Nama: Adinda Febriele Rindiyani
NPM: 2213053030
Posts made by Adinda Febriele Rindiyani 2213053030
Nama: Adinda Febriele Rindiyani
Npm : 2213053030
Kelas: 2A
Ketahanan nasional secara etimologi merujuk pada kemampuan, kekuatan, dan ketangguhan sebuah bangsa dalam konteks politik. Dalam terminologi Indonesia, ketahanan nasional dikenal dengan nama Asta Gatra yang mencakup tiga aspek, yaitu; strategi, kondisi, dan konsepsi. Ketahanan nasional merupakan cermin dari keselarasan dan keterpaduan segala aspek kehidupan nasional, termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Ketahanan nasional memiliki dimensi dan lapisan yang meliputi ketahanan ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ketahanan nasional juga terkait erat dengan konsep bela negara, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan ketahanan nasional antara lain:
1. Aspek Ekonomi: Mencapai kesejahteraan yang merata dengan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah.
2. Aspek Sosial Budaya: Mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan menyaring pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia.
3. Aspek Pertahanan dan Keamanan: Menghadapi ancaman dari luar dengan ketangguhan dan kewaspadaan.
4. Aspek Ilmu Pengetahuan: Menguatkan sistem pendidikan dan teknologi.
5. Aspek Ideologi: Mengamalkan dan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup.
6. Aspek Politik: Membangun politik yang adil dan menjalin komunikasi yang baik.
Npm : 2213053030
Kelas: 2A
Ketahanan nasional secara etimologi merujuk pada kemampuan, kekuatan, dan ketangguhan sebuah bangsa dalam konteks politik. Dalam terminologi Indonesia, ketahanan nasional dikenal dengan nama Asta Gatra yang mencakup tiga aspek, yaitu; strategi, kondisi, dan konsepsi. Ketahanan nasional merupakan cermin dari keselarasan dan keterpaduan segala aspek kehidupan nasional, termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Ketahanan nasional memiliki dimensi dan lapisan yang meliputi ketahanan ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ketahanan nasional juga terkait erat dengan konsep bela negara, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan ketahanan nasional antara lain:
1. Aspek Ekonomi: Mencapai kesejahteraan yang merata dengan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah.
2. Aspek Sosial Budaya: Mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan menyaring pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia.
3. Aspek Pertahanan dan Keamanan: Menghadapi ancaman dari luar dengan ketangguhan dan kewaspadaan.
4. Aspek Ilmu Pengetahuan: Menguatkan sistem pendidikan dan teknologi.
5. Aspek Ideologi: Mengamalkan dan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup.
6. Aspek Politik: Membangun politik yang adil dan menjalin komunikasi yang baik.
Nama : Adinda Febriele Rindiyani
Npm : 2213053030
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
Permasalahan yang muncul di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat serius dan terus menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini, berbagai kebijakan di bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. . Presiden Jokowi berulang kali melalui surat kabar cetak dan elektronik terus menyampaikan pesan “tidak akan mencampuri atau mencampuri hukum yang sedang ditangani oleh kepolisian dan aparat hukum lainnya. d”. pajak dalam pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden menghargai proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. , narkoba, korupsi, maksiat dan masalah hukum lainnya seperti pungli semakin merajalela di negeri ini.
Karakter masyarakat khususnya aparat penegak hukum dan birokrat yang tidak amanah dan tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidaktaatan.Kepuasan pendapatan, menjadi penyebab utama korupsi dan tingginya korupsi serta keterikatan hukum lainnya. Hal ini dimaksudkan agar pemerintahan negara bermartabat di mata rakyat. Bahwa Negara menjamin dan melindungi setiap warga negara. Negara menjamin hak setiap warga negara, serta kedudukan dan fungsi negara itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran negara dimaksudkan untuk melindungi seluruh warga negaranya dari tindakan-tindakan yang dapat melanggar tatanan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan dan melindungi setiap orang dari kekejaman dan ketidakadilan terhadap warganya. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Npm : 2213053030
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
Permasalahan yang muncul di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat serius dan terus menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini, berbagai kebijakan di bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. . Presiden Jokowi berulang kali melalui surat kabar cetak dan elektronik terus menyampaikan pesan “tidak akan mencampuri atau mencampuri hukum yang sedang ditangani oleh kepolisian dan aparat hukum lainnya. d”. pajak dalam pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden menghargai proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. , narkoba, korupsi, maksiat dan masalah hukum lainnya seperti pungli semakin merajalela di negeri ini.
Karakter masyarakat khususnya aparat penegak hukum dan birokrat yang tidak amanah dan tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidaktaatan.Kepuasan pendapatan, menjadi penyebab utama korupsi dan tingginya korupsi serta keterikatan hukum lainnya. Hal ini dimaksudkan agar pemerintahan negara bermartabat di mata rakyat. Bahwa Negara menjamin dan melindungi setiap warga negara. Negara menjamin hak setiap warga negara, serta kedudukan dan fungsi negara itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran negara dimaksudkan untuk melindungi seluruh warga negaranya dari tindakan-tindakan yang dapat melanggar tatanan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan dan melindungi setiap orang dari kekejaman dan ketidakadilan terhadap warganya. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
NAMA: Adinda Febriele Rindiyani
NPM: 2213053030
KELAS : 2A
PRODI: PGSD
ANALISIS VIDEO
Judul video: Supremasi Hukum Bagian 2
Hukum terlahir sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menyusun negara juga masyarakat. apabila kehidupan masyarakat diatur dengan hukum alam yang sederhana maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi mengerahkan segala sesuatunya kepada custumary law atau interaction law.
Hukum dibuat dan diatue dengan sengaja seperti hukum modern pada saat ini. Kehidupan modern dan kemajuanya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dibutuhkan di dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks.
Seperti yang dicantumkan pada undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam mengarahkan dukungan iptek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis iptek supaya tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk menyenangkan rakyatnya. Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan musibah karena cara berhukum tekstual atau mengeja undang-undang seperti yang bergulir yaitu remormasi 1998.
Slogan reformasi antara lain:
1. Demokratisasi yaitu transisi ke enzim politik yang lebih demokratis.
2. Desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Pembangunan masyarakat madani bertujuan untuk mempertahankan penyelenggaraan hukum supaya tidak terlepas dari salah satu masyarakat. Dibentuklah lembaga swadaya masyarakat, seperti Indonesia corruption watch (ICW), Indonesia Police watch , masyarakat pemantau peradilan Indonesia (MAPPI).
NPM: 2213053030
KELAS : 2A
PRODI: PGSD
ANALISIS VIDEO
Judul video: Supremasi Hukum Bagian 2
Hukum terlahir sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menyusun negara juga masyarakat. apabila kehidupan masyarakat diatur dengan hukum alam yang sederhana maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi mengerahkan segala sesuatunya kepada custumary law atau interaction law.
Hukum dibuat dan diatue dengan sengaja seperti hukum modern pada saat ini. Kehidupan modern dan kemajuanya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dibutuhkan di dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks.
Seperti yang dicantumkan pada undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam mengarahkan dukungan iptek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis iptek supaya tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk menyenangkan rakyatnya. Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan musibah karena cara berhukum tekstual atau mengeja undang-undang seperti yang bergulir yaitu remormasi 1998.
Slogan reformasi antara lain:
1. Demokratisasi yaitu transisi ke enzim politik yang lebih demokratis.
2. Desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Pembangunan masyarakat madani bertujuan untuk mempertahankan penyelenggaraan hukum supaya tidak terlepas dari salah satu masyarakat. Dibentuklah lembaga swadaya masyarakat, seperti Indonesia corruption watch (ICW), Indonesia Police watch , masyarakat pemantau peradilan Indonesia (MAPPI).
Nama: Adinda Febriele Rindiyani
Npm: 2213053030
Kelas: 2A
Prodi: PGSD
Analisis soal 1
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Tanggapan saya mengenai isi artikel tersebut adalah agar tidak terjadinya “konflik komunal di perbatasan Indonesia – Timor Leste”, maka seharusnya pemerintah Republik Demokratik Timor Leste dalam membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia – Timor Leste tidak boleh dikuasai secara sepihak, sebab sudah terdapat nota kesepakatan kedua negara pada tahun 2005.
Hal positif yang bisa saya ambil setelah membaca artikel tersebut adalah Penyelesaian konflik di antara perbatasan Indonesia - Timor Leste pada artikel tersebut memvisualisasikan langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang sudah dilakukan, baik melalui penempatan kekuatan TNI serta melalui negosiasi bilateral yang dikawa oleh kementerian Luar Negeri antara kedua negara tersebut.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jawaban :
Menurut pendapat saya yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara maka solidaritas bangsa akan terbelah serta kedaulatan yang dianut oleh negara Republik Indonesia dalam konsep bangsa akan hilang dan yang terpenting tidak ada lagi sifat nasionalisme suatu bangsa terhadap negara Indonesia. Oleh sebab itu masyarakat Indonesia mempunyai sebuah pemikiran sendiri sehingga tidak akan memiliki konsep sebangsa, sepenanggungan senasib serta satu tanah air, sebab pada dasarnya, nusantara merupakan analogi dari kata Indonesia sebagai negara.
Jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara maka yang akan terjadi negara kita dapat dijajah lagi oleh bangsa lain dan dapat menyebabkan negara yang hancur.
3. Bagaimanakah wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikell diatas?
Jawaban:
Konsepsi wawasan nusantara dapat menjadi sarana dalam mencegah timbulnya konflik seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia – Timor Leste. Wawasan nusantara menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak sekali keragaman budaya, agama, bahasa, dan suku. Oleh sebab itu, konsep wawasan nusantara menekankan pentingnya kerjasama toleransi dan harmoni antara masyarakat, agama suku
Npm: 2213053030
Kelas: 2A
Prodi: PGSD
Analisis soal 1
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Tanggapan saya mengenai isi artikel tersebut adalah agar tidak terjadinya “konflik komunal di perbatasan Indonesia – Timor Leste”, maka seharusnya pemerintah Republik Demokratik Timor Leste dalam membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia – Timor Leste tidak boleh dikuasai secara sepihak, sebab sudah terdapat nota kesepakatan kedua negara pada tahun 2005.
Hal positif yang bisa saya ambil setelah membaca artikel tersebut adalah Penyelesaian konflik di antara perbatasan Indonesia - Timor Leste pada artikel tersebut memvisualisasikan langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang sudah dilakukan, baik melalui penempatan kekuatan TNI serta melalui negosiasi bilateral yang dikawa oleh kementerian Luar Negeri antara kedua negara tersebut.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jawaban :
Menurut pendapat saya yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara maka solidaritas bangsa akan terbelah serta kedaulatan yang dianut oleh negara Republik Indonesia dalam konsep bangsa akan hilang dan yang terpenting tidak ada lagi sifat nasionalisme suatu bangsa terhadap negara Indonesia. Oleh sebab itu masyarakat Indonesia mempunyai sebuah pemikiran sendiri sehingga tidak akan memiliki konsep sebangsa, sepenanggungan senasib serta satu tanah air, sebab pada dasarnya, nusantara merupakan analogi dari kata Indonesia sebagai negara.
Jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara maka yang akan terjadi negara kita dapat dijajah lagi oleh bangsa lain dan dapat menyebabkan negara yang hancur.
3. Bagaimanakah wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikell diatas?
Jawaban:
Konsepsi wawasan nusantara dapat menjadi sarana dalam mencegah timbulnya konflik seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia – Timor Leste. Wawasan nusantara menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak sekali keragaman budaya, agama, bahasa, dan suku. Oleh sebab itu, konsep wawasan nusantara menekankan pentingnya kerjasama toleransi dan harmoni antara masyarakat, agama suku