NAMA: Cahya Ashari

NPM: 2213053235

KELAS: 2/A

PRODI: PGSD

Post test
Analisis soal 1
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikell diatas?

Jawaban
1. Artikel tersebut menggambarkan dua insiden konflik yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste pada tahun 2012 dan 2013. Insiden tersebut dipicu oleh masalah perbatasan dan klaim wilayah yang masih disengketakan antara Indonesia dan Timor Leste. Artikel tersebut juga menjelaskan bahwa konflik tersebut menimbulkan kerusakan dan korban baik dari pihak Indonesia maupun Timor Leste. Saya beranggapan seharusnya kedua belah pihak harus saling berkomunikasi agara kedamaian kedua belah pihak tetap terjaga dan tidak menimbulkan korban. Meskipun konflik terjadi dan merugikan, adanya beberapa hal positif seperti inisiatif pembangunan, kesadaran akan pentingnya perdamaian, semangat dan kesatuan warga, serta upaya pihak berwenang dan perhatian media dapat menjadi dasar untuk mencari solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.

2. Tanpa memiliki konsepsi Wawasan Nusantara, Indonesia mungkin menghadapi beberapa dampak negatif terhadap wilayah dan bangsanya. Wawasan Nusantara adalah pandangan strategis yang berfokus pada pemahaman, pengembangan, dan pemanfaatan potensi seluruh wilayah Indonesia, baik daratan maupun lautannya. Wawasan Nusantara mendorong kerjasama dan solidaritas antarwilayah, menjaga kelestarian lingkungan, mengelola sumber daya alam dengan bijak, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Dengan demikian, konsepsi Wawasan Nusantara dapat menjadi landasan strategis yang penting untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi bangsa Indonesia.

3.Dalam mencegah konflik, konsepsi Wawasan Nusantara menekankan pentingnya menghormati perbedaan, berkomunikasi secara efektif, dan mempromosikan kerjasama yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Timor Leste. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Wawasan Nusantara, diharapkan konflik seperti yang dijelaskan dalam artikel dapat diminimalisir dan hubungan antara kedua negara dapat ditingkatkan.

NAMA: Cahya Ashari

NPM: 2213053235

KELAS: 2/A

PRODI: PGSD
Pretest analisi video geopolitik Indonesia
Dari video yang di tampilkan saya dapat mempelajari, Geopolitik Indonesia adalah ilmu yang mengkaji hubungan antara kebijakan negara Indonesia dengan faktor-faktor geografis di wilayah atau tempat tersebut. Ada beberapa macam teori geopolitik yang terkait dengan Indonesia, antara lain:

1. Teori geopolitik Frederick Ratzel
2. Teori geopolitik Rudolf Kjellén
3. Teori geopolitik Karl Haushofer
4. Teori geopolitik Halford Mackinder
5. Teori geopolitik Alfred Thayer Mahan
6. Teori geopolitik Giulio Douhet, William Mitchell, Saverisky, dan JFC Fuller.

Konsep geopolitik Indonesia didasarkan pada ideologi nasional Pancasila, yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan politik nasional terkait dengan kondisi dan kedudukan geografis Indonesia. Konsep ini diperkenalkan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.

Prinsip geopolitik Indonesia tidak hanya berfokus pada wilayah, tetapi lebih menekankan pada pembangunan kesatuan bangsa di dalam wilayah yang ada. Konsep wawasan nusantara merupakan salah satu aspek geopolitik Indonesia, yang bersumber dari Pancasila dan undang-undang negara Republik Indonesia. Hakikat dari wawasan nusantara adalah menjaga kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.

Bangsa Indonesia memiliki cara pandang yang mencakup:
A. Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik.
B. Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi.
C. Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan sosial budaya.
D. Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan.

Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik." NKRI mencakup kesatuan wilayah, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.

Kesimpulannya, Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang terdiri dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Keunggulan bangsa Indonesia terletak pada jumlah dan potensi penduduk yang besar, keanekaragaman dalam aspek sosial budaya, dan letak wilayah yang strategis.

NAMA: Cahya Ashari

NPM: 2213053235

KELAS: 2A

PRODI: PGSD

NAMA: Cahya Ashari

NPM: 2213053235

KELAS: 2/A

PRODI: PGSD

Post test
Setelah saya membaca dan menganalisis jurnal PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
(Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )
Oleh M. Husein Maruapey

Dalam abstrak dan pendahuluan, artikel jurnal mengulas tentang seorang pemimpin yang dikenal karena kecerdasan dan ketajaman berkomunikasinya. Pemimpin ini secara tegas dan lugas menyampaikan pendapatnya tanpa memedulikan identitas lawan bicaranya, terutama ketika ada kesalahan dalam pekerjaan oleh bawahannya. Pemimpin yang dimaksud di sini adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seorang Gubernur non-aktif. Namun, Ahok saat ini secara resmi dianggap sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Penting untuk dicatat bahwa keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum semata, bukan karena tekanan dari masyarakat.

Pada bagian hasil dan pembahasan, penegakan hukum di jelaskan mengenai kondisi hukum di Indonesia tidak dapat dijelaskan tanpa adanya keprihatinan mendalam terhadap masyarakat yang merasa terluka oleh hukum, serta kemarahan mereka terhadap aparat penegak hukum yang menyalahgunakan hukum demi kepentingan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan hati nurani.Hukum merujuk pada seperangkat peraturan atau aturan dalam kehidupan bersama yang mengatur perilaku yang diterapkan dan dipaksakan dengan sanksi. Ini dapat mencakup berbagai hal seperti norma sosial, hukum pidana, dan peraturan pemerintah yang berlaku di suatu negara atau daerah. Namun, ada beberapa tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia seperti korupsi, kelemahan sistem peradilan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum yang dapat mempengaruhi kredibilitas dan kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum.

Dari analisis diatas Presiden Jokowi telah menekankan secara berulang melalui media cetak dan elektronik bahwa ia tidak akan ikut campur atau melakukan intervensi terhadap proses penanganan kasus hukum oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Masalah penegakan hukum di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah saat ini, dan kebijakan-kebijakan di bidang hukum menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan penegakan hukum.

NAMA: Cahya ashari

NPM: 2213053235

KELAS: 2A

PRETEST
Analisis video Supremasi Hukum (2)

Hukum dipercaya sebagai lembaga yang mengatur dan menata negara juga masyarakat. Masyarakat yang sederhana pastilah di atur oleh hukum alam yang sederhana selama ratusan tahun, lalu negara dan masyarakat yang begitu modern dan kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada custumary law atau interactional law, hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini.
Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran, hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan
Dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang negara republik Indonesia tahun 1945, republik Indonesia adalah negara hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengarahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk menyejahterakan rakyatnya. Jika tidak Indonesia dapat menjelma menjadi save event bagi para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia, cara hukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka ini dapat terjadi karena negara berhukum kontekstual atau mengeja undang-undang seperti yang tertulis.
Reformasi yang bergulir sejak 1998 membuka babak baru negara hukum di Indonesia. SeloganOrgan reformasi antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi, pembangunan masyarakat madani yang tidak membiarkan penyelenggaraan terlepas dari kontrol dan pengawasan masyarakat terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat.