanjang tahun 2018 ada 53 kasus hoax (berita bohong), dan 324 hate speech (ujaran kebencian). Keragaman yang menjadi spirit bhinneka tunggal Ika cenderung di abaikan. Berkurangnya nilai-nilai toleransi, kekerasan dan kerusuhan terjadi dalam proses pemilu.
Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca orde baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Pemilu serentak 2019 diwarnai oleh politisasi identitas dan agama. Dan dalam pemilu 2019 banyak parpol yang gagal dalam proses kaderisasi. Sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan landasan atau platform politik nasional. Absennya beberapa fungsi yang tidak di lakukan parpol membuat kepercayaan rakyat menurun drastis. Dalam pilpres 2019 terlihat tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan bhinneka tunggal Ika).
Pemilu 2019 adalah pemilu serentak dan kompleks dengan segala kerumitan dalam prosesnya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia. Pemilu serentak 2019 menyebabkan konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Indonesia belum mampu menjalankan demokrasi substantif.